KOMPONEN PENDAPATAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi 8 realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LRA Belanja Surplus/defisit-LRA Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah : Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya Pendapatan hasil kerja sama Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. Pendapatan BLUD lainnya. Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa : hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan jasa giro pendapatan bunga keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

syncore 10, Feb 2020 Comments (0)

Views ()

KEUNGGULAN BLUD

Keunggulan BLUD adalah pola pengelolaannya dapat diatur menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Lihat PP 58 tahun 2005, bahwa BLUD dikecualikan dari peraturan pada umumnya.Jika tidak ingin mengikuti aturan PP, maka tidak akan bisa menjadi BLUD. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan menjadi BLUD, karena tidak membaca aturan PPnya. Alur pertanggungjawaban untuk dana yang digunakan adalah instansi membuat SPTJ (format sudah ada di 79) untuk disampaikan ke kepala SKPD. Kemudian disampaikan ke Dinas. Diverifikasi, lalu Dinas menerbitkan SP3BP untuk ke PPKD mengesahkan dan mengeluarkan SP3BP. Kenapa muncul pembiayaan? Itu atas SiLPA yang digunakan. Pendapatan dan Belanja Macam-macam pendapatan BLUD: Pendapatan Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama Lain-lain BLUD yang sah Penerimaan yang dari jasa layanan (BLUD) >> Semua uang yang masuk (tunai dan non tunai) harus melalui bendahara penerimaan, dan diketahui oleh pejabat keuangan. Maka kita harus buat yang namanya STS atas penerimaan yang disetorkan ataupun langsung masuk ke rekening bank. Yang akan diaudit nanti adalah pejabat keuangan. Karena di situ jelas tugasnya bahwa bendahara hanya membantu tugas pejabat keuangan. Untuk itu pejabat keuangan harus tahu semua aliran uang. Pendapatan larinya tidak ke kasda, tapi ke kas BLUD. Alur Pengeluaran: Setelah Pemimpin BLUD menerbitkan SP2D, maka bendahara penerimaan diperintahkan untuk sejumlah uang yang diminta ke bendahara pengeluaran.

syncore 07, Feb 2020 Comments (0)

Views ()

FLEKSIBILITAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Dalam pengelolaan keuangannya Satker yang sudah menjadi BLUD secara penuh dapat menerapkan fleksibilitas Badan Layanan Umum pada Pola Pengelolaan Keuangannnya dengan syarat sudah ada payung hukum BLU/BLUD. Fleksibilitas dalam BLUD terletak pada pengelolaan keuangan yang mandiri, pendapatan operasional yang didapatkan dari penjualan barang/jasa tidak lagi di setor ke daerah, namun dapat langsung dikelola oleh BLU/BLUD itu sendiri. Selain pengelolaan pendapatan, fleksibelitas juga membebaskan dalam penggunaan biaya-biaya, namun terdapat pagu yang ditetapkan untuk membatasi penggunaan biaya. Fleksibilitas BLUD ini perlu dalam menjalankan kegiatan mereka untuk memberikan layanan berbasis kebutuhan, sehingga setelah menjadi BLUD tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan saja tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan. Dalam perjalanannya sebagai BLUD, Satker-satker yang dibentuk menjadi BLUD memiliki permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup organisasinya. Salah satu yang terjadi dari sekian banyak permasalahan adalah fleksibilitas yang diberikan belum dijalankan dengan maksimal dikarenakan pada awal menjadi BLUD belum memahami tentang fleksibilitas, masih takut untuk menggunakan anggaran yang tersisa karena masih mengacu pada PERMEN 13 yang seharusnya sudah tidak lagi terikat. Seharusnya sisa kas tersebut dapat digunakan untuk operasional sejak awal tahun karena sisa tersebut tidak lagi disetorka ke kas daerah, sehingga BLUD tidak perlu lagi menunggu anggaran dari daerah terlebih dahulu untuk berbelanja sebab dapat menggunakan anggaran sisa kas tahun lalu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya peran aktif pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan BLUD itu sendiri, adanya pelatihan tentang mekanisme pekerjaan pada BLUD bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan peran sebagai BLUD, kemudian perlu adanya implementasi mengenai sistem dan pengembangan sistem terkait pengelolaan keuangan untuk membantu BLUD dalam menjalankan kinerja mereka melayani masyarakat umum.

syncore 06, Feb 2020 Comments (0)

Views ()

TRANSAKSI PENGELUARAN KAS BLUD

Menurut Buletin Teknis No 14 Akuntansi Kas, Transaksi kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas (telah dipaparkan dalam artikel “Transaksi Penerimaan Kas BLUD”) dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rekening Penerimaan BLUD. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rekening Pengeluaran BLUD. Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh: Transaksi Belanja Negara/Daerah Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Transfer Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Transaksi pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan dibukukan/dicatat oleh bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan akan dilaporkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPTJ) Belanja setiap 1 bulan sekali kepada pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pelaporan SPTJ Belanja harus dilampiri dengan beberapa laporan yang terdiri dari : Rekapitulasi Belanja Ringkasan Belanja Rincian Belanja BKU Belanja Ringkasan Pembiayaan Rincian Pembiayaan Sumber : Buletin Teknis No 14 tentang Akuntansi Kas, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 13 (PSAP 13)

syncore 31, Jan 2020 Comments (0)

Views ()

BLUD DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Dinas kesehatan Kota Bogor memiliki 25 Puskesmas dan 1 Labkesda. Sejak bulan Maret 2019 sebenarnya Dinas Kesehatan sudah merencanakan hanya 5 puskesmas yang akan menjadi BLUD. Workshop Penyusunan Dokumen PRA BLUD Kota Bogor dilaksanakan tanggal 13-15 Maret 2019 yang dikuti oleh 25 Puskesmas dan 1 Labkesda. Dokumen PRA BLUD yang disusun berdasarkan peraturan BLUD terbaru yaitu Permendagri No 79 Tahun 2018. Dimana perbedaannya dengan permendagri No 61 Tahun 2007 terletak pada RSB yang diganti menjadi Renstra dan beberapa format isi dokumen mengalami update. Saat ini Puskesmas dan Labkesda Kota Bogor telah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga syarat substantid dan teknis untuk menjadi BLUD sudah terpenuhi. Setelah workshop PRA BLUD selesai Tim Syncore melanjutkan dengan mereview dokumen PRA BLUD yang telah disusun oleh Puskesmas dan Labkesda. Setelah melalui review dokumen PRA BLUD beberapa kali dan juga didukung oleh Dinas kesehatan. Pada bulan Oktober berdiskusi dengan Syncore, dan Syncore menyarankan untuk semua UPT yang ada di Dinas kesehatan diserempakkan menjadi BLUD. Bulan November 2019 25 UPT dan 1 Labkesda ditetapkan menjadi BLUD. Walaupun tahun 2020 sudah menjadi BLUD namun Puskesmas masih harus menyetorkan retibusi ke Dinas Kesehatan, karena masih ada di dalam DPA Dinas untuk pendapatan BOP. Sehingga yang menjadi pendapatan full Puskesmas hanya pendapatan kapitasi dari BPJS yang diterima setiap bulan. Daan setelah menjadi BLUD Puskesmas diberikan keleluasaan untuk melakukan kerja sama ataupun membuat terobosan bisnis baru untuk memanfaatkan apa yang ada dipuskesmas. Saat ini Puskesmas dan Labkesda Kota Bogor masih belum mempunyai regulasi-regulasi yang khusus untuk BLUD dan hal yang harus segera dilakukan adalah menyusun regulasi disahkan oleh Walikota Bogor. Agar lebih memberikan fleksibilitas BLUD untuk Puskesmas dan Labkesda di Kota Bogor. Tanggal 26-28 Desember 2019 Puskesmas Bogor Timur melakukan Workshop PPK BLUD bersama Syncore. Hari pertama dan kedua menyusun Dokumen RBA 2020 dan hari ketiga dilanjutkan penatausahaan. Untuk penyusunan RBA dan penatausahaan dibantu dengan sistem BLUD. Akhirnya berhasil menyusun draft dokumen RBA 2020.

bagan-akun-standar-bas-pada-badan-layanan-umum-daerah

syncore 30, Jan 2020 Comments (0)

Views ()

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Bagan akun standar sebagai berikut: level 1 (satu) menunjukkan kode akun level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis level 4 (empat) menunjukkan kode obyek dan level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek Kode akun terdiri atas: akun 1 (satu) menunjukkan aset akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA akun 5 (lima) menunjukkan belanja akun 6 (enam) menunjukkan transfer akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO dan akun 9 (sembilan) menunjukkan beban Badan Akun Standar tercantum dalam Lampiran III pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan. Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran. Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) APD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD Sistem akuntansi PPKD a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. SAPD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.