Persyaratan Administratif untuk menjadi BLUD Part II

syncore 01 April, 2022 Comments (0) Views (1)

Persyaratan Administratif untuk menjadi BLUD Part II

Blud.co.id - Artikel sebelumnya telah membahas dua dari tiga persyaratan untuk menjadi BLUD. Pada artikel ini akan membahas tentang persyaratan ketiga yaitu Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendagri no.79 tahun 2018 terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1.Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD.

2.Pola tata kelola

Pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Pola Tata Kelola memuat:

Kelembagaan
Prosedur kerja
Pengelompokan fungsi
Pengelolaan sumber daya manusia

3.Renstra

Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Penyusunan Rencana strategis memuat:

Rencana pengembangan layanan
Strategis dan arah kebijakan
Rencana program dan kegiatan
Rencana keuangan

4.Standar pelayanan minimal

Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan

Penyusunan prognosa/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh peraturan daerah

6.Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah

Laporan audit terakhir merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD direkomendasikan untuk menerapkan BLUD. Surat pernyataan ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan diketahui kepala SKPD. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing dokumen administratif, untuk artikel selanjutnya kami akan mengupas tuntas dan contoh dokumen dari persyaratan tersebut. Stay Tune! 😊

Comments (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Persyaratan Administratif untuk menjadi BLUD Part II