Artikel BLUD.id

Pola Tata Kelola SMKN - Sub Bab Prosedur Kerja

Setelah membahas mengenai kelembagaan SMKN pada artikel sebelumnya , artikel kali ini akan membahas mengenai prosedur kerja dalam dokumen Tata Kelola. B.Prosedur Kerja Prosedur kerja dalam tata kelola SMK menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja yang dilaksanakan di SMKN 1 Sambilegi berpedoman pada prosedur kerja serta tata kelola data dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang diberlakukan di SMKN 1 Sambilegi merupakan tata kelola yang mensinergikan seluruh bagian, tidak serta merta merumuskan SOP untuk setiap bagian/sub bagian dalam keorganisasian. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) di SMKN 1 Sambilegi dapat dipetakan sebagai berikut: SOP Perencanaan Pengembangan Proses Pembelajaran Prosedur ini mencakup perencanaan pengembangan kurikulum di sekolah. SOP Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah dalam rangka mencapai Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 dan 103 tahun 2014. SOP Sumber Daya Manusia, Prosedur ini bertujuan untuk pedoman yang pasti dan jelas untuk pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan meningkatkan karir SOP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Prosedur ini mencakup semua kegiatan penerimaan Peserta Didik baru yang dimulai dari perencanaan sampai calon Peserta Didik diterima sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh sekolah dan pemerintah. SOP meliputi Kesiswaan, Prosedur yang berhubungan dengan kesiswaan POS dengan bantuan dan mampu telusur, POS kepemilikan siswa, pendampingan POS dan perlindungan siswa dan POS pengendalian ketidaksesuaian siswa. SOP Outsourcing, Prosedur ini menguraikan tata cara pengendalian atas proses pembelajaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak luar sekolah seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL), guru tamu, penguji kompetensi, guru ekstrakurikuler. SOP Sarana Prasarana, Prosedur Mutu Standar Sarana dan Prasarana   digunakan untuk melakukan penjaminan mutu terkait pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan  oleh pemerintah  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. SOP Pengadaan Barang, Prosedur Pengadaan Barang disusun sebagai pedoman untuk proses pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. SOP Lingkungan Kerja, Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan lingkungan kerja agar dapat memenuhi syarat untuk pembelajaran di sekolah. SOP Program Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Prosedur ini menguraikan tata cara memberikan pelayanan di bidang jasa Usaha Perjalanan Wisata terhadap pelanggan di Edo Wisata SMK Negeri 1 Sambilegi: a)       Tanggung jawab : Tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelayanan yang diberikan kepada customer secara maksimal dan profesional di bidangnya, sehingga customer merasa puas dan senang terhadap hasil pelayanan. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Kaprodi Usaha Perjalanan Wisata Bersama tim guru produktif Usaha Perjalanan Wisata b)   Perencanaan : Berdasarkan analisis dan tinjauan jenis pelayanan yang tersedia di Edo Wisata, dalam hal ini kaprodi dan tim guru produktif UPW (pengelola Usaha Perjalanan Wisata) mempersiapkan jenis pelayanan dari awal sampai akhir dengan baik agar pelanggan mendapatkan pelayanan prima. c)       Pelaksanaan Pengembangan : Pemenuhan ketidakcukupan baik dari segi sarana secara kuantitas dan SDM secara kualitas dapat dilakukan dengan upaya untuk melengkapinya secara totalitas dan memberikan pelatihan personil maupun tim sesuai tingkat dan fungsinya masing-masing agar mampu memberikan pelayanan prima terhadap para pelanggan dibidang Usaha Perjalanan Wisata 11. SOP Program Keahlian Perhotelan, Prosedur ini menguraikan tata cara memberikan pelayanan di bidang jasa Perhotelan terhadap pelanggan di Edu Hotel Perhotelan SMK Negeri 1 Sambilegi: a)   Tanggung jawab : Tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelayanan yang diberikan kepada customer secara maksimal dan profesional di bidangnya, sehingga customer merasa puas dan senang terhadap hasil pelayanan. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Kaprodi Perhotelan Bersama tim guru produktif Perhotelan b)   Perencanaan : Berdasarkan analisis dan tinjauan jenis pelayanan yang tersedia di Edu Hotel, dalam hal ini kaprodi dan tim guru produktif Perhotelan mempersiapkan jenis pelayanan dari awal sampai akhir dengan baik agar pelanggan mendapatkan pelayanan prima . c)   Pelaksanaan Pengembangan : Pemenuhan ketidakcukupan baik dari segi sarana secara kuantitas dan SDM secara kualitas dapat dilakukan dengan upaya untuk melengkapinya secara totalitas dan memberikan pelatihan personil maupun tim sesuai tingkat dan fungsinya masing- masing agar mampu memberikan pelayanan prima terhadap para pelanggan di bidang Perhotelan 12. SOP Program Keahlian Tata Boga Prosedur ini menguraikan tata cara memberikan pelayanan di bidang jasa Tata Boga terhadap pelanggan di Edu Restoran SMK Negeri 1 Sambilegi: a)   Tanggung jawab : Tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelayanan yang diberikan kepada customer secara maksimal dan profesional di bidangnya, sehingga customer merasa puas dan senang terhadap hasil pelayanan. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Kaprodi Tata Boga Bersama tim guru produktif keahlian Tata Boga. b)   Perencanaan : Berdasarkan analisis dan tinjauan jenis pelayanan yang tersedia di Edu Restoran, dalam hal ini kaprodi dan tim guru produktif Tata Boga mempersiapkan jenis pelayanan dari awal sampai akhir dengan baik agar pelanggan mendapatkan pelayanan prima . c)   Pelaksanaan Pengembangan : Pemenuhan ketidakcukupan baik dari segi sarana secara kuantitas dan SDM secara kualitas dapat dilakukan dengan upaya untuk melengkapinya secara totalitas dan memberikan pelatihan personil maupun tim sesuai tingkat dan fungsinya masing- masing agar mampu memberikan pelayanan prima terhadap para pelanggan di bidang Tata Boga. SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. SOP tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. SOP yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan. Jenis-jenis SOP yang berlaku di SMK Negeri 1 Sambilegi secara lengkap dicantumkan pada lampiran. Selain melalui SOP, mekanisme kerja pelayanan di SMK Negeri 1 Sambilegi digambarkan juga dalam Alur Pelayanan:     Alur Penerimaan Peserta Didik Baru     Alur Pelaksanaan Proses Pembelajaran     Alur Pengadaan Barang     Alur Pelayanan Edo Wisata     Alur Pelayanan Edu Hotel     Alur Pelayanan Edu Restoran Alur Pelayanan pada SMK Negeri 1 Sambilegi secara lengkap dicantumkan pada lampiran  

Pola Tata Kelola SMKN- BAB II KELEMBAGAAN POLA TATA KELOLA SMKN

Kelembagaan Gambaran Singkat Sekolah IDENTITAS SEKOLAH 1 Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sambilegi 2 NSS : 111 000 000 001 3 NPSN : 10000000 4 Alamat : Jalan Raya Solo - Yogyakarta No.9,7, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kota Sambilegi, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 Surel : mail@smkn1sambilegi.sch.id Situs web : www.smkn1sambilegi.sch.id 5 SK Pendirian : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 100 / 0 / 20XX Tanggal XX Januari 20XX   6. Program Studi Keahlian/ Kompetensi Keahlian A. Program Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata B. Kompetensi Program Keahlian Perhotelan Kompetensi Keahlian Perhotelan C. Program Kompetensi Keahlian Tata Boga Kompetensi Keahlian Tata Boga B. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa satuan pendidikan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Dalam memperlancar ketertiban pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang menengah, perlu pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan.  Struktur organisasi dan uraian tugas SMK dalam rangka penerapan BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan sesudah menerapkan BLUD, sebagai berikut: a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), SMKN 1 Sambilegi merupakan Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta. Susunan organisasi SMKN 1 Sambilegi terdiri atas : 1) Kepala, 2) Wakil Kepala, 3) Sub bagian Tata Usaha dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi SMKN 1 Sambilegi sebagaimana berikut: STRUKTUR ORGANISASI SMKN 1 SAMBILEGI Gambar 1. Struktur Organisasi SMKN 1 Sambilegi b. Struktur organisasi SMKN 1 Sambilegi terdiri dari: Kepala Sekolah KTU, membawahi: Urusan Sistem Informasi Manajemen