Artikel BLUD.id

Artikel Workshop PPK BLUD Lombok Barat Sesi 3

Blud.co.id - Pada hari ke-2 dalam kegiatan Workshop Pola Penatausahaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Peserta mendapatkan pelatihan dan materi mengenai penginputan data ke dalam sistem Syncore BLUD yang disampaikan oleh Bapak Bapak Niza Wibyana Tito, M.kom., M.M, CAAT didampingi oleh saudari Yuni Pratiwi, S.E.  Peserta workshop dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 UPT yang  didampingi oleh konsultan BLUD Syncore dalam proses penginputan data ke dalam sistem Syncore BLUD. Materi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan penginputan data ke sistem antara lain mengenai penatausahaan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran yang ada di UPT BLUD baik Puskesmas, Labkesda dan RSUD. Sebelum pelatihan, peserta sudah diminta untuk menyiapkan data-data pendukung yang akan diinputkan ke dalam sistem Syncore BLUD.  Proses pelatihan dan pendampingan berjalan dengan baik dan lancar, peserta sangat antusias dan merasa dipermudah dengan adanya sistem Syncore karena dengan menginputkan penerimaan dan pengeluaran di system, mereka dapat langsung mencetak laporan-laporan termasuk BKU penerimaan dan pengeluaran milik UPT masing-masing. Kendala yang dihadapi oleh peserta diantaranya adalah beberapa peserta tidak membawa data secara rinci, sehingga terpaksa harus menginputkan data secara gelondongan. Hal tersebut menyebabkan kurang sesuai dengan anjuran dari dinas.  Namun, itu tidak menjadikan masalah yang besar bagi peserta karena solusi dari konsultan adalah peserta sementara dapat menginputkan data secara gelondongan, akan tetapi setelah pulang dari pelatihan dapat melengkapi inputan data di sistem Syncore secara rinci. Selain itu, kendala yang dihadapi peserta adalah belum terbiasa dengan system Syncore BLUD karena merupakan hal yang baru, sehingga beberapa peserta mengalami hambatan dalam penginputan.  Namun, narasumber dan konsultan Syncore BLUD yang mendampingi peserta membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Hingga akhirnya semua peserta dapat melakukan penginputan data ke dalam system Syncore BLUD dengan baik dan benar dan tidak mengalami kendala apapun. Pada penghujung acara, Syncore Indonesia memberikan hadiah kepada peserta UPT yang sudah menyelesaikan penginputan data manual ke dalam sistem Syncore BLUD.  Penilaian yang dilakukan adalah kecepatan penginputan data, ketepatan dan rinci atau tidaknya inputan data peserta ke dalam sistem Syncore BLUD.  Acara Workshop Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ditutup oleh Arief Suryawirawan, SSi, Apt, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.  Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Artikel Workshop PPK BLUD Lombok Barat Sesi 1

