Konsultasi Gratis

Artikel BLUD.id

sosialisasi-blud-uptd-puskesmas-nias
syncore 28, Mar 2024 Comments (0)
Views ()

Sosialisasi BLUD UPTD Puskesmas Nias

Sosialisasi Persiapan Penerapan BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Nias Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Syncore BLUD menyelenggarakan sosialisasi persiapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kabupaten Nias. Sosialisasi BLUD bertujuan memberikan pengetahuan administrasi keuangan periodik kepada UPTD Puskesmas. Selain itu bertujuan juga untuk regulasi dan dorong pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Nias. Sosialisasi ini dihadiri oleh Tenaga Ahli BLUD, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, atau yang akrab disapa Bapak Tito. Beliau telah memberikan pendampingan kepada lebih dari 1400 instansi BLUD di Indonesia, termasuk RSUD dan Puskesmas. Pengalaman Bapak Tito mencakup berbagai jenis BLUD, seperti SMKN, pengelolaan dana bergulir, laboratorium, dan lain sebagainya. Bupati Nias yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum ceramah, tetapi juga menjadi ajang untuk menganalisis kondisi masing-masing Puskesmas. Bupati ingin hasil studi kelayakan Puskesmas terbaik untuk BLUD segera. Ini diharapkan dapat memacu bagian organisasi untuk mempersiapkan regulasi terkait pembentukan BLUD. Bapak Tito, dalam pemaparannya, menekankan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan dalam penerapannya di Puskesmas. Tujuan utama penerapan BLUD adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong efisiensi dan kualitas penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan dorongan pemerintah kepada sektor publik untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas, agar tujuan tersebut dapat tercapai. Melalui sosialisasi ini, diharapkan UPTD Puskesmas Kabupaten Nias dapat memahami dengan baik konsep BLUD, serta mampu mengelola keuangannya secara efisien sesuai dengan prinsip BLUD. Seiring dengan harapan Bupati Nias, implementasi BLUD di Puskesmas diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Read More
peningkatan-kualitas-pelayanan-puskesmas-melalui-sistem-monitoring-dan-evaluasi-di-badan-layanan-umum-daerah
syncore 22, Mar 2024 Comments (0)
Views ()

Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi di Badan Layanan Umum Daerah

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Agar puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal, dibutuhkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja puskesmas tersebut. Dalam konteks ini, Badan Layanan Umum Daerah memiliki peran kunci dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.   Pentingnya Monitoring dan Evaluasi:   Pemantauan Kinerja: Monitoring membantu Badan Layanan Umum Daerah untuk melacak dan memahami kinerja puskesmas secara berkala. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti jumlah pasien yang dilayani, tingkat kepuasan pasien, ketersediaan obat, dan keberlanjutan program-program kesehatan.   Identifikasi Permasalahan: Melalui sistem monitoring, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul di puskesmas. Dengan mengetahui permasalahan tersebut, Badan Layanan Umum Daerah dapat memberikan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan.   Peningkatan Efisiensi: Evaluasi rutin memungkinkan Badan Layanan Umum Daerah untuk mengevaluasi efisiensi operasional puskesmas. Hal ini melibatkan penilaian terhadap alokasi sumber daya, manajemen inventaris, dan efektivitas program-program kesehatan.   Pengukuran Kepuasan Pasien: Sistem evaluasi dapat mencakup survei kepuasan pasien untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pemahaman mengenai kepuasan pasien dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan kesehatan.   Langkah-langkah Implementasi Monitoring dan Evaluasi:   Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi: Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Tim ini harus memiliki keahlian dalam bidang kesehatan dan evaluasi program.   Pengembangan Indikator Kinerja: Identifikasi indikator kinerja yang relevan untuk puskesmas, seperti jumlah kunjungan pasien, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan keberlanjutan program imunisasi. Indikator ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja.   Pelaksanaan Monitoring Berkala: Terjadwal secara berkala, tim monitoring melakukan pemantauan langsung di puskesmas untuk mengumpulkan data. Hal ini mencakup observasi langsung, wawancara dengan staf dan pasien, serta analisis dokumen.   Analisis Data dan Evaluasi: Tim evaluasi menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja puskesmas. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan.   Pemberian Umpan Balik dan Perbaikan Berkelanjutan: Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen puskesmas dan staf terkait. Bersama-sama, mereka merancang langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan.   Dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, Badan Layanan Umum Daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi yang mendalam akan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga puskesmas dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang efisien dan bermutu tinggi bagi masyarakat.

