Artikel BLUD.id

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

  Blud.id - Artikel sebelumnya telah membahas mengenai konsep dasar dan siklus akuntansi BLUD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi secara umum, persamaan dasar akuntansi BUD/PPKD, persamaan dasar akuntansi SKPD, dan persamaan akuntansi untuk BLUD, berikut adalah pembahasannya. Persamaan akuntansi, atau juga disebut persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi.  Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan atau instansi yakni apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan/instansi.  Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya, hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan/instansi diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Berikut ini adalah gambar ilustrasi persamaan akuntansi: Gambar 2. Ilustrasi Persamaan Akuntansi Seperti yang terlihat pada gambar diatas, aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas/modal. Ini adalah gambaran ketika mempelajari persamaan dasar akuntansi.  Liabilitas atau kewajiban dan ekuitas/modal pada dasarnya hanyalah sumber pendanaan bagi perusahaan/instansi untuk membeli aset. Persamaan akuntansi umumnya ditulis dengan liabilitas atau kewajiban yang muncul sebelum ekuitas/modal.  Hal seperti ini harus konsisten dengan pelaporan keuangan di mana aset dan liabilitas lancar selalu dilaporkan sebelum aset dan liabilitas jangka panjang. Persamaan ini berlaku untuk semua kegiatan bisnis dan transaksi.  Aset akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas/modal. Jika aset meningkat, kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkat untuk menyeimbangkan persamaan. Sebaliknya berlaku jika kewajiban atau ekuitas yang menurun. Persamaan akuntansi ini adalah alat bantu dalam menganalisis dokumen transaksi yang kemudian dicatat dalam bentuk jurnal. Persamaan akuntansi ini juga merupakan persamaan untuk seluruh transaksi yang terdapat dalam instansi manapun, baik transaksi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BLUD.  Persamaan akuntansi ini dipakai diseluruh dunia dalam bentuk apapun, yang membedakan hanya isi dalam transaksinya saja. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pos akun untuk pemerintah daerah: Gambar 3. Persamaan Akuntansi BUD/PPKD a)     Aset Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh instansi terkait, baik itu secara berwujud ataupun tidak berwujud, meliputi: (Kas, Piutang, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, RK SKPD, Dst) b)     Kewajiban Kewajiban merupakan hutang pada pihak lain untuk menjalankan kegiatan atau transaksi di dalam instansi. Yang terkait didalam kewajiban meliputi; (Utang jangka pendek, Utang jangka Panjang, Dst) c)     Modal/Ekuitas Modal/ekuitas merupakan modal yang diberikan atau modal yang dipinjamkan kepada instansi. Yang terkait dalam modal meliputi: (Pendapatan & Beban) Sementara pada perangkat daerah atau biasa disebut dengan SKPD memiliki komponen- komponen pos akun dalam persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut: Gambar 4. Persamaan Akuntansi SKPD a)     Aset Pada bagan aset dalam SKPD meliputi Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, piutang, persediaan dan aset tetap. b)     Kewajiban Pada bagian kewajiban dalam SKPD meliputi utang jangka pendek berupa utang ke supplier, utang PFK, dan utang ke bank. c)     Modal/Ekuitas Pada bagan Modal/ekuitas ini di dalam SKPD pada prinsipnya masih sama saja, yang membedakan adalah bentuk penerimaan pendapatan dan beban yang tercantum dalam RK PPKD. Sedangkan untuk BLUD memiliki komponen-komponen pos akun dalam persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut: Gambar 5. Persamaan Akuntansi BLUD a) Aset Pada bagan aset dalam BLUD, penggunaan dana kas masuk ke dalam kas di kas BLUD, kas di Bendahara Penerimaan BLUD dan kas di Bendahara Pengeluaran BLUD. Kemudian piutang, persediaan, investasi dan aset tetap serta piutang jangka panjang dan aset lainnya. b) Kewajiban Pada bagian kewajiban dalam BLUD masih sama dan sesuai dengan persamaan akuntansi (kewajiban) pemerintah daerah berupa utang jangka pendek dan utang jangka panjang. c) Modal/Ekuitas Sedangkan pada bagian modal/ekuitas ini, sama dengan persamaan akuntansi pemerintah daerah, dimana terdapat komponen pendapatan dan beban. Setelah penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa persamaan akuntansi menjadi dasar pemahaman akuntansi untuk segala bidang yang terkait yang menjadi alat yang sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.  Hal ini membutuhkan pemahaman yang cukup baik dan benar agar tercapainya penyusunan laporan keuangan BLUD yang baik dan benar. Setelah kita mengetahui konsep dasar, siklus dan persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan “JURNAL”. Pembahasan terkait dengan jurnal, akan kita bahas, artikel berikutnya…