Urusan Kepegawaian Urusan Perlengkapan 3. Penanggung Jawab Wakil Kepala bidang Kurikulum, membawahi ; Pelayanan Pengembangan Kurikulum Pelayanan urusan pengajaran 4. Penanggung Jawab Wakil Kepala bidang Kesiswaan, membawahi ; Pelayanan urusan OSIS Pelayanan urusan Bimbingan konseling 5. Penanggung Jawab Wakil Kepala bidang Humas Pelayanan urusan Praktek Kerja Lapangan Pelayanan urusan BKK Pelayanan urusan eksternal dengan Du/Di 6. Penanggung Jawab Wakil Kepala bidang Sarana dan prasarana, membawahi : Pelayanan urusan inventaris Pelayanan urusan maintenance repair (MR) 7. Penanggung Jawab Kepala Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Pelayanan urusan kompetensi keahlian Usaha Perjalanan Wisata 8. Penanggung Jawab Kepala Program Studi Tata Boga Pelayanan urusan kompetensi keahlian Tata Boga 9. Penanggung Jawab Kepala Program Studi Perhotelan Pelayanan urusan kompetensi keahlian Perhotelan 10. Wali Kelas 11. Guru c. Hubungan Antar Struktur Organisasi Berikut Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan: Nama Jabatan : Kepala Sekolah 1.1 Tanggung jawab Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya semua komponen dan sistem di sekolah yang meliputi : Manajemen, penerapan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, lingkungan dan hubungan dengan lembaga lain. 1.2 Wewenang 1.2.1. Menentukan PKS, RKJM dan RKAS 1.2.2. Menentukan kebijakan dalam bidang manajemen, penerapan kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, lingkungan dan hubungan dengan lembaga lain   1.3 Tugas Merencanakan RKS, RKJM dan RKAS Membina pelaksanaan pembelajaran. Membina pelaksanaan 7 K dan LH Membina dan mengawasi pelaksanaan PKL Membina Kesiswaan Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi, karierguru dan tenaga kependidikan. Membina penyelenggaraan administrasi sekolah Membina pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Membina pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain. Menyusun laporan kegiatan   2. Nama Jabatan : Kepala Tata Usaha 2. 1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terselenggaranya seluruh kegiatan ketatausahaan.   2.2 Wewenang 2.2.1 Menempatkan Personil ketatausahaan 2.2.2 Menetapkan uraian tugas personil ketatausahaan   2.3 Tugas 2.3.1 Menyusun program kerja Kepala Tata Usaha. 2.3.2 Memantau keterlaksanaan kegiatan ketatausahaan. 2.3.3 Membina personil ketatausahaan. 2.3.4 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. 2.3.5 Membantu Wakasek Bidang Sarpras dalam urusan Maintenance and Repair, Kesehatan dan Lingkungan Hidup dan administrasi sumber daya. 2.3.6 Menyusun Laporan Kegiatan kepada Kepala Sekolah   3. Nama Jabatan : Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan LSP 3.1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terlaksananya kegiatan pembelajaran.   3.2 Wewenang 3.2.1 Pembelajaran siswa 3.3.2 Tamatan siswa   3.3 Tugas Menyusun Program Kerja Bersama Wakasek Bidang Kesiswaan menyelenggarakan PLS PPDB Menganalisa dan mengkoordinasikan kurikulum menjadi program pembelajaran. Bersama Ketua Program keahlian menyusun program pembelajaran Bersama Wakasek Bidang Humas dan Ketua Program Keahlian melaksanakan pengembangan kurikulum Menyusun pembagian tugas mengajar dan jadwal pembelajaran Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan materi pembelajaran Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pembelajaran teori dan praktik Mengelola administrasi pembelajaran siswa Bersama Pokja  PKL dan Ketua Program Keahlian melaksanakan uji kompetensi siswa Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan proses tamatan siswa. Melaksanakan  monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran Bersama Wakasek Bidang Sarpras mengkoordinasikan pemakaian ruang pembelajaran teori Bersama Wakasek Bidang Sarpras , Ketua kompetensi keahlian mengkoordinasikan pemakaian ruang pembelajaran praktik Mengoptimalkan perpustakaan sekolah Menyusun kriteria jabatan guru Mengusulkan pengembangan kompetensi guru Membuat pemetaan kompetensi personil Mengusulkan rencana kebutuhan personil Menganalisa dampak pelatihan personil Menyusun laporan kegiatan kepada kepala sekolah   4. Nama Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 4.1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terselenggaranya