Read More
penyusunan-analisis-bisnis-pada-dokumen-renstra-di-uptd-labkesda-kota-depok
syncore 21, Mar 2024 Comments (0)
Views ()

Penyusunan Analisis Bisnis pada Dokumen Renstra di UPTD Labkesda Kota Depok

UPTD Labkesda Kota Depok merupakan UPTD yang akan menerapkan BLUD di tahun 2024. Sebagai salah satu dokumen administrasi persyaratan BLUD yaitu Rencana Strategi (Renstra). UPTD Labkesda menyusun dokumen tersebut dengan didampingi dengan konsultan dari syncore BLUD. Pembahasan terkait dengan analisis bisnis UPTD Labkesda menggunakan analisis SWOT. Ada pun uraian penyusunannya meliputi    Faktor-Faktor Analisis SWOT Faktor Internal (Strength and Weakness) Kelebihan atau kelemahan internal perusahaan Keuangan atau finansial Sumber daya yang dimiliki Faktor Eksternal (Opportunity and Threat) Tren Lingkungan Budaya Ideologi Sosial Politik Perekonomian Perkembangan Teknologi Sumber-sumber Permodalan Peraturan Pemerintah Peristiwa-peristiwa yang terjadi Metode Analisis SWOT Pada bagian metode kamu diajarkan bagaimana melihat korelasi yang harus diperhatikan dalam membuat analisis SWOT. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (opportunities) yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan. Kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cara Membuat Analisis SWOT Ada dua langkah utama untuk membuat analisis SWOT: Menguraikan apa saja yang yang ada di empat komponen utama analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, dan threats) Setelah menguraikan empat faktor tersebut, maka selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan matriks SWOT Menguraikan 4 Komponen SWOT Strength (Kekuatan) Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi? Apa yang membuat perusahaan atau organisasi ini lebih baik dari perusahaan atau organisasi lainnya? Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi ? Apa yang menyebabkan perusahaan  mendapatkan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelebihan? Weakness (Kelemahan) Apa yang harus ditingkatkan oleh perusahaan atau organisasi? Apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi? Faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita? Opportunity (Peluang) Kesempatan apa yang dapat diambil/dilakukan? Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi? Threat (Hambatan) Apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita? Perkembangan Teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi? Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi? Apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi? Strategi dalam Melakukan Analisis SWOT Setelah merinci 4 komponen SWOT sebelumnya, kamu dapat menghubungkan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan untuk saling melengkapi demi tercapainya tujuan. Dengan daftar yang ada, maka kita harus mampu membuat strategi sebagai berikut: Bagaimana cara kekuatan (strengths) kita bisa mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada saat ini. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang menghambat kita dalam mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada. Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi berbagai hambatan atau ancaman (threats) yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mampu membuat ancaman (threats) baru. Itulah hal yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis SWOT baik secara umum maupun khusus dalam sebuah bisnis usaha. Semoga penjelasan ini memudahkanmu melakukan analisa tersebut.

Read More
pelatihan-blud-ppk-blud-rsgm-prov-kalses
syncore 11, Jan 2024 Comments (0)
Views ()