Workshop PPK BLUD RSUD Muaradua Oku Selatan Berjalan Lancar, Peserta dapat Pendampingan Langsung!

Blud.id - Tim BLUD berhasil mengadakan workshop PPK BLUD pada tanggal 3 Desember 2021 yang diadakan di Hotel Jayakarta Yogyakarta.  Pelatihan dilaksanakan pada pukul 08.30 sampai 17.00 dan terbagi menjadi 4 sesi. Pada Sesi 1 dan 2 diisi dengan pemateri Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M.CAAT Pada sesi pertama dijelaskan materi terkait dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan alur laporan keuangan.  Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Yuni Pratiwi, S.Ak dan Hiveva Intan R, S.Ak yang merupakan profesional di bidang akuntansi.  Sebelumnya, acara dibuka dengan sambutan langsung dari Erik Destiano yang merupakan direktur RSUD yang sekaligus menjabat sebagai pimpinan BLUD Muaradua Oku Selatan. Sambutan dari Erik Destiano mengatakan keberhasilan dari BLUD pihaknya sudah mencapai total pendapatan sebanyak Rp 12 Miliar per tahun.  Perlu diketahui semua kegiatan APBD dibawah DPA Dinkes selain itu juga RSUD mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan Keuangannya yang sesuai dengan format yang seharusnya karena terpisah antara APBD dan BLUD. Tidak hanya itu saja, kendala RSUD Muaradua oku selatan yakni kesulitan dalam menyusun RBA karena baru saja memulai menjalankan BLUD pada Juni. Karena masalah tersebut tim BLUD memberikan pendampingan praktik Penyusunan Pelaksanaan Anggaran dengan Menggunakan Software Syncore BLUD. 

Pelatihan Kayong BLUD Berhasil Dilaksanakan November Kemarin Peserta Antusias Mengikuti Setiap Sesinya!

Blud.co.id - Tim Blud berhasil menyelenggarakan Workshop pada 11 sampai 13 November 2021 kemarin, Syncore Indonesia be kerjasama dengan Puskesmas Kabupaten Kayong Utara melalui pengadaan workshop persiapan penerapan Blud Puskesmas.   Workshop yang diselenggarakan berjudul “Workshop Persiapan Penerapan Blud Puskesmas Kabupaten Kayong Utara” telah diikuti 35 peserta. Dari ke-35 peserta tersebut terdiri dari 10 puskesmas serta dinas Kesehatan Kayong Utara.  Sepuluh Puskesmas tersebut diantaranya yaitu Puskesmas Sukadana, Siduk, Teluk Melano, Matan Jaya, Teluk Batang, Sungai Paduan, Telaga Arum, Tanjung Satai, Pelapis, dan Puskesmas Dusun Besar. Hari pertama dibuka dengan sambutan langsung dari Makmun, S.IP. M.Kes selaku Sekretaris Dinkes dan KB. Dijelaskan bahwa puskesmas secara regulasi harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.   Kemudian untuk Narasumber hari pertama dihadiri oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT. Beliau memberikan materi mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mulai dari Pengertian PPK-BLUD sampai Dasar Hukum PPK-BLUD.  Hari kedua dilanjutkan oleh tiga konsultan profesional dari BLUD.co.id Syncore Indonesia yaitu Laras, Rifka, dan Wahyu. Konsultan BLUD.co.id Syncore Indonesia mendampingi praktek penyusunan dokumen persyaratan administrasi diantaranya yaitu Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal. Pada hari ke dua peserta diharapkan dapat mengetahui dan menyusun Dokumen PRA BLUD. Di hari ke tiga supaya peserta tidak jenuh dan dapat refreshing, Syncore Indonesia mendatangkan narasumber yaitu dr. Lucia Sri Rejeki, MPH.  Beliau memberikan motivasi dan menceritakan mengenai perjalanan menuju BLUD dan terlihat bahwa semua peserta sangat antusias dan semangat mengikuti pelatihan dari hari pertama sampai kedua.  Hari ke tiga ini banyak peserta yang penasaran dan memiliki banyak pertanyaan. Pelatihan ditutup dengan penilaian untuk peserta dan pemberian kenang-kenangan dari Syncore untuk peserta.

