Pendampingan Penyusunan Tarif Layanan Bapelkes BLUD

Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam menjalankan Bapelkes BLUD adalah penyusunan tarif layanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Syncore BLUD memiliki layanan pendampingan untuk penyusunan tarif layanan Bapelkes BLUD yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip BLUD. ## 1. Memahami Prinsip-Prinsip BLUD Langkah pertama dalam penyusunan tarif layanan adalah memahami prinsip-prinsip BLUD. Prinsip-prinsip ini mencakup otonomi, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan layanan kesehatan. Pastikan tim yang terlibat memahami dengan baik prinsip-prinsip ini untuk mengintegrasikannya dalam penetapan tarif layanan. ## 2. Analisis Biaya Layanan Lakukan analisis biaya layanan secara menyeluruh. Identifikasi semua komponen biaya yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk biaya operasional, personil, peralatan medis, obat-obatan, dan biaya lain yang terkait. ## 3. Perhitungan Tarif yang Adil Berdasarkan analisis biaya, lakukan perhitungan tarif layanan yang adil. Pastikan tarif mencakup semua biaya operasional dan dapat memberikan keuntungan yang cukup untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan yang berkualitas. ## 4. Pertimbangkan Aspek Kepatuhan dan Peraturan Selalu pertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Pastikan tarif layanan yang ditetapkan mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah terkait, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. ## 5. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Selidiki dampak sosial dan ekonomi dari tarif layanan yang diusulkan. Lakukan penilaian dampak terhadap aksesibilitas masyarakat, keadilan sosial, dan ketersediaan layanan kesehatan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah. ## 6. Melibatkan Pemangku Kepentingan Libatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pasien, dan kelompok advokasi kesehatan dalam proses penyusunan tarif. Dapatkan masukan dan tanggapan dari mereka untuk memastikan tarif yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. ## 7. Konsultasi dengan Ahli Keuangan dan Kesehatan Konsultasikan rencana tarif dengan ahli keuangan dan kesehatan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang sistem kesehatan dan keuangan. Dapatkan masukan dari mereka untuk memastikan tarif yang diusulkan secara finansial berkelanjutan. ## 8. Komunikasi dan Edukasi Publik Lakukan komunikasi dan edukasi publik tentang tarif layanan yang diusulkan. Jelaskan secara transparan tentang komponen tarif, manfaatnya, dan dampaknya pada pelayanan kesehatan. Libatkan masyarakat dalam mendukung tarif yang sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. ## 9. Evaluasi dan Penyempurnaan Setelah menerapkan tarif layanan, lakukan evaluasi terus-menerus. Tinjau keefektifan dan keterkaitan tarif dengan kualitas layanan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian tarif untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Penyusunan tarif layanan Bapelkes BLUD adalah tugas penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dengan mematuhi panduan ini dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip BLUD, diharapkan tarif layanan yang ditetapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan lokal. Syncore BLUD dibantu dengan Pakar Keuangan BLUD Pakar Keuangan BLUD kami bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT memiliki layanan pendampingan untuk penyusunan Penyusunan Tarif Layanan UPTD BLUD. Bapelkes Kota DIY merupakan salah satu UPTD yang melaksanakan Pelatihan Penyusunan Tarif Layanan pada Jumat, 14 April 2023 di Ruang Arjuna Bapelkes DIY. Dalam materi pelatihannya disampaikan Pakar Keuangan BLUD kami bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT menjelaskan alur pengusulan tarif yang dimulai dari pemimpin blud mengusulkan tarif baik tarif layanan baru atau tarif layanan perubahan. Apabila terdapat tarif layanan baru bisa diusulkan dokumen pengusulan tarif yang baru dan tidak perlu membuat pergub baru. Dalam pengusulan tarif perlu mempertimbangkan beberapa hal meliputi aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif. Kemudian tarif ini diusulkan ke KDH melalui sekda, apabila sudah diterima bisa menentukan besarnya tarif. Serta penyampaian narasumber 2 bapak Dr. Januar Eko P., SE., MSI., AK., CA menjelaskan bahwa cara menyusun laporan keuangan tidak boleh sesuai aturan sendiri melainkan sesuai aturan yang ditetapkan. Akuntansi terdiri atas: Keuangan. Berkaitan dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar. Manajemen. Berkaitan dengan HPP, Tarif, Budget Dalam hal manajemen, pemerintah mengharapkan new public manajemen. Sektor publik disuruh mengadopsi teori sektor swasta artinya yang diharapkan adalah profit oriented sedangkan Bapelkes adalah public service jadi tidak sesuai. Baca juga: Mengungkap Pentingnya Kajian Kelayakan dalam Pendirian (BLUD)

workshop-pola-pengelolaan-keuangan-blud-ppk-blud-bapelkes-provinsi-sumatera-selatan

syncore 04, Jul 2019 Comments (0)