Pelatihan BLUD: PPK BLUD RSGM Prov Kalsel

Yogyakarta, 2-3 November 2023 – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Prov Kalsel menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengikuti Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diselenggarakan oleh Syncore BLUD.Pelatihan 2023 Perjalanan Menuju Penerapan BLUD RSGM Gusti Hasan Aman didirikan sejak tahun 2013 dan mendapatkan dorongan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerapkan BLUD. Meskipun SK penetapan BLUD telah terbit sejak Mei 2023, RSGM masih dalam proses penyusunan regulasi dan merencanakan penerapan BLUD pada tahun 2024/2025. Hal ini dikarenakan RSGM masih menunggu RKP (rencana kerja perubahan) serta penyusunan SK pejabat pengelola BLUD dan SK bendahara BLUD. Langkah Persiapan Menuju BLUD Sebagai langkah persiapan, RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel mengikuti pelatihan. Pelatihan ini diikuti oleh 6 orang perwakilan RSGM, yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, penyusun laporan keuangan, dan PPK. Direktur RSGM tidak bisa hadir saat pelatihan. Materi dan Manfaat Pelatihan Tenaga Ahli BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., M.Ak., CAAT hadir sebagai narasumber. Beliau membawakan materi penyusunan RBA dan DOKumen RBA, pengelolaan keuangan BLUD, serta akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD. RSGM berharap melalui pelatihan ini, mereka dapat memahami regulasi dan persiapan yang diperlukan untuk menerapkan BLUD. Proses Pelatihan yang Antusias Pelatihan PPK BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 2-3 November 2023. Pelatihan berlangsung dengan baik dan penuh dengan diskusi sebagai wujud antusias pelaksanaan Pelatihan. Hasil dan Manfaat Pelatihan Hasil dari Pelatihan BLUD ini adalah tersusunnya RBA dan DOkumen RBA tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024. RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel juga mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan tim pusat layanan FSC (Financial Services Consulting) sebagai tim pendampingan PPK BLUD di Syncore BLUD. Penerapan BLUD untuk Layanan Kesehatan yang Berkualitas Penerapan BLUD di RSGM Gusti Hasan Aman Prov Kalsel diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan BLUD merupakan solusi tepat bagi RSGM dan instansi kesehatan lainnya yang ingin meningkatkan kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangannya. Syncore BLUD berkomitmen untuk membantu RSGM dan instansi kesehatan lainnya dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui pelatihan dan pendampingan BLUD yang komprehensif.

Read More
sosialisasi-blud-di-puskesmas-kabupaten-nias
syncore 10, Jan 2024 Comments (0)
Views ()

Sosialisasi Persiapan Penerapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Nias Dimulai dengan Meriah