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelolaan Sumber Daya Manusia

  Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah, dan irasional mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga ( brainware ) sehingga perlu dikelola dengan baik mulai dari penerimaan, selama bekerja maupun setelah purna tugas. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BLUD di SMKN 1 Sambilegi meliputi kebijakan penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, alur karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, mutasi pegawai, dan pemutusan hubungan kerja. Pengelolaan SDM pada SMK Negeri 1 Sambilegi mengacu pada Permendagri No.79 tahun 2018 pasal 3 – 28 tentang sumber daya manusia dan remunerasi dan mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. A. Penerimaan / Pengadaan Pegawai Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Profesional lainnya yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan kebutuhan; Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat mengikat secara tetap atau berdasarkan kontrak yang disahkan oleh Pejabat yang menduduki jabatan yang mengangkat dan memberhentikannya berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat; Pegawai BLUD terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/TU. Peningkatan dan pengembangan SDM dalam jumlah yang cukup dan berada pada rasio yang ideal merupakan salah satu kebijakan manajemen kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat luas secara maksimal. Jenis dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan disesuaikan dengan tugas, fungsi dihitung berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan. jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pendidikan pada wilayah kerja dan pembagian waktu kerja sehingga operasional di sekolah dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Selain itu pengembangan SDM juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan tetap memperhatikan penempatan pegawai dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Jenis tenaga pendidik paling sedikit terdiri dari guru produktif, guru normatif dan guru adaptif. Tenaga pendidik di SMKN 1 Sambilegi harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan pendidikan, standar prosedur operasional, etika profesi dan menghormati hak peserta didik, serta mengutamakan pelayanan pendidikan untuk menghasilkan tamatan yang profesional, terampil, berkarakter, dan mempunyai jiwa wirausaha. Setiap tenaga pendidik yang bekerja di SMK Negeri 1 Sambilegi juga diwajibkan memiliki akta mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tenaga kependidikan harus dapat bekerja dan mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi serta kegiatan operasional lainnya pada sekolah. Ketentuan lainnya mengenai pengelolaan SDM tenaga profesional lainnya diatur berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun ajaran dengan sistem kontrak kerja selama satu tahun dimana pada tahun tersebut diperlukan tenaga kerja berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan; Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya; Pemimpin BLUD-Unit Kerja dapat berasal dari Tenaga Professional lainnya,Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya. Dalam memenuhi kebutuhan atau kekurangan formasi Pegawai BLUD SMKN 1 Sambilegi dan mempermudah proses penerimaan pegawai BLUD, maka pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD SMKN 1 Sambilegi sebagai berikut :         Pengumuman ;         Pendaftaran pelamar ;         Seleksi administrasi ;         Pembuatan naskah soal tes tahap I;         Pelaksanaan tes tahap I;         Koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I ;         Penyusunan rangking tes tahap I;         Pengumuman hasil tes tahap I;         Penyusunan materi tes tahap II ;         Pelaksanaan tes tahap II;         Penyusunan ranking tes tahap II;         Pengumuman tes tahap II;         Pengangkatan pegawai BLUD Tenaga Profesional Tidak Tetap. Pada tahap pengadaan Pegawai BLUD, diumumkan secara terbuka melalui : a. papan pengumuman BLUD RSUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali; c. pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, sekurang-kurangnya memuat : 1)   Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan; 2)   Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar; 3)   Alamat dan tempat lamaran ditujukan;dan 4)   Batas waktu penerimaan lamaran. b. Persyaratan Calon Pegawai Calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :   Warga Negara Republik Indonesia;   Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;  Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;  Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;  Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;  Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota; Surat keterangan  tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah; Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD SMKN 1 Sambilegi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pengangkatan Calon Pegawai Pegawai BLUD Tidak Tetap berasal dari Pegawai Tenaga Profesional lainnya sesuai kebutuhan. Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud point 1 (satu) dapat dipekerjakan secara tetap ataupun berdasarkan kontrak/perjanjian kerja. Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak tetap, dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan. Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes atau tahapan seleksi, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada point (4), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait. Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan. d. Penempatan Pegawai Penempatan pegawai merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses perencanaan sumber daya manusia, karena hal tersebut akan mendukung efisiensi dan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam penempatan pegawai ini perlu memperhatikan faktor-faktor diantaranya : - Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh seorang pegawai Pengetahuan pekerjaan meliputi pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan, aturan, proses, hasil kerja dan sebagainya. Pegawai diharapkan dapat fleksibel mampu dan mau memberikan kontribusi terhadap inovasi, mampu mengatasi ketidakpastian, siap untuk belajar sepanjang hidup, memiliki sensitivitas sosial dan keterampilan komunikasi, mampu bekerja dalam kelompok bertanggung jawab, menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi internasional, memiliki pengetahuan di luar wilayah spesifik keahliannya, dan mengerti bagaimana cara mengkombinasikan berbagai disiplin dan kreatif. -Skill atau keterampilan pegawai Merupakan kecakapan / keahlian tertentu yang dituntut dari seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang memiliki “detail khusus” -Pengalaman dari pegawai yang bersangkutan Tuntutan yang harus dipenuhi pegawai sebagai bekal untuk menduduki jabatan tertentu dengan asumsi bahwa pekerjaan yang dihadapi memerlukan pengalaman (kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman). -Kemampuan Pegawai Kapasitas (ability) / kesanggupan yang dimiliki pegawai untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tertentu. Kemampuan (ability) tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. -Kepribadian Tuntutan terhadap sikap / tingkah laku pegawai yang harus tercermin dalam perilaku kerja yang didasarkan pada norma – norma positif dalam masyarakat. - Minat Hasrat / gairah pegawai yang menjadi tuntutan jabatan yang berhubungan dengan kemampuan pegawai dalam menilai sebuah aktifitas, pekerjaan atau objek berharga atau yang berarti bagi dirinya sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan. e.   Batas Usia dan Masa Kerja Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Tenaga Professional kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1(satu) tahun. Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD yang berasal dari Tenaga Professional lainnya, dibuat sampai denganmaksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun. Pegawai BLUD Tenaga Professional tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan f.      Hak dan Kewajiban a. Hak Setiap calon Pegawai Tenaga Professional yang lolos dalam proses seleksi memiliki hak dankewajiban, diantaranya : a. Hak-hak normatif pegawai Tenaga Professional, meliputi: Gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta; Penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD SMKN 1 Sambilegi Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung- jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap; cuti pegawai, yang terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin; santunan kematian; kesejahteraan; dan jaminan kesehatan Pegawai BLUD Tenaga Profesional mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban pegawai BLUD Tenaga Profesional diatur lebih lanjut denganKeputusan Pemimpin BLUD b. Kewajiban Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib : Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif; Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang; Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia; Mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Menyimpan rahasia jabatan; Hak dan kewajiban pegawai BLUD Tenaga Profesional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD. g. Pembinaan (Sistem Reward dan Punishment) Pembinaan kepegawaian berupa pemberian rewards (penghargaan) dan punishment (hukuman atau sanksi) dilakukan oleh Kepala SMKN 1 Sambilegi /Pimpinan BLUD dan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Pendidikandan Badan Kepegawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DI Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. SDM yang berasal dari PNS Disiplin PNS merupakan keharusan dan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau peraturan kedinasan yang diterapkan. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka apabila terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner, PNS yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari : 1.Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :       Teguran lisan;       Teguran tertulis; dan       Pernyataan tidak puas secara tertulis 2.Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari       Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun       Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan       Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)tahun. 3.Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari :       Penurunan pangkat setingkat lebuh rendah selama 3 (tiga)tahun;       Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah;       Pembebasan dari jabatan;       Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan       Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  PNS b. SDM yang berasal dari Tenaga Profesional Apabila terdapat pelanggaran disiplin atau tindakan indisipliner dari SDM yang berasal dari Tenaga Professional, maka tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan dari Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Sambilegi selaku Pimpinan pada Unit Kerja yang bersangkutan, dengan memperhatikan petunjuk dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DI Yogyakarta. Pegawai profesional lainnya BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja yang diatur oleh Peminpin BLUD SMK Negeri 1 Sambilegi. Selain itu, Pegawai BLUD Tenaga Professional yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan yang diatur oleh Peminpin BLUD SMK Negeri 1 Sambilegi. h.   Kebijakan Sistem Remunerasi Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi kerja, pesangon dan atau pensiun. Ketentuan mengenai Remunerasi BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BAB II tentang Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Pasal 23 sampai dengan Pasal 28). Bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme kerja yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas Pendidikan. Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan dalam bentuk honorarium. Remunerasi untuk BLUD-SKPD /Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD- SKPD/Unit Kerja melalui Sekretaris Daerah. Penetapan Remunerasi Pimpinan BLUD harus mempertimbangkan faktor- faktor yang berdasarkan pada : Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanandan produktivitas; Pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan yang sejenis; Kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Gubernur dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat 2. Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis BLUD ditetapkan paling banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD  3. Honorarium bagi Dewan Pengawas pada SMKN 1 Sambilegi yang akan menerapkan pola BLUD dapat ditetapkan sebagai berikut : Dewan Pengawas : paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen)dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD Anggota Dewan Pengawas : paling banyak 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD Sekretaris Dewan Pengawas : paling banyak 15 % (lima belas persen)dari gaji Pemimpin BLUD Pemberian Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi: -            Pengalaman kerja dan masa kerja (basic index); -            Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index); -            Resiko kerja (risk index); -            tingkat kegawatdaruratan (emergency index); -            jabatan yang disandang (position index); dan -            Hasil /capaian kinerja (performance index) Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus sebagai PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur; Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK Negeri 1 Sambilegi diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi DI Yogyakarta i.     Pemutusan Hubungan Kerja a. Pemutusan hubungan kerja bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS adalah dengan mengikuti peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1)  PNS diberhentikan dengan hormat karena: meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 3)PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana  b. Pemberhentian Pegawai BLUD Tenaga Professional dilaksanakan apabila: 1)   Pegawai BLUD Tenaga Professional diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatanapaila : mengundurkan diri; mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun; meninggal dunia; melanggar perjanjian kerja; Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya; masa perjanjian kerja habis; tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan 2) Pegawai BLUD Tenaga Propesional diberhentikan tidak dengan hormata apabila : melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap; tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hak dankewajiban Pegawai BLUD; dan/atau tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD SMK Negeri 1 Sambilegi 3) penyederhanaan organisasi. Pemberhentian kerja pegawai profesional lainnya di SMKN 1 Sambilegi dilakukan melalui beberapa tahap antara lain : 1)          Tahap pemberian teguran lisan 2)          Tahap pemberian teguran tertulis 3)          Tahap pemutusan kontrak kerja