Blud.co.id - Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2022 telah diselenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan Lombok Barat yang diadakan di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat.  Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Intan yang mewakili Manager Area BSI Denpasar, beliau menyampaikan bahwa BSI ingin turut serta dalam memajukan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk kabupaten Lombok Barat.  Jumlah peserta yang mengikuti acara ini 20 Puskesmas, 1 Labkesda dan 2 RSUD yang ada di Lombok Barat.  Materi disampaikan oleh narasumber Niza Wibyana Tito, M.kom., MM, CAAT tentang kendala yang dialami oleh setiap puskesmas di Kabupaten Lombok Barat.  Lebih dari 50 peserta telah menyampaikan kendalanya terkait penerapan BLUD.  Kendala yang dialami Puskesmas adalah harus tunduk pada peraturan pengelolaan keuangan atau barang yang mengakibatkan ketika puskesmas memerlukan mendesak harus menunggu penanganan (yang memakan waktu berbulan-bulan) untuk dapat membeli persediaan tersebut, sebagai contoh adalah alat kesehatan. Sedangkan mekanisme APBD harus menunggu dana cair bulan ke 2 s/d 3. Dengan menjadi BLUD, UPT SKPD yang tadinya tidak bisa memiliki Hutang, menjadi bisa memiliki hutang serta fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Fleksibilitas yang dimaksud adalah ketentuan pada umumnya, pengertian perluasan dalam gelanggang peraturan yaitu: BLUD boleh melanggar peraturan yang ada namun dengan menggunakan peraturan yang bersifat khusus dari kepala daerah (contohnya Perbup/Pergub). Fleksibel artinya dapat mengelola keuangannya sendiri (mandiri), dapat melakukan efisiensi persediaan dan keuangannya. UPT di Lombok Barat menyampaikan bahwa tarif puskesmas dipatok sebesar Rp12.000 yang berasal dari survei kepada masyarakat. Lalu dijelaskan juga tarif dasar puskesmas harus berdasarkan unit cost. Unit cost dihitung dari berapa biaya operasional yang diperlukan puskesmas untuk jasa pelayanan kesehatannya, untuk menentukan biaya unit cost tersebut. Setelah menentukan unit cost dilakukan survey kelapangan terkait kesanggupan masyarakat membayar jasa layanan tersebut. Apakah masyarakat mampu membayar unit cost yang telah ditentukan puskesmas berdasarkan biaya operasionalnya. Jika masyarakat tidak mampu maka berapa kemampuan masyarakat untuk membayarkan biaya jasa pelayanan puskesmas. Setelah itu jumlah selisih yang tidak bisa dibayar masyarakat dapat menjadi tanggungan pemerintah daerah. Dalam penarikan material, Pak Tito menjelaskan bahwa BLUD seperti mobil ambulance di mana boleh melanggar aturan dengan alasan urgensi. Sedangkan apabila dalam BLUD yang dimaksud dengan boleh melarang aturan adalah dengan syarat adanya peraturan khusus dari kepala daerah dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Artikel Workshop PPK BLUD Lombok Barat Sesi 2

Blud.co.id - Dalam sambutan Sukma Selaku Manager Area BSI Denpasar, menyampaikan bahwa BSI bersama industri ingin mengembangkan literasi, oleh karena itu kami menggiatkan silaturahmi untuk mendapatkan banyak literasi.  Salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang nantinya berpengaruh untuk kepentingan masyarakat luas.  Selain itu BSI juga melakukan sinergi UMKM, BSI ingin menjadi strategic partner untuk Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat Bapak H. Fauzan Khalid S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu terjadi demo salah satunya terkait BLUD.  Dengan adanya pelatihan ini Bupati kabupaten Lombok Barat menyampaikan harapannya kepada setiap puskesmas yang telah mengikuti Pelatihan PPK BLUD ini memiliki bayangan terkait penerapan BLUD agar dapat lebih akuntabel dalam penyusunan laporan keuangan BLUD.  Serta dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok barat. Ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keluh kesah seputar BLUD.  Syncore pun memberikan hadiah sebagai apresiasi keaktifan bagi peserta yang mengajukan pertanyaan serta yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Tito.  Salah satunya adalah Puskesmas Kediri yang menanyakan hal terkait dengan SILPA, “Apakah belanja obat yang tidak bisa direalisasikan bisa dianggap sebagai SILPA?”.  Lalu dijelaskan oleh Pak Tito, selisih uang yang diterima baik dari selisih belanja atau belanja yang tidak terealisasi, bisa jadi SILPA tersebut berasal dari belanja yang tertunda dan efisiensi anggaran.  Oleh karena itu dibutuhkan RBA yang baik dengan perencanaan yang matang. Penggunaan SILPA nanti ketika anggarannya minus, maka baru digunakan SILPA untuk menutupi kekurangan tersebut.  Agar SILPA dapat digunakan di awal periode, perlu disusun perbup untuk penggunaan SILPA. Salah satu peserta dari Laboratorium Kesehatan Daerah, Bapak Cecep menyampaikan pertanyaan mengenai apakah UPT tetap memakai SAP atau menggunakan SAK untuk standar akuntansinya.  Lalu untuk laporan Keuangan apakah harus diperiksa oleh inspektorat dan BPK atau harus dengan KAP.  Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dan dijelaskan bahwa laporan keuangan diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007, namun per tahun 2018 diubah menjadi Permendagri No. 79 Tahun 2018.  Dimana BLUD memakai SAP dalam pembuatan laporan keuangannya. Yang berikutnya mengenai audit, harus diaudit oleh auditor eksternal milik pemerintah.  Oleh karena itu yang mengaudit adalah BPK, namun BPK boleh memerintahkan KAP untuk mengaudit laporan keuangan. Puskesmas Suranadi juga menanyakan hal terkait dengan remunerasi (sistem penggajian), apakah diluar jasa pelayanan ada jenis lain dalam konteks remunerasi atau tidak.  Lalu apakah karyawan boleh menerima insentif diluar BLUD dan batasannya seberapa besar.  Setelah itu dijelaskan kembali oleh narasumber bahwa remunerasi merupakan sistem penggajian yang berkaitan dengan insentif, tunjangan dan lain sebagainya. Untuk BLUD.  Karena beberapa pegawai adalah PNS dan mendapatkan gaji dari pemerintah, maka sistem remunerasinya berbeda-beda.  Apabila bekerja maka berhak diberi insentif, baik PNS dan Non PNS. Insentif dapat menjadi penghargaan dari kinerja yang baik.  Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berjalan dengan baik tanpa ada satu halangan sedikitpun.  Peserta juga terlihat sangat antusias pada saat mengikuti pelatihan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadikan ilmu bagi peserta yang lainnya.  Peserta berharap untuk kedepannya bisa mendapatkan pendampingan yang lebih intensif lagi dari Syncore dalam rangka pengelolaan BLUD apabila ada kendala atau kesulitan. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Sondosia Kabupaten Bima

Blud.co.id - Tim Blud melakukan pelatihan PPK BLUD untuk RSUD Sondosia Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat pada 28 sampai 29 Juni 2022 kemarin.  Pelatihan ini diselenggarakan secara offline di Laxston Hotel Jl. Magelang mulai pukul 08.20 WIB sampai 16.00 WIB.  Materi terkait pelatihan pola pengelolaan keuangan ini disampaikan langsung oleh konsultan senior BLUD yakni Niza Wibyana Tito, M.kom., M.M dan Larasati Dwi H, S.E.  RSUD Sondosia Kabupaten Bima diwakili oleh empat orang yang berhubungan langsung dengan SPI serta BLUD.  Perlu diketahui bahwa RSUD Sondosia Kabupaten BIMA merupakan Rumah Sakit Tipe D dan sudah BLUD pada tahun awal tahun 2022. Selain itu juga sudah ada SK Bupati terkait penetapan BLUD untuk RSUD Sondosia kabupaten Bima sebagai BLU.  Terjadi diskusi dan sharing berkaitan dengan BLUD yang sudah diterapkan antara narasumber dengan peserta yang berasal dari RSUD Sondosia Kabupaten Bima.  Salah satu pertanyaan yang menarik terkait dengan pembuatan rekening khusus untuk BLUD sebagai salah satu sarana untuk menyetorkan penghasilan langsung ke Kas Daerah.  Perlu diketahui bahwa penerapan BLUD dibuat untuk bisa melakukan efisiensi pada kegiatan operasionalnya.  Arti mandiri pada BLUD bukan berarti UPT yang menerapkan BLUD memenuhi seluruh operasionalnya sendiri.  Namun Sumberdananya tetap berasal dari APBD dan Jasa layanan, dimana pendapatan jasa layanan ini dapat digunakan dengan fleksibel dan efisien untuk meningkatkan pelayanannya. Selain itu juga dijelaskan terkait dengan penerapan BLUD bahwa harus adanya pembina atau pengawas BLUD.  Pembina diurus oleh Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Kemudian ada Pengawas dalam BLUD yang dilaksanakan oleh bagian SPI. Jadi SPI bertugas untuk mempersiapkan sebelum diaudit, dimana SPI harus paham keuangan dan juga teknis.  untuk dapat menemukan temuan tentang permasalahan dan juga dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Workshop dan Pendampingan PPK BLUD untuk Puskesmas Juata Tarakan Kalimantan Timur