Kabupaten Nias, Senin, 06 November 2023 - Acara pembukaan Sosialisasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, dan berbagai kepala dinas serta instansi terkait turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Acara dibuka dengan sambutan dari panitia, Bapak Lister Boy Lase, S.Kep., NS, Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Nias. Dalam laporan panitia, diungkapkan bahwa kegiatan ini diinisiasi sebagai respons terhadap beban kerja Puskesmas yang berat dan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaannya. Puskesmas diharapkan dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola keuangannya, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. "Sesuai dengan amanah Permendagri tersebut, Puskesmas perlu melakukan perubahan mendasar agar lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan serta fleksibel dalam mengelola keuangan," ungkap Bapak Lister Boy Lase. Dalam sambutannya, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, seorang pakar BLUD yang telah mendampingi lebih dari 1400 Puskesmas di Indonesia, menyampaikan pentingnya penerapan BLUD di Puskesmas. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pelayanan kesehatan, memastikan layanan yang tepat sasaran, dan meningkatkan akuntabilitas. "Puskesmas perlu mengubah paradigma pengelolaan menjadi lebih efisien, mengingat tugas utama Puskesmas adalah promotif dan preventif, berbeda dengan rumah sakit yang lebih fokus pada kuratif," jelas Bapak Niza Wibyana Tito. Menyusul sambutan tersebut, Bupati Nias memberikan arahan bahwa penerapan BLUD di Puskesmas dapat menjadi solusi untuk percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya dalam rangka perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tahap ceramah dan diskusi, melainkan menghasilkan output berupa studi kelayakan Puskesmas mana yang paling layak untuk segera menerapkan BLUD. "Harapan saya kegiatan ini bukan hanya ceramah dan mendengarkan dari narasumber, tetapi coba dianalisa bagaimana kondisi masing-masing Puskesmas, sehingga setelah kegiatan selesai ada output semacam studi kelayakan Puskesmas mana yang paling layak untuk menerapkan BLUD dalam waktu dekat," tegas Bupati Nias. Setelah acara pembukaan, peserta diajak mengikuti rangkaian pemaparan materi oleh Bapak Niza Wibyana Tito, yang melibatkan berbagai aspek terkait penerapan BLUD di Puskesmas. Materi meliputi peran strategis BLUD, permasalahan UPT Dinas Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLUD, definisi BLUD, tata aturan BLUD, hingga persyaratan penerapan BLUD.https://blud.co.id/wp/unduh/syaratblud/ Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh peserta, terutama UPTD Puskesmas Kabupaten Nias, dalam melakukan administrasi pengelolaan keuangan secara periodik, menginformasikan regulasi, dan mengembangkan aplikasi keuangan dalam bentuk e-BLUD. Tujuannya adalah untuk mendorong pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas Kabupaten Nias secara Badan Layanan Umum Daerah, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Acara ini dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, dengan harapan akan menciptakan landasan yang kuat untuk penerapan BLUD di Puskesmas Kabupaten Nias.   ”Saat ini penyusunan perencanaan kami mengikuti regulasi di atas kami yaitu Perbup, Permenkes atau Perpres. Kalau ingin mengimplementasikan BLUD di tahun 2024, artinya tahun ini sudah harus disiapkan regulasi-regulasinya. Terkait dengan regulasi, bagaimana kami bisa menyusun RBA apabila belum ada regulasi yang berkaitan dengan BLUD? Kita di masing-masing Puskesmas tidak ada tenaga teknis terutama keuangan, bahkan Kepala Puskesmas juga ada yang tenaga fungsional. Kemudian sumber pendapatan kami selama ini hanya 2, yaitu JKN dan BOK. Dengan keterbatasan tenaga sumber daya manusia dan keuangan, bagaimana strategi kami agar dapat mengimplementasikan BLUD?” Kepala Puskesmas Kabupaten Nias. Bapak Tito menerangkan bahwa ” Dalam Kemendagri sendiri disebutkan bahwa Puskesmas harus BLUD karena adanya dorongan dari JKN, dengan harapan akan semakin maksimal penggunaannya dan tidak terbentur aturan tertentu. Tidak ada aturan kapan harus BLUD, yang ada hanyalah dorongan. Secara teknis, ada rekomendasi. Seperti yang disampaikan Bupati bahwa beliau menginginkan adanya rekomendasi Puskesmas mana yang layak untuk segera ditetapkan menjadi BLUD. Ada 2 strategi yang dapat menjawab pertanyaan bapak. Yang pertama adalah strategi Kemendagri, yaitu menyiapkan panduan bagi aparatur Pemda. Dimana panduan tersebut untuk membuat regulasi, sebagai penjabaran dari Permendagri. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia (SDM), yaitu peningkatan kapasitas SDM. Bukan hanya SDM di Puskesmas, melainkan seluruh stakeholder terkait dengan semangat kewirausahaan, karena konsep BLUD adalah menyeimbangkan antara APBD dan jasa layanan” Sekretaris Dinas Kabupaten Nias bertanya tentang ”BLUD ini hal yang baru buat kita. Kita melihat di tempat lain BLUD itu menjadi hal yang positif dibandingkan dengan tidak menerapkan BLUD. Kita perlu menelusuri sebenarnya mekanismenya BLUD ini seperti apa sehingga bisa positif bagi peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas  dan apa saja fleksibilitas yang bisa dilaksanakan di Puskesmas? Kita tahu bahwa kita punya sumber dana yang jelas, mana yang dari JKN, mana yang dari BOK, mana yang dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah selama ini kita pengelolaannya seperti pengelolaan APBD biasa. Kalau BLUD itu jelas pendapatannya, pendapatan BLUD yang mana, pendapatan APBD biasa yang mana. Tadi disebutkan bahwa salah satu yang mendapatkan fleksibilitas adalah dana dari JKN, baik perencanaan maupun penggunaannya. Lalu yang menjadi pertanyaan apakah semua Puskesmas bisa melaksanakan BLUD atau tidak? Apa yang dapat dilakukan Puskesmas selain dari sumber dana yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan? Selanjutnya seperti apa gambaran persiapan yang perlu dilakukan untuk mengajukan penetapan BLUD, seperti penyusunan dokumennya? Aturan untuk fleksibilitas perlu pemahaman dari lintas sektor, sehingga bagaimana merancang Perbup dan apa saja Perbup yang perlu disusun?” ”Pengalaman kami mendampingi lebih dari 1400 Puskesmas menghasilkan suatu analisa di mana sesungguhnya tantangan implementasi BLUD. Permasalahan dan tantangan itu bukan berasal dari Puskesmas, tetapi dari lintas sektor. Puskesmas hanya operator, apabila ada regulasi maka Puskesmas akan menjalankannya. Ketika tidak ada regulasi, maka Puskesmas akan menjadi sasaran empuk bagi masyarakat. Kesiapan yang perlu dipertanyakan bukan hanya Puskesmas, namun juga perlu dilihat dari sisi Dinas, serta lintas sektor seperti Bagian Hukum, BPKPD, dan sebagainya.  