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dishub Kota Bandung Berhasil Dilaksanakan, Peserta Dapatkan Banyak Materi dan Ilmu Baru

Blud.id - Tim Blud.id berhasil menyelenggarakan pelatihan pola pengelolaan keuangan BLUD Dishub Kota Bandung yang telah diselenggarakan pada 18 November 2021.   Peserta pelatihan terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, UPT Perparkiran Kota Bandung, Inspektorat, Bagian Hukum, & Bagian Kerjasama Kota Bandung yang berlangsung di Malioboro Prime Hotel selama satu hari.  Pelatihan tersebut dihadiri 18 peserta diantaranya yaitu Inspektur Pembantu 1,  Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran, Kasubbag TU BLUD UPT Parkir, Kasubbag Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri, dan Staff BLUD UPT Parkir.  Pelatihan yang dihadiri Dishub Bandung ini dimulai pukul 08.30 sampai dengan 17.00 WIB berlokasi di Hotel Malioboro Prime Jl. Ps. Kembang No.9, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Narasumber yang diundang untuk memberi materi terkait dengan pola pengelolaan keuangan langsung diberikan oleh TIM UPT Trans Semarang.  Acara dibuka dengan sambutan dari kepala UPT Perparloram BP yakni Izsar Prastowo terkait dengan harapan dan fasilitas yang telah diberikan menjadi semakin lancar.  Setelah pembukaaan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi dari perwakilan UPT Trans Semarang terkait produk hukum BLUD yang digunakan sekaligus menjelaskan terkait struktur organisasi yang ada.  Salah satu poin menarik yang diberikan yakni terkait dengan kerjasama dan penerimaan hibah bahwa UPTD Trans Bandung mendasarkan beberapa aturan penting yakni:  UU No 23 Tahun 2014 tentang kerjasama daerah PP No 2 Tahun 2013 tentang hibah daerah PP No 22 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah PP No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah PP no 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Perda Kota Semarang no 3 Tahun 2003 tentang penerimaan sumbangan pihak ke tiga kepada daerah Permendagri no 79 Tahun 2018 tentang BLUD Permendagri no19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Materi dilanjutkan dengan proses pembuatan regulasi khusus yang bisa dicontoh dan diterapkan UPTD Trans Semarang. Tim UPT Trans Semarang menghubungkan dengan BP Mulyadi Selaku kepala UPTD Trans Semarang via zoom meeting, beliau Memberikan gambaran proses pembuatan regulasi khususnya yang terjadi di UPTD Trans Semarang. Kemudian narasumber di hari ke-2 adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT menyampaikan materi mengenai PPK BLUD pada pelatihan sesi 1 dan 2.  Untuk sesi 3 dan 4 dilanjutkan oleh konsultan yuni dan wahyu yang menyampaikan tentang Rencana Bisnis & Anggaran (RBA). Pada hari ke-2 ini pelatihan di tutup oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung E. M. Ricky Gustiadi,ATD,SE,MT.

