HITUNGAN GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS PNS DALAM RPP #BAGIANII

Tunjangan kinerja bisa berfungsi sebagai penambah penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai tambahan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai pengurangan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Kurang” atau “Buruk”. Jenjang JPT tidak diberikan tambahan Tunjangan Kinerja karena pimpinan organisasi (JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama) harus berkinerja baik atau hanya menerima indeks tunjangan kinerja 5%. Berbeda dengan gaji pokok lama dimana PNS dengan gol dan masa kerja akan berada pada range gaji yang sama. Dengan sistem penggajian tunggal ini PNS bisa berbeda penghasilannya meskipun golongan maupun masa kerjanya sama. Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik dengan harapan dapat meningkatkan kompetensinya untuk naik ke Pangkat yang lebih tinggi. Jika tidak meningkat kompetensinya akan tetap berada pada pangkat yang sama dan kenaikan penghasilannya membutuhkan waktu 2 tahun dari P4 ke P5 sampai P7 dan 3 tahun dari P7 ke P8 sampai P10. Tunjangan Kemahalan PNS Tunjangan Kemahalan dihitung berdasarkan kolom indeks Gaji dan Tunjangan Kinerja pada Tabel Indeks Penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri (Kemenlu). Tabel Tunjangan Kemahalan Rupiah Besaran rupiah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS jadi dalam Perpres nanti akan ada besaran rupiah untuk indeksnya. Sebagai contoh diambilkan dari paparan RPP kemenpan besaran indeks gaji berkisar Rp2.650, indeks tunjangan kinerja juga sama Rp2.650 dan indeks kemahalan DKI Jakarta 117,54% (angka indeks kemahalan berbeda untuk tiap provinsi) maka didapatkan nilai rupiah penghasilan PNS. Penghasilan PNS Jenjang JPT Penghasilan PNS Jenjang JA dan JF Besaran rupiah per indeks dalam Perpres yang diterbitkan dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi misalnya inflasi atau tingkat pertumbuhan ekonomi terutama untuk menjamin kesejahteraan PNS sesuai UU ASN. Dampak Dampak yang timbul dengan pemberlakuan sistem penggajian yang baru (single salary system) Tidak ada lagi gap gaji antara PNS pusat dan daerah yang membedakan hanya tunjangan kemahalan serta kinerja PNS bersangkutan. PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apapun. Terjadi selisih penghasilan PNS dengan yang diterima selama ini,?bisa berkurang atau bertambah. Sistem pensiun berubah drastis (akan dibahas pada kesempatan lain).

syncore 04, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

HITUNGAN GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS PNS DALAM RPP #BAGIAN I

RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan bagian dari 6 target peraturan pelaksanaan UU no 4 tentang ASN. Sampai saat ini baru satu PP yang sudah diundangkan yakni PP Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN, sementara PP Manajemen ASN sudah sampai paraf di Kemenkopolkam, tinggal diajukan ke Presiden dan RPP Gaji, Tunajangan dan Fasilitas sudah rampung hanya menunggu pengesahan dari Jokowi. UU ASN Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Sehingga tidak ada lagi komponen gaji yang PNS terima sekarang seperti gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan. Termasuk juga tunjangan perbatasan bagi Polri dan TNI, juga tambahan penghasilan kepada PNS Daerah, honorarium dan penghasilan lainnya. Indeks Perbedaan mendasar pola penggajian PNS dibandingkan dengan gaji lama bahwa dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS disajikan dalam bentuk indeks. RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS menyajikan. Tabel Indeks Penghasilan yang terdiri dari Indeks Gaji, Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah. Inilah yang disebut single salary di mana pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step (dalam RPP disebutkan P1, P2, P3 sampai P10) Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya. Indeks penghasilan PNS Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak ada grade, namun untuk Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) gradingnya antara P1 sampai P10. Indeks Penghasilan PNS Jenjang JPT Indeks Penghasilan PNS jenjang JA dan JF Perbandingan antara Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) dengan Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT-I) yaitu 1 : 12,698. Rumus Penghasilan PNS = Indeks Gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 5% + Indeks Kemahalan Khusus jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) penempatan pada grade P1 s/d P10 berdasarkan capaian kinerja dengan rumus indeks sebagai berikut : P1 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 5% P2 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 10% P3 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 15% P4 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 20% P5 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 25% P6 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 30% P7 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 35% P8 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 40% P9 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 45% P10 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 50% Untuk melihat cara perhitungan Tunjangan Kemahalan dan cara menghitung rupiah gaji yang diterima PNS silahkan klik disini (sisipkan link artikel Hitungan Gaji PNS dalam RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS Bagian II)

rekonsiliasi-bank-untuk-badan-layanan-umum-daerah-part-2

syncore 03, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

REKONSILIASI BANK UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PART 2)

Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibandingkan dengan catatan akuntansi pada entitas BLUD yang mengelola rekening bank tersebut . Entitas BLUD melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi BLUD atau sebaliknya. Catatan akuntansi entitas BLUD dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, dalam kenyataan, jika rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi entitas BLUD, kemungkinan dijumpai adanya perbedaan yang dapat disebabkan oleh 3 jenis kasus. Kasus pertama adalah transaksi sudah dicatat oleh entitas BLUD tetapi belum dilaporkan dan belum tercatat pada rekening koran, kasus kedua dapat berupa transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas BLUD. Kasus ketiga adalah salah catat yang bias terjadi pada Bank maupun entitas BLUD itu sendiri. Pembahasan kasus pertama ada pada artikel sebelumnya (Rekonsiliasi Bank untuk Badan Layanan Umum Daerah (PART 1)), dan kasus kedua dan ketiga akan dibahas dalam artikel ini. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas BLUD, seperti: Biaya bank Biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada entitas BLUD dengan cara langsung mengurangi saldo simpanan. Entitas BLUD biasanya baru mengetahui adanya biaya bank pada saat menerima rekening koran atau memo debet dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Biaya bank dapat ditemukan dengan mengidentifikasi memo debet untuk biaya bank di laporan bank. Contoh Jurnal : Belanja Administrasi Bank……………………………………………………..xxx Kas di Bank…………………………………………………………………………xxx Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro merupakan setoran melalui rekening giro BLUD di bank. Penerimaan ini telah dilakukan bank namun belum diinformasikan kepada entitas BLUD. BLUD baru mengetahui bertambahnya saldo kas setelah menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Transaksi ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut di laporan bank. Contoh Jurnal : Kas di Bank ……………………………………………………………………..xxx Pendapatan (sesuai kode akun)…………………………………………………xxx 2. Jasa giro bank Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada BLUD karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro BLUD. Dalam hal ini, bank langsung menambah giro BLUD, sedangkan BLUD belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sampai saat menerima laporan bank atau memo kredit dari bank dapat diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro di laporan bank. Apabila terdapat jasa giro bank maka entitas BLUD melakukan penyesuaian dengan menambah nilai kas dari pendapatan jasa giro tersebut. Contoh Jurnal : Kas di Bank ……………………………………………………………………..xxx Pendapatan Jasa Giro…………………………………………………xxx Salah Catat Apabila setelah mempertimbangkan semua penyebab di atas, ketidakcocokan antara saldo entitas pelaporan dan saldo bank masih ditemukan, maka kemungkinan terdapat salah catat di pembukuan BLUD dan/atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi, namun saldo kas belum sesuai, maka ada indikasi bahwa kas digelapkan. Kesalahan pencatatan dapat dilakukan baik oleh entitas BLUD maupun oleh bank, misalnya SP2D untuk membayar belanja barang sebesar Rp 173.000.000,00 oleh petugas akuntansi entitas BLUD dicatat sebesar Rp 137.000.000,00. Untuk mengoreksi saldo pembukuan BLUD berdasarkan hasil rekonsiliasi bank, diperlukan jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke akun terkait.

rekonsiliasi-bank-untuk-badan-layanan-umum-daerah-part-1

syncore 02, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

REKONSILIASI BANK UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PART 1)

pergeseran-anggaran-badan-layanan-umum-daerah

syncore 01, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

PERGESERAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Dalam keberjalanannya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas untuk menggeser anggaran belanja yang telah dibuat di awal tahun. Berdasarkan pasal 61 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh PPKD di DPA. Otorisasi untuk perubahan anggaran dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pergeseran anggaran belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memenuhi kebutuhan layanan dengan menggunakan prinsip dan pertimbangan tertentu. Prinsip tersebut adalah terkait tertib administrasi, efektivitas pelayanan, efisiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan yang harus dilakukan adalah terkait dengan prioritas pelayanan, kecepatan pelayanan, kesinambungan layanan, kondisi darurat dan pergeseran tersebut tidak melebihi pagu belanja.

peran-tugas-pptk-dalam-pengadaan-barang-jasa

syncore 30, Sep 2019 Comments (0)

Views ()

PERAN TUGAS PPTK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. PPTK atau disebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPTK didefinisikan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan PPTK hanya dikenal dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) istilah ini hanya ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya berbeda dengan tugas PPTK di Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 12 ayat 2 pada PP 58/2005 menjelaskan cakupan tugas PPTK yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Dengan demikian PPTK bertanggung jawab kepada pejabat PA/KPA (pasal 13 ayat 2). Pemilihan PPTK berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya (Pasal 13 ayat 1). Berdasarkan uraian diatas, PPTK merupakan pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan di unit kerja SKPD. Bagaimana dengan PPTK yang merangkap sebagai PPK? Karena tidak ada larangan maka hal tersebut diperbolehkan, dengan syarat bahwa dalam kapasitas sebagai PPK, aparatur tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai seorang PPK. Tidak dapat dikatakan bahwa seorang PPTK karena mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan penanggung jawab di SKPD maka dapat menjabat sebagai PPK walaupun kriteria aparatur tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai seorang PPK.