Puskesmas ibaratnya seperti anak dari Dinas yang sudah dewasa. Diperlukan harmonisasi dengan lintas sektor. Ketika tidak harmonis, maka akan muncul 2 dilema, yaitu memilih dimarahi oleh Pemerintah Daerah atau dimarahi oleh BPK.  Oleh karena itu regulasi yang diperlukan harus dibuat. BPK tidak akan peduli, selama Puskesmas sudah BLUD artinya akuntabilitas harus meningkat. Harmonisasi dan pemahaman bersama diperlukan agar Puskesmas siap menjadi BLUD.” Bapak Tito Menanggapi  Kepala Puskesmas bertanya tentang Dampak langsung terhadap terhadap staf terkait remunerasi dan Kemudian dari aspek tunjangan ada penambahannya. Bapak Tito menanggapi ”Dampaknya adalah kesejahteraan. Ada persentasenya, kalau pekerjaannya bertambah dan anggarannya ada maka tunjangan bisa bertambah. Misalnya ada 2 perusahaan swasta, perusahaan pertama pegawainya ada 100 orang, kemudian perusahaan kedua pegawainya ada 60 orang. Pendapatan dalam satu tahun sama-sama sejumlah 1M. Proses remunerasinya adalah diibaratkan satu kue dibagi ke sejumlah orang yang ada. Jika disuruh memilih, Bapak memilih yang pegawainya 100 atau 60? Bapak memilih 60 karena akan mendapatkan remunerasi yang lebih besar, maka otomatis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 40 orang pasti akan dibagi ke 60 orang yang ada. Semakin banyak orang maka pekerjaan menjadi semakin ringan, tetapi semakin besar pembaginya. Itulah mengapa swasta pasti jumlah orangnya lebih sedikit.” Kepala Puskesmas mengatakan bawah Ada sedikit permasalahan, contohnya pagu Puskesmas Ma’u sebesar 600 juta. Biasanya di akhir tahun kami sudah membuat perencanaan untuk tahun depan dan itu dimasukkan dalam aplikasi SIPD. Ketika di akhir tahun itu akan bisa menjadi SiLPA, kami terkendala dalam laporan realisasinya. Tentu realisasinya pasti tidak mendekati 100%, karena pada prinsipnya ketika realisasi tidak sesuai dengan pagu awal, maka pasti menjadi SiLPA. ”Ada satu Puskesmas memiliki SiLPA banyak, namun realisasinya mencapai 90%. Ada juga Puskesmas yang memiliki SiLPA banyak, namun capaiannya di bawah 90%. Itulah BLUD, harus dihubungkan dengan kinerja atau capaian pelayanannya. Kalau SiLPA-nya banyak tapi capaiannya 100% berarti Puskesmasnya bagus karena melakukan efisiensi. Khusus BLUD, SiLPA tidak akan hilang, SiLPA menjadi utuh sepenuhnya milik BLUD dan BPJS tidak bisa mengambil.” tutur Bapak Tito. Acara Sosialisasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Nias memasuki hari kedua dengan agenda yang krusial. Fokus utama pada hari kedua adalah penyusunan dokumen administratif BLUD oleh setiap Puskesmas peserta, melibatkan langkah-langkah konkret yang akan menjadi landasan penting dalam perjalanan implementasi BLUD.   Agenda pertama pada hari kedua mencakup empat tahapan penyusunan dokumen administratif, antara lain: Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja: Setiap Puskesmas diminta untuk menyusun surat pernyataan yang mencerminkan kesanggupan mereka dalam meningkatkan kinerja, sejalan dengan tujuan penerapan BLUD untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan berkualitas. Surat Pernyataan Bersedia Diaudit: Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus dengan penyusunan surat pernyataan bersedia diaudit. Hal ini menekankan komitmen setiap Puskesmas untuk membuka diri terhadap proses audit sebagai bagian dari implementasi BLUD. Dokumen Tata Kelola: Proses penyusunan dokumen tata kelola bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai struktur organisasi, tata cara pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan dalam model BLUD. Dokumen Standar Pelayanan Minimal: Setiap Puskesmas diharapkan menyusun dokumen yang menggambarkan standar pelayanan minimal yang akan diterapkan dalam kerangka BLUD. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan BLUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setelah selesai menyusun dokumen administratif, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mendalam oleh narasumber utama, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, yang telah memiliki pengalaman luas dalam pendampingan Puskesmas dalam menerapkan BLUD di berbagai wilayah di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek krusial terkait dengan penerapan BLUD, dan sesi diskusi dan tanya jawab memberikan ruang bagi peserta, termasuk pertanyaan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias mengenai pengelolaan dana Puskesmas yang hanya berasal dari dua sumber. Bapak Tito memberikan jawaban yang mengarahkan pada pemahaman bahwa laporan keuangan BLUD harus mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas, termasuk APBD dari Dinas. Sebagai langkah tindak lanjut, direncanakan pelatihan persiapan penerapan BLUD yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. Fokus pelatihan ini akan difokuskan pada penyusunan dokumen rencana strategis (renstra) dan laporan keuangan untuk Puskesmas Kabupaten Nias, semakin mendekatkan mereka pada implementasi BLUD yang sukses.