Pola Tata Kelola SMKN- Pengelompokan Fungsi Tata Kelola SMKN

Setelah artikel sebelumnya membahas mengenai kelembagaan SMKN sebelum dan sesudah menerapkan BLUD, maka artikel ini akan membahas mengenai pengelompokan fungsi, berikut penjelasannya: Standar Nasional Pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003, sangatlah diperlukan. la akan menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan Standar Nasional Pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu di SMKN 1 Sambilegi. Seperti yang tergambar dalam struktur organisasi SMKN 1 Sambilegi, fungsi-fungsi yang ada dapat disingkirkan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu : A. Fungsi Pelayanan ( services ). Fungsi pelayanan Pendidikan di SMKN 1 Sambilegi meliputi seluruh bagian yang mendukung pelayanan sekolah kepada masyarakat, termasuk melaksanakan ;   pendidikan untuk menghasilkan tamatan yang produktif dan berdaya saing;   mengembangkan sekolah sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan Kejuruan Terpadu;   mengembangkan pendidikan yang bernuansa industri dan;   memberikan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat. Fungsi pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh tiga (3) program keahlian, yaitu : (1) Perhotelan        (2) Jasa Usaha Perjalanan Wisata;        (3) Tataboga;        Keberlangsungan pelayanan pendidikan dan pelatihan melibatkan semua unsur mulai Kepala Sekolah sebagai top manajemen, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Wali Kelas dan seluruh Guru. Fungsi pelayanan pendidikan secara garis besar berisi beberapa kegiatan, seperti: (1) Sosialisasi dan promosi       (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)       (3) Proses Belajar Mengajar (PBM)       (4) Praktek Kerja Lapangan (PKL)       (5) Uji Kompetensi dan Sertifikasi       (6) Ujian Akhir       (7) Penyaluran dan penelusuran tamatan.       Fungsi pelayanan pendidikan di SMKN 1 Sambilegi sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan Terpadu (PPKT) memiliki beberapa kegiatan, di antaranya: (1) Sosialisasi dan promosi       (2) Proses Pendidikan dan Latihan       (3)       Uji Sertifikasi (bagi sekolah aliansi) Fungsi pelayanan pendidikan di SMKN 1 Sambilegi dalam mengembangkan pendidikan yang bernuansa industry dengan melibatkan peserta didik dalam unit produksi dan jasa (teaching factory) sesuai dengan program keahlian yang dimiliki peserta didik. Pelibatan peserta didik dalam teaching factory tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, persyaratan substantif dalam penyelenggaraan layanan umum yang menghasilkan barang / jasa di SMKN 1 Sambilegi, penyediaan barang/ jasa layanan umum di SMKN 1 Sambilegi ini tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Sekolah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan / jasa yang dilaksanakan dengan praktik bisnis yang sehat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum berupa Teaching Factory (Tefa). Teaching Factory adalah proses pembelajaran yang menghasilkan produk dan/ jasa, yang menggandeng Industri, dunia usaha dan dunia kerja, dimana produk dan / jasa tersebut dapat diterima dan sesuai dengan Industri, dunia usaha dan dunia kerja serta diakui oleh masyarakat. Bentuk produk dan /jasa di SMKN 1 Sambilegi sebagai penyedia barang dan / jasa adalah sebagai berikut : a. Kompetensi Keahlian Perhotelan Kompetensi Keahlian Perhotelan dalam proses pembelajaran, menghasilkan jasa sebagai bentuk layanan umum, yaitu penyedia jasa dalam bentuk: (1)  Laundry (2)  Pressing (3)  Washing (4)  Penyewaan Kamar Hotel Sementara untuk Produk unggulan dari Kompetensi Keahlian Perhotelan adalah penyewaan kamar hotel.   Kompetensi Keahlian Tataboga Kompetensi Keahlian Tata Boga dalam proses pembelajaran, menghasilkan produk berupa : (1) Aneka Roti (2) Aneka Danish (3) Aneka Cake (4) Aneka Pastry (5) Snack Box (6) Lunch Box Untuk Produk unggulan di Kompetensi Keahlian Tata Boga adalah Aneka Roti dan Cake. c. Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dalam proses pembelajaran sebagai penyedia jasa diantaranya : (1)      Paket Wisata Domestik (2)       Paket Wisata Internasional (3)       Reservasi Tiket Penerbangan (4)       Reservasi Tiket Ferry Produk unggulan di Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata adalah Paket Tour domestik dan internasional . B.   Fungsi Pendukung ( Pendukung ) Sebagai fungsi pendukung ( supporting ) untuk menunjang fungsi pendidikan dan latihan, SMKN 1 Sambilegi memiliki Tata Usaha, yang pelayanannya meliputi : Urusan Sistem Informasi Manajemen Urusan Kepegawaian Urusan Kesiswaan Urusan Keuangan Urusan Perlengkapan Urusan Caraka Keamanan

Jumlah Viewers: 10959