pendampingan dan perlindungan siswa 4.2 Wewenang Menentukan sistem penyelenggaraan kegiatan Menentukan sistem penyelenggaraan kegiatan Menyelenggarakan PLS PDB Pembinaan dan ketertiban siswa Bimbingan Konseling Perlindungan siswa Pendampingan siswa   4.3 Tugas Menyusun program kerja Melaksanakan promosi sekolah Bersama Wakasek Bidang Akademik menyelenggarakan PLS PDB Menyusun laporan pelaksanaan PLS PDB Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan orientasi sekolah untuk siswa baru Menyusun sistem pembinaan dan ketertiban siswa Mengkoordinasikan pelaksanaan BK Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pembinaan siswa dan kegiatan kesiswaan. Merekam data siswa berprestasi dalam lomba Melayani penyelesaian mutasi siswa Melaksanakan program perlindungan siswa. Bersama wali kelas dan BK membantu menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. Menyusun laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah.   5. Nama Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana 5.1  Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas pemeliharaan, pengembangan dan perencanaan kebutuhan sarana prasarana. 5.2 Wewenang Merencanakan kebutuhan sarana prasarana, pengadaan,pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana. 5.2.1 Memastikan terlaksananya kegiatan untuk Lingkungan Hidup. 5.3 Tugas Menyusun program kerja Menetapkan rencana kebutuhan sarana prasarana. Memastikan pemeliharaan, perbaikan sarana prasarana terselenggara dengan baik Melaksanakan kegiatan pelaksanaan 7 K dan LH Menetapkan prosedur pengadaan bahan dan barang Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Menyusun laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah.   6. Nama Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat 6.1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terselenggaranya kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri/Instansi, penelusuran dan pemasaran tamatan. 6.2 Wewenang Berwenang menentukan sistem dan penyelenggaraan hubungan dengan stakeholders dalam bidang : Prakerin Penelusuran dan pemasaran tamatan Promosi kompetensi siswa Kerjasama dengan stakeholder 6.3  Tugas Menyusun program kerja Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan bersama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri/Instansi terkait dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan terlaksananya penelusuran dan pemasaran tamatan Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan terlaksananya promosi kompetensi siswa Memastikan asesor penguji sertifikasi uji kompetensi siswa Melaksanakan pengembangan kurikulum dengan stakeholder Mengorganisasi siswa untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi Menyusun laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah. 7. Nama Jabatan : Ketua Program Keahlian 7. 1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah, atas terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan pengelolaan ruang praktik. 7.2 Wewenang Menetapkan tugas guru produktif Menyelenggarakan pembelajaran produktif. 7.3 Tugas Menyusun program kerja sesuai program keahlian masing-masing. Menyusun pembagian jam pembelajaran produktif dan pemakaian ruang praktik. Menyusun tata tertib ruang praktik. Merencanakan kebutuhan bahan dan alat pembelajaran produktif. Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana pembelajaran produktif. Melaksanakan Praktek kerja Lapangan. Melaksanakan uji kompetensi Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program keahlian Menyusun laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah.   8. Nama Jabatan : Wali Kelas 8.1 Tanggung jawab 8.2 Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terlaksanannya pendampingan dan pembimbingan kelas. Wewenang Menentukan pengelolaan pendampingan dan pembimbingan kelas Tugas Melaksanakan pendampingan dan pembimbingan kelas. Membina kepribadian, ketertiban dan kekeluargaan. Mengisi leger nilai kelas Mengisi buku laporan pendidikan Membuat catatan tentang keadaan siswa   9. Nama Jabatan :Guru 9. 