Views ()

WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD (PPK-BLUD) BAPELKES PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bertempat di Hotel D Senopati Malioboro, PT Syncore Indonesia telah melaksanakan workshop pola pengelolaan keuangan untuk BAPELKES Sumatera Selatan selama 3 hari sejak tanggal 22April 2019 sampai 24 April 2019. Workshop diikuti oleh 6 peserta yang masing-masing adalah Kepala BAPELKES, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Teknis, dan Bagian Perencanaan. Workshop PPK-BLUD Dipandu oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku Narasumber. Pada sesi pertama, Ibu Dr. Hj. Fenty Apriana, M.Kes selaku Kepala BAPELKES menyampaikan kedilemaannya pada pola pengelolaan keuangan BLUD. “BAPELKES Prov Sumatera Selatan sudah menjadi BLUD sejak Oktober 2018 lalu, setelah berjalan pelaksanaannya tidak semudah yang kami bayangkan dan sangat membingungkan. Harapan kami, output dari workshop ini akan meningkatkan kualitas RBA dan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui bahwa kegiatan BAPELKES sendiri meliputi pelatihan, sewa ruangan/kelas, dan sewa asrama.” Tutur Ibu Dr. Hj. Fenty Apriana, M.Kes. Peserta yang menguasai bidang penerimaan dan pengeluaran pun juga mengalami kesulitan dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. “dikarenakan kami sangat baru dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah sehingga pengetahuan yang kami miliki tentang Badan Layanan Umum sangatlah minim. Sebelumnya kami sudah banyak belajar dalam sistem pola pengelolaan keuangan BLUD dari instansi-instansi yang sudah lebih dulu menjadi Badan Layanan Umum Daerah tetapi informasi yang kami peroleh sangat sedikit dan belum bisa menjawab kedilemaan kami dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Lalu Aplikasi yg diberikan oleh sistem pemerintah daerah sangat berbeda dari sistem yang harus dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah. Pola pengelolaan keuangannya pun berbeda dengan pola pengelolaan keuangan daerah.” Menurut penuturan dari Bendahara Pengeluaran BAPELKES Prov Sumatera Selatan. Setelah Narasumber menggali kebutuhan peserta workshop pada sesi pertama, pada sesi-sesi selanjutnya PT Syncore Indonesia fokus untuk memberikan solusi atas kedilemaan peserta workshop. Mulai dari pembahasan RBA yang benar sesuai Permendagri 79, Pengenalan Sistem BLUD 2.0 kepada peserta, sampai pada pendampingan sistem yang dilakukan oleh konsultan PT Syncore Indonesia. Harapannya setelah workshop PPK-BLUD ini selesai peserta sudah memiliki data RBA, BKU Penerimaan, dan BKU Pengeluaran yang sesuai Permendagri 79 dan bisa dipertanggungjawabkan.Referensi : BAPELKES SUMATERA SELATAN MENDALAMI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

bapelkes-sumatera-selatan-mendalami-tentang-pengelolaan-keuangan-blud

syncore 02, Jul 2019 Comments (0)

Views ()