Read More
mengapa-uptd-harus-menjadi-blud
syncore 09, Jan 2024 Comments (0)
Views ()

Mengapa UPTD harus menjadi BLUD?

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dapat mempertimbangkan penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang mandiri dan efisien. Berikut adalah beberapa alasan mengapa UPTD harus menerapkan BLUD: Mandiri Finansial: BLUD memungkinkan UPTD untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan membentuk BLUD, UPTD dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tanpa tergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Fleksibilitas Manajemen: Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan. UPTD dapat lebih mudah menyesuaikan kebijakan keuangan dan operasional mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, tanpa terhalang oleh aturan dan prosedur pemerintah yang mungkin lebih kaku. Meningkatkan Efisiensi Operasional: BLUD dapat meningkatkan efisiensi operasional UPTD. Dengan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya keuangan mereka sendiri, UPTD dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kinerja layanan publik yang disediakan. Peningkatan Kualitas Layanan: Kebebasan finansial dan manajemen yang diberikan oleh BLUD dapat membantu UPTD fokus pada peningkatan kualitas layanan. UPTD dapat mengalokasikan sumber daya ke arah yang memberikan nilai tambah terbesar bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Inovasi dan Pengembangan: BLUD memberikan ruang lebih besar untuk inovasi dan pengembangan. UPTD dapat menciptakan model bisnis yang lebih kreatif dan mengembangkan inisiatif baru tanpa terbatas oleh prosedur dan regulasi pemerintah yang lebih tradisional. Akuntabilitas yang Lebih Tinggi: Penerapan BLUD meningkatkan tingkat akuntabilitas UPTD terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. Dengan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, UPTD diharapkan dapat lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya. Memotivasi Karyawan: Sistem BLUD dapat memotivasi karyawan dengan memberikan insentif berdasarkan kinerja dan hasil yang dicapai. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan berorientasi pada pencapaian target organisasi. Pembiayaan Proyek Mandiri: BLUD memberikan kemampuan kepada UPTD untuk membiayai proyek mandiri tanpa harus menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini dapat mempercepat implementasi proyek yang krusial tanpa terkendala oleh pembatasan anggaran. Penerapan BLUD memberikan peluang besar bagi UPTD untuk meningkatkan kemandiriannya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, langkah ini juga perlu dipertimbangkan dengan cermat dan diintegrasikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap UPTD dan konteks otonomi daerah yang berlaku. Baca juga: Kunci Sukses dalam Menerapkan BLUD bagi Instansi Pemerintah Daerah

Read More

Jumlah Viewers: 412