1 Tanggung jawab Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah atas terlaksananya pembelajaran 9.2 Wewenang Menentukan pengelolaan pembelajaran. Menentukan nilai dan menetapkan tingkat pencapaian kompetensi siswaTugas 9.3 Melaksanakan program pembelajaran yang meliputi : Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP). Melaksanakan proses pembelajaran Menyusun naskah evaluasi Melakukan evaluasi tingkat pencapaian kompetensi siswa. Melaksanakan analisis hasil evaluasi. Melaksanakan proses perbaikan. Melaksanakan proses pelatihan bagi siswa kelas XII Membuat laporan hasil pembelajaran   d. Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD Struktur Organisasi Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari: Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan Pejabat Teknis Pejabat Pengelola BLUD SMK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pemimpin BLUD SMK bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD SMK   STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 1 SAMBILEGI Gambar 2. Struktur Organisasi BLUD SMKN 1 Sambilegi Struktur organisasi BLUD SMKN 1 Samb

DOKUMEN POLA TATA KELOLA SMKN

Artikel pada hari ini akan membahas Dokumen Tata Kelola yang merupakan salah satu dokumen persyaratan administratif untuk menjadi BLUD. Permendagri 79 Tahun 2018 pada Pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa Pola Tata Kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa tata kelola pemuatan antara lain: 1. Kelembagaan 2. Prosedur kerja 3. Pengelompokan fungsi 4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tata Kelola BLUD SMK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Tata Kelola BLUD SMK tersebut disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian. Berikut sistematika dalam Dokumen Pola Tata Kelola : 1. BAB I. PENDAHULUAN 2. BAB II. KELEMBAGAAN 3. BAB III. PENUTUP Dibawah ini adalah lampiran dari Dokumen Pola Tata Kelola untuk BAB I PENDAHULUAN. BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengeluaran dari pengaturan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. SMKN 1 Sambilegi merupakan salah satu Unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Sambilegi dan terletak di Jalan Raya Solo - Yogyakarta No.9,7. Dengan ditetapkannya SMKN 1 Sambilegi menjadi BLUD diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran SMKN 1 Sambilegi dalam menyajikan layanan pendidikan yang menjadi hak masyarakat. Sementara itu, menteri/ pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki, mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti SMKN 1 Sambilegi. Dengan demikian, SMKN 1 Sambilegi dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik maupun dalam peningkatan standar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan sebutan Badan Layanan Umum. Dalam rangka menerapkan pengelolaan keuangan BLUD perlu disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal SMK dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. B. Pengertian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa tata kelola memuat antara lain: Kelembagaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang. Prosedur kerja yang memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi. Pengelompokan fungsi yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tata Kelola BLUD SMK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Tata Kelola BLUD SMK tersebut disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian. C. Tujuan Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah SMK bertujuan untuk: Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi; Memberikan gambaran hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi; Memberikan gambaran pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi; Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif. D. Ruang Lingkup Ruang Lingkup tata kelola Sekolah meliputi peraturan internal sekolah dalam menerapkan BLUD. Tata kelola dimaksudkan mengatur hubungan antara organ Sekolah sebagai UPT yang mewajibkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai mengikuti tugas, fungsi, pertanggungjawaban, pengajuan, kewenangan dan haknya masing-masing. Berikut cakupan terhadap Ruang Lingkup : 1. Cakupan pelayanan sesuai standar kompetensi kelulusan 2. Cakupan pelayanan Pendidikan kejuruan sesuai standar isi 3. Cakupan pelayanan sesuai standar proses 4. Cakupan pelayanan sesuai standar penilaian 5. Cakupan pelayanan sesuai standar Pendidik dan tenaga Kependidikan 