Latar Belakang

Syncore Indonesia adalah perusahaan Teknologi Akuntansi yang memberikan layanan di bidang keuangan dengan mengedepankan teknologi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen, teknologi informasi dan training di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), kami berkomitmen untuk menyediakan layanan terintegrasi untuk membantu BLU dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang didalamnya mensyaratkan bahwa setiap satker BLU harus menerapkan sistem remunerasi. Tujuan remunerasi menurut Peraturan Menpan No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku

Prinsip Remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang pedoman remunerasi Badan Layanan Umum (BLU) mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja, serta memperhatikan indeks harga daerah/ wilayah. Berdasarkan PMK tersebut untuk mengusulkan dan menetapkan Remunerasi diperlukan langkah atau metodologi sebagai berikut:

Langkah Pengusulan Remunerasi

1. Pemimpin BLU mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri/pimpinan Lembaga.
2. Usulan remunerasi dapat berupa usulan remunerasi baru dan/atau usulan perubahan remunerasi.
3. Usulan remunerasi disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin BLU.
4. Dokumen pengusulan disusun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
5. Menteri/pimpinan lembaga melakukan review atas dokumen pengusulan remunerasi.
6. Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan remunerasi disertai dokumen usulan remunerasi yang telah direview kepada Menteri Keuangan.

Langkah Penetapan Remunerasi

1. Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan remunerasi yang disampaikan Menteri/pimpinan lembaga.
2. Untuk penilaian usulan remunerasi, Menteri Keuangan dapat menunjuk suatu tim penilai.
3. Kewenangan untuk menunjuk tim penilai dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan remunerasi.
5. Pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai disusun berdasarkan hasil kajian dan penilaian terhadap usulan remunerasi.
6. Persetujuan terhadap usulan remunerasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
7. Penolakan terhadap usulan remunerasi disampaikan melalui surat penolakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/pimpinan lembaga.

Diharapkan melalui penerapan remunerasi, motivasi kerja sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Sehingga, sebagai hasil akhir diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Dengan latar belakang diatas, PT. Syncore Indonesia menawarkan pendampingan penyusunan sistem remunerasi BLU, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: