Konsultasi Gratis
Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Permendagri 79 Tahun 2018).

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. (Permendagri 79 Tahun 2018).

Pola Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diatur didalam Peraturan Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pasal 72 disebutkan mengenai penatausahaan keuangan paling sedikit memuat Pendapatan dan Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran, Utang dan Piutang, Persediaan, Aset Tetap dan Investasi; dan Ekuitas Dana. Dan Kemudian dalam pasal 73 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi Peraturan Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tidak memberikan detail tentang mekanisme, tata acara, format serta bentuk bentuk dalam laporan.

Tujuan

Tujuan diadakannya Penyusunan Dokumen Peraturan Kepala Daerah Tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ini adalah sebagai berikut:

  1. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sumber Daya Manusia di UPT/D
  2. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Remunerasi di UPT/D
  3. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola BLUD di UPT/D
  4. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis UPT/D
  5. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal di UPT/D
  6. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di UPT/D
  7. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Anggaran (Penatausahaan) di UPT/D
  8. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa di UPT/D
  9. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan di UPT/D
  10. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Piutang di UPT/D
  11. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerja Sama di UPT/D
  12. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman di UPT/D
  13. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Investasi di UPT/D
  14. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di UPT/D
  15. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi di UPT/D
Sasaran

Dokumen Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal, Tata Kelola, dan Laporan Keuangan BLUD

  1. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Sumber Daya Manusia di UPT/D
  2. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Remunerasi di UPT/D
  3. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola BLUD di UPT/D
  4. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis UPT/D
  5. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal di UPT/D
  6. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di UPT/D
  7. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Anggaran (Penatausahaan) di UPT/D
  8. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa di UPT/D
  9. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan di UPT/D
  10. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Piutang di UPT/D
  11. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerja Sama di UPT/D
  12. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman di UPT/D
  13. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Investasi di UPT/D
  14. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di UPT/D
  15. Dokumen Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi di UPT/D

Lokasi Kegiatan

Offline & Online

Referensi Hukum

Peraturan Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ruang Lingkup

Dokumen Peraturan Kepala Daerah yang disusun:

  1. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Sumber Daya Manusia di UPT/D
  2. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Remunerasi di UPT/D
  3. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola BLUD di UPT/D
  4. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis UPT/D
  5. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal di UPT/D
  6. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di UPT/D
  7. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Anggaran (Penatausahaan) di UPT/D
  8. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa di UPT/D
  9. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan di UPT/D
  10. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Piutang di UPT/D
  11. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerja Sama di UPT/D
  12. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman di UPT/D
  13. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Investasi di UPT/D
  14. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di UPT/D
  15. Penyusunan Draft Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi di UPT/D
Hasil / Produk Yang Dihasilkan

Dokumen Peraturan Kepala Daerah Tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

  1. Draft Peraturan Bupati Tentang Sumber Daya Manusia di UPT/D
  2. Draft Peraturan Bupati Tentang Remunerasi di UPT/D
  3. Draft Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola BLUD di UPT/D
  4. Draft Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis UPT/D
  5. Draft Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal di UPT/D
  6. Draft Peraturan Bupati Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di UPT/D
  7. Draft Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Anggaran (Penatausahaan) di UPT/D
  8. Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang dan Jasa di UPT/D
  9. Draft Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan di UPT/D
  10. Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Piutang di UPT/D
  11. Draft Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Kerja Sama di UPT/D
  12. Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman di UPT/D
  13. Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Investasi di UPT/D
  14. Draft Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di UPT/D
  15. Draft Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi di UPT/D
Metodologi
  1. Asesmen dan Pengumpulan Data
  2. Observasi dan Wawancara
Metode

Metode Pendampingan

Timeline Pendampingan

Timeline Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Metode Pendampingan
Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

Pembuatan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendampingan online dan offline selama 4 bulan.

Pendaftaran Kontak :

WhatsApp/Telepon:

0818 04900 800 (Partnership)
0818 09900 800 (Angga)

E-mail:

partnership@blud.co.id

Jumlah Viewers: 13