BAPELKES SUMATERA SELATAN MENDALAMI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pada tanggal 22 – 24 April telah diadakannya workshop Pola Pengelolaan BLUD Bapelkes Sumatera Selatan. Dihadiri oleh beberapa pejabat yang terkait termasuk kepala Bapelkes, pejabat keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan staf perencanaan. Acara berjalan dengan lancar, selesai tepat waktu sesuai yang telah diperkirakan. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan kali ini. Mereka mengetahui BLUD baru satu tahun ini, sistem yang digunakan sudah berbeda sekarang ada prosedur yang harus tersusun rapi. Maka dari itu, yang diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini Bapelkes Sumatera Selatan dapat mempelajari sistem BLUD kemudian dapat menerapkannya dengan baik. Pada workshop tersebut menghadirkan narasumber bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M yang mengatakan bahwa di Indonesia sampai saaat ini belum ada 50% puskesmas yang telah menjadi BLUD. 447 puskesmas yang telah didampingi oleh Syncore dalam hal persiapan Pra BLUD dan pengimplementasian Pasca BLUD. Belum menerapkan PPK – BLUD pada awal tahun belum mendapatkan anggaran, lalu untuk makan minum, dan untuk mengadakan pelatihan - pelatihan sumber dananya dari mana? Sebelum menjadi BLUD maka tidak diizinkan untuk melakukan utang piutang. Karena tugas Pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka mendapatkan pembiayaan dari APBD, dan bukan untuk mencari keuntungan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan dalam menggunakan dana anggaran apabila dari tahun ke tahun serapan anggaran semakin kecil maka dianggap kinerja pelayanannya semakin baik. Lembaga yang baru maupun lama boleh menjadi BLUD. Setelah menjadi BLUD semua diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Sumber dana berasal dari Pendapatan jasa layanan: Kapitasi dan non kapitasi, Pendapatan dari APBD, Pendapatan Hibah, Kerja sama,Pendapatan lain-lain yang sah, dan Remunerasi pada BLUD. Untuk APBD mekanisme penggunaannya seperti biasa, yaitu dengan Keppres No. 80. Yang boleh dipakai langsung oleh BLUD adalah pendapatan dari sumber non APBD/APBN, yaitu pendapatan operasional (jasa layanan), hasil kerjasama, hibah dan pendapatan lain-lainyang sah. Soal setor menyetor, Pasal 83-84 sudah mengatur dengan tegas tentang pengelolaan kas BLUD. Penerimaan operasional BLUD (dari jasa layanan, kerjasama, hibah, dll) setiap hari disetorkan SELURUHNYA pada kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD. Penggunaan pendapatan BLUD mengacu pada RBA BLUD yang telah dibuat untuk tahun yang bersangkutan. Sebenarnya boleh saja Pemda meminta kembali sisa pendapatan BLUD tersebut, dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD (Pasal 109, Permendagri 61/2007). Artinya, setoran ke Pemda tersebut tidak mengganggu operasional BLUD. Jika sampai mengganggu, artinya Pemda tidak mendukung UPT/Puskesmas/RS untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Referensi : PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN

pelatihan-sistem-blud-2-bapelkes-kota-palembang

syncore 09, May 2019 Comments (0)

Views ()

Pelatihan Sistem BLUD 2 Bapelkes Kota Palembang

Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kota Palembang merupakan salah satu satker yang berusaha untuk menjadi BLUD. Jenis layanan yang dimiliki oleh Bapelkes Kota Palembang adalah pelatihan, penyewaan ruangan, dan penyewaan asrama. Dalam usahanya untuk menjadi BLUD Bapelkes Kota Palembang memulai dengan mencoba untuk melengkapi persyaratan menjadi BLUD sejak tahun 2015. Setelah berjalan sekian tahun, Pada bulan Oktober 2018 Bapelkes Palembang akhirnya resmi ditetapkan sebagai BLUD, untuk itu pada tahun 2019 ini Bapelkes memerlukan tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjalanannya sebagai BLUD, Bapelkes menemui banyak rintangan salah satunya adalah mereka memiliki RBA dan pola tata kelolanya namun saat menjalankannya masih membingungkan. Atas dasar itulah pada tahun 2019 program kegiatan ini dilaksanakan. Harapannya agar Bapelkes Palembang dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dan yang paling penting adalah mereka dapat membuat pertanggungjawaban seperti output RBA yang baik dan dapat membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kinerja sehari-hari, Bapelkes Palembang memiliki kendala-kendala seperti, mereka baru memahami mengenai pengelolaan BLUD selama 1 tahun terakhir dan informasinya hanya di dapat melalui inisiatif dari para karyawan dengan mencari di internet dan bertanya kepada Rumah Sakit setempat. Selain itu, dari teknis pelaksanaan yang masih sangat kompleks seperti sistem yang tidak terintegrasi dan tidak relevan serta penyusunan perencanaan yang masih menggunakan cara manual. Dari masalah-masalah yang di hadapi, Bapelkes Palembang berharap dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan menyeluruh sehingga dapat diterapkan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Harapan lainnya adalah agar adanya sistem yang baik sehingga penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selama pelatihan yang dilaksanakan dalam 3 hari, Bapelkes Kota Palembang diberikan materi pembelajaran mengenai BLUD yang dipaparkan oleh Bapak Niza Wibyana Tito kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan sistem BLUD 2 untuk menyusun Renstra, RBA, pengelolaan penerimaan dan pengelolaan pengeluaran. Hasil dari pelatihan tersebut, Bapelkes Kota Palembang dapat menyusun Laporan RBA dan renstra dengan baik, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga siap untuk diimplementasikan untuk melaporkan RBA di tahun 2020. Referensi : PELATIHAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD (PPK-BLUD) BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN

syncore 07, May 2019 Comments (0)

Views ()

PPK-BLUD BAPELKES PROV. SUMATERA SELATAN

Senin, 22 April 2019 kami telah memberikan Pelatihan PPK-BLUD kepada Bapelkes Prov. Sumatera Selatan yang bertempat di D’Senopati Malioboro Hotel. Sambutan dari Kepala Bapelkes Prov. Sumsel Ibu dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes. mengatakan “Pada 2019 harus mulai menerapkan PPK-BLUD. Kendalanya setelah ditetapkan menjadi BLUD, RBA sudah ada tetapi masih banyak kendala lain walaupun sebelumnya sudah banyak belajar dari berbagai Bapelkes”. Pelatihan pada hari ini dibuka dengan sesi curhat dari para jajaran Pejabat Pengelola Keuangan dipandu oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M. Kom, M.M selaku Narasumber. “Sejak 1 tahun ditetapkan menjadi BLUD pengetahuan soal BLUD baru. Dimana sistem yang terdahulu itu manual, jika ada kesalahan bisa langsung diperbaiki namun sistem saat ini jika salah dari awal maka langsung menyeluruh salahnya jadi dengan pelatihan ini kami bisa belajar apa saja langkah-langkah penting yang tidak diperbolehkan dilompati dan bisa diketahui dengan baik” ujar Bapak Hevria M Hutasuhut, SE, M.Si. selaku Bendahara Pengeluaran. Pada hari pertama pembekalan materi mengenai aturan penerapan PPK-BLUD. Kemudian keesokan harinya kita sudah mulai tahap latihan penginputan data ke sistem BLUD dipandu oleh Bapak Tito. Karena sistem BLUD yang digunakan versi yang terbaru dari Syncore kami menemukan beberapa kendala tetapi semua itu masih wajar karena sistem masih dalam tahap pengembangan dan semua kendala bisa diatasi. “Kami pastikan semua kendala beserta tambahan fitur khusus untuk sistem yang dikelola Bapelkes Palembang segera selesai sebelum pertengahan tahun 2019” ujar Ibu Lintang Puspa Risa, S.Ak selaku narasumber pada hari ketiga dan juga konsultan dari Syncore Consultant. Pada hari terakhir, 24 April 2019 kami juga menghadirkan narasumber Ibu Wahyu Widi Astuti, S.KM., M.Pd. dari Bapeljamkessos Jogja yang telah berpengalaman dalam penerapan PPK-BLUD. Ibu Widi menceritakan berbagai pengalamannya selama menjabat pada Bapelkes BLUD. Pagi ini kami mengawalinya dengan senam “kewer-kewer” dan sebelum jam istirahat juga dilakukan sesi foto bersama semua peserta pelatihan. Bapak Hevria M Hutasuhut, S.E., M.Si dari Bendahara Pengeluaran Bapelkes Prov. Sumsel memberikan tanggapan mengenai keseluruhan pelatihan “Pelatihannya bagus, cara penyajiannya cukup lengkap, cukup mudah dimengerti dan dihari terakhir kami bisa menjalankan aplikasi sesuai yang diajarkan sehingga nantinya kami bisa menerapkan semua yang telah dipelajari, dan kami bisa lebih tertib administrasi dimana dengan aplikasi bisa lebih meminimalisirkan human error”. referensi : 25 Puskesmas dan 1 Labkesda Kota Bogor Siap Terapkan PPK-BLUD