Blud.co.id - Tim Blud mengadakan workshop dan pendampingan PPK BLUD untuk puskesmas Juata Tarakan Kalimantan secara offline. Acara berlokasi di Fave Hotel Kusumanegara Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2022 kemarin dan berlangsung dengan lancar.  Jumlah peserta sebanyak 5 orang yakni, Dwi Rulianti, SKM (PPTK),  Jecky Setiawan sebagai Bendahara Pengeluaran,  Surianur sebagai Bendahara Penerimaan,  Bapak Sanji Anugrah, SKM sebagai Kasubbag Tata Usaha/Pejabat Keuangan dan Titin Nordiniah sebagai administrasi keuangan.  Sedangkan tim pemateri yakni konsultan senior BLUD Ahmad Wahyu Prasetyo, SE dan selama pelatihan berlangsung peserta beserta pemateri melakukan diskusi secara interaktif.  Diskusi ini membahas mengenai berbagai permasalahan seperti pengelola Puskesmas Juata Tarakan mengenai pengelolaan keuangan, kebijakan maupun mekanisme BLUD.  Selain itu diskusi ini ditujukan untuk menyamakan persepsi kepada peserta sebagai bahan untuk berdiskusi dengan pihak Dinas Kota Tarakan, karena yang selama ini terjadi di Dinkes Kota Tarakan sendiri masih keliru dalam menerapkan ketentuan pengelolaan BLUD. Kegiatan ini dilakukan dalam memperdagangkan presepsi dengan bantuan material seputar pengelolaan BLUD, post test terkait dengan tugas dan fungsi pengelola BLUD dan melakukan praktik berupa input transaksi keuangan Puskesmas Juata Tarakan melalui sistem melakukan syncore BLUD. Kegiatan untuk menyamakan persepsi mengenai bagaimana mekanisme BLUD yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 90).  Sedangkan puskesmas Juata Tarakan sendiri pada tahun 2019 pernah mengikuti pelatihan ini, namun pada praktiknya masih memiliki kendala terkait dengan penggunaan sistem dan persepsi terkait dengan pola pengelolaan BLUD.  Sehingga Puskesmas Juata Tarakan memutuskan untuk kembali mengikuti pelatihan untuk lebih mendalami terkait dengan pengelolaan BLUD. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Catatan atas Laporan Keuangan

Blud.co.id - Paragraf 83 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi:   Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL  Laporan Operasional  dan Laporan Perubahan Ekuitas,  Neraca,  Laporan Arus Kas.  Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; dan menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Hal-hal yang harus dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BLUD antara lain: Informasi umum. Berisi mengenai dasar dan prosedur penyusunan laporan keuangan, sumber beserta jumlah dana yang dikelola BLUD, penjelasan atas kinerja keuangan, penjelasan singkat atas BLUD. Kebijakan akuntansi Berisi mengenai basis akuntansi, asumsi dasar yang digunakan, pengakuan dan pengukuran pos-pos akun pada laporan keuangan. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada bagian ini berisi pos-pos pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Akhir Tahun Berkenaan Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Berisi mengenai Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan lain-lain (jika ada), dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK) berisi mengenai : Aktivitas operasi yaitu arus masuk kas dari pendapatan dan arus keluar kas untuk biaya operasional dan biaya non-operasional, ktivitas investasi seperti arus masuk kas dari pendapatan hibah,   Aktivitas pendanaan yaitu arus masuk kas dari divestasi dan penerimaan utang, Kenaikan dan penurunan bersih kas dan setara kas, Saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas. 6. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional (LO) Pada pos ini berisi tentang Pos-pos Pendapatan-LO seperti pendapatan jasa layanan, Pos-pos beban seperti beban operasional dan beban non-operasional, dan Pos surplus/defisit tahun berjalan Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Berisi tentang Pos ekuitas awal, Pos Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, Pos koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan Pos ekuitas akhir. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca berisi mengenai : Pos-pos aset yaitu aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Pos-pos kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos ekuitas akhir 8. Informasi Tambahan Pada bagian ini menjelaskan beberapa Informasi tambahan yang tidak tersajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti kontinjensi. Komitmen, kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event), serta informasi tambahan lain apabila diperlukan. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Jumlah Viewers: 10937