6. Cakupan pelayanan standar sarana dan prasarana 7. Cakupan pelayanan sesuai standar pengelolaan 8. Cakupan pelayanan sesuai standar pembiayaan sekolah 9. Cakupan Pelayanan Tefa Perhotelan 10.Cakupan Pelayanan Tefa Tataboga 11.Cakupan Pelayanan Tefa Usaha Perjalanan Wisata E. Landasan Hukum UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No.23 Tahun 2014 (UU No.9 thn 2015); Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Perubahan Tata Kelola Satuan Kerja BLUD SMKN 1 Sambilegi dapat melakukan perubahan atau penyesuaian pola tata kelola: 2. Apabila terdapat perubahan, baik perubahan pada status maupun peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pola tata kelola, maka harus dilakukan penyesuaian fungsi tanggun jawab dan kewenangan organ BLUD. 3. Apabila perubahan terhadap struktur organisasi, maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada Unit Instansi yang membawahi BLUD tersebut. F. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan dokumen Pola Tata Kelola SMKN 1 Sambilegi ini terdiri dari tiga (3) Bab yaitu: BAB I. PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang perlunya pola tata kelola SMKN 1 Sambilegi yang dilengkapi dengan tujuan, landasan hukum penyusunan pola tata kelola, serta sistematika penulisan pola tata kelola. BAB II. KELEMBAGAAN Bab ini memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia. BAB III. PENUTUP Bab ini memuat prinsip Tata Kelola BLUD Unit Kerja SMKN 1 Sambilegi yang diacu pada struktur organisasi, prosedur kerja, kelompok fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian.

Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rsud Prof Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng Sulawesi Selatan 4 November 2021 Berhasil Dilaksanakan Blud.id

Blud.id - Tim Blud.id berhasil menyelenggarakan pelatihan rencana penyusunan bisnis anggaran RSUd prof Dr. HM Anwar Makkatutu Bantaeng Sulawesi Selatan. Acara pelatihan diadakan pada 4 November 2021 selama 1 hari dan diikuti oleh peserta yang berasal dari Rsud prof Dr. HM Anwar Makkatutu Bantaeng Sulawesi Selatan.  Peserta pelatihan memberikan materi terkait dengan PPK-BLU dan RBA langsung oleh tim konsultan dan pemateri ahli seperti Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM Pelatihan berlangsung dengan lancar peserta yang memiliki pertanyaan terkait dengan penyusunan anggaran bisnis bisa langsung bertanya kepada narasumber yang memberikan materi tersebut.  Perwakilan dari peserta Dr H Sultan yang merupakan direktur Rsud prof Dr. HM Anwar Makkatutu Bantaeng Sulawesi selatan mengatakan bahwa.  " Kami telah bekerja sama dengan Syncore melakukan kegiatan yang luar biasa, yakni pelatihan penyusunan rencana bisnis anggaran yang tentunya akan diterapkan dalam rumah sakit kami ", terangnya.  Lebih lanjut Dr H Sultan juga menjelaskan bahwa dengan ilmu baru terkait dengan penyusunan rencana bisnis anggaran dapat dilaksanakan secara terstruktur dan standar dalam pelayanan dan jaminan kepada pasien. 

Tim Blud Adakan Workshop Pendampingan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Sulawesi Tenggara Sukses Dilaksanakan!

Blud.id - Workshop jasa pelayanan rumah sakit umum daerah untuk badan layanan umum daerah rumah sakit Konawe Sulawesi Tenggara berhasil dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2021.  Workshop dilaksanakan selama tiga hari dan dipandu langsung oleh narasumber profesional yang siap memberikan materi penting.  Materi yang diberikan salah satunya analisis kinerja dan metode perhitungan unit cost yang dibutuhkan oleh Badan Layanan Umum Daerah atau dikenal dengan BLUD.  Narasumber yang diundang dalam workshop ini merupakan profesional dalam bidangnya seperti Prafidhya Dwi Yulianto., SE., M.,AK dan Dr. Januar Eko P., SE., MSI., AK., CA.  Pada hari selanjutnya materi yang berkaitan dengan keuangan BLUD diberikan langsung oleh Soni Haksomo dan Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM  Selain itu juga bengkel terkait dengan remunerasi pengantar juga diberikan oleh narasumber profesional dan telah berpengalaman bertahun-tahun dalam bidang ini.  Selama Workshop peserta diberikan materi yang bisa diberikan dan juga langsung diajarkan bagaimana peserta bisa menyusun pola tarif dan memahami kebijakan tarif. 

POSISI BLUD PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TAHUN 2019

“Artikel khusus membahas terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020” Blud.id - Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 banyak memunculkan pertanyaan di kalangan Pemerintah Daerah khususnya UPTD yang menerapkan sistem BLUD. Awal mula peraturan standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan implementasi dari pasal 7 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), peraturan tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual. Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 berisikan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) dan BAS (Bagan Akun Standar). Salah satu fokus pembahasan dalam peraturan ini yaitu BAS. BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca neraca, dan penyajian pada laporan keuangan, dimana didalamnya terdapat 5 level jenis klasifikasi dan 9 Kode akun yang tercantum dalam lampiran III. Pencatatan transaksi transaksi kesepakatan disesuaikan dengan dokumen anggaran. Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA yang tercantum dalam Lampiran IV. Akan tetapi, dalam penerapan peraturan ini masih menimbulkan beberapa permasalahan yaitu: Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Beragamnya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program, kegiatan, Organisasi, dan Akun yang digunakan pemda dikarenakan dibukanya kesempatan untuk menambah dalam bentuk “dst” Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional Terdapat perangkat daerah yang tugasnya dan fungsinya belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 dan turunannya. Dengan adanya permasalahan tersebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Setelah peraturan ini berlaku, maka lampiran III dan lampiran IV pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 dicabut. Berikut adalah perbedaan antara Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019: Perbedaan jumlah akun  Perubahan Rincian Akun dan Jumlah Digit Kode Akun Perbedaan Kode Akun (sampai dengan Jenis / 3 Level) Untuk contoh pe rbedaan kode akun level 2 (kelompok) adanya perbedaan Kode Akun LRA sebagai berikut: Perbedaan Kode Akun 3 (Jenis) salah satu contoh terdapat pada Perbedaan pada Aset Lancar yang dimuat tabel berikut: Setelah lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri melakukan peraturan pemutakhiran tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan dari Kepmen No. 050-3708 Tahun 2020 adalah: Pengumpulan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Klasifikasi Penyesuaian, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disusun secara terstruktur di Kementerian Dalam Negeri Bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Pemutakhiran ini meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan Nomenklatur tanpa mengubah substansi dan kodefikasi, perubahan/pergeseran kodefikasi tanpa mengubah Nomenklatur, perubahan kodefikasi dan Nomenklatur dengan mengubah substansi, penambahan kodefikasi dan nomenklatur, serta pemisahan kodefikasi dan nomenklatur. Dengan adannya pemutakhiran ini, Bagaimana dampaknya terhadap implementasi PPK BLUD?   Hal ini sering menjadi pertanyaan dari UPT/D yang telah menerapkan BLUD.  Dalam lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap uraian masing-masing lampiran yang telah diberikan tanda “dst” atau dengan kode “XX”. Kode “dst” merupakan penjabaran kodefikasi dan nomenklatur yang timbul akibat adanya kesepakatan/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bantuan operasional sekolah. Sedangkan, kode “XX” menjabarkan program penunjang urusan Pemerintah Daerah. Selain itu kode “XX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan satuan kerja satuan kerja perangkat daerah yang menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah”.  Disisi lain dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 99 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi. BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan penjelasan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 99 ayat (4) dan (5) serta pengikatan Permendagri No. 90 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk Badan Layanan Umum Daerah dapat menyusun sendiri sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya dibuatkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Kebijakan Akuntansi BLUD. Dalam hal penyusunan BLUD Kebijakan Akuntansi pada bagian BAS BLUD dapat mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah Viewers: 10960