Artikel BLUD.id

Workshop PPK BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Part 2)

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang hadir kembali untuk mengikuti Workshop PPK BLUD untuk ke-4 kalinya.  Bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada hari Jumat, 15 Juli 2022 workshop ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kabupaten Karawang dengan memboyong 50 puskesmas se-Kabupaten Karawang.  Dimana peserta di masing-masing puskesmas terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran. Jika di hari sebelumnya, peserta sudah mendapatkan materi seputar upaya peningkatan kesejahteraan puskesmas dengan komitmen peningkatan layanan dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan di puskesmas serta membahas mengenai efisiensi belanja.  Di hari kedua ini, puskesmas didampingi konsultan Syncore BLUD untuk menyusun RBA Murni dan RBA Perubahan. Seperti yang diketahui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.  Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) badan layanan umum daerah merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing-masing BLU/BLUD. RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB.  Dokumen RBA ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran.  Anggaran merupakan sebuah proyeksi, yaitu perkiraan kemampuan yang sekiranya dapat dicapai dimasa yang akan mendatang.  Untuk membuat proyeksi yang realistis sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian di tahun berjalan, sehingga perumusan proyeksi akan lebih akurat dan reliable. Dalam prinsipnya RBA disusun untuk mencantumkan informasi mengenai Rencana Strategi Bisnis, Basis Kinerja dan perhitungan akuntansi biaya.  Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD, serta pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.  RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis pelayanannya, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, dan basis akrual. Di dalam RBA setidaknya harus memuat informasi-informasi seperti: Proyeksi Pendapatan Proyeksi Belanja Proyeksi Pembiayaan Proyeksi Perkiraan Maju Proyeksi Ambang Batas Pergeseran Anggaran, dan Anggaran Kas Namun sebelum menyusunkan RBA Murni maupun RBA Perubahan, peserta perlu mengisikan PAGU.  PAGU adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran.  PAGU ini perlu disusun terlebih dahulu dimana PAGU ini terdiri dari PAGU Sumber Dana dan PAGU Kegiatan. Setelah mendapatkan materi terkait RBA, peserta dari 50 puskesmas dipandu untuk melakukan praktik penginputan RBA Murni dan RBA Perubahan melalui aplikasi SyncoreBLUD yang didampingi oleh konsultan yang profesional dan berpengalaman di bidangnya.  Praktik ini berjalan sangat kondusif dan interaktif, dimana secara keseluruhan Puskesmas Kabupaten Karawang sudah mampu menyusun RBA nya dengan baik, selain itu praktik ini juga dibarengi dengan sesi konsultasi seputar RBA. Namun tidak jarang beberapa diantara peserta masih belum memahami bagaimana penginputan RBA melalui sistem Syncore BLUD, dimana masih terdapat puskesmas menginputkan RBA Perubahan pada menu RBA Murni.  Kendala lain yang terjadi yakni kurangnya pemahaman peserta terkait dengan pergeseran anggaran belanja.  Hal yang terjadi selama ini ketika puskesmas melakukan pergeseran anggaran belanja yakni dengan cara “dikira-kira” tanpa melakukan rincian belanja mana saja yang akan dilakukan pergeseran Meskipun terdapat beberapa kendala, hal tersebut mampu diatasi dengan baik oleh masing-masing peserta dengan melakukan konsultasi langsung dengan konsultan pendamping.  Secara umum peserta puskesmas sudah mampu membuat RBA dan menginputkan di sistem dengan baik sehingga hari ke-2 Workshop PPK BLUD Dinas Kabupaten Karawang berjalan dengan baik dan kondusif.

Artikel PPK BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Part 1) Hari 1, Gelombang 1

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengikuti pelatihan terkait Pola Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang diselenggarakan oleh Syncore BLUD di Hotel Santika Premiere Yogyakarta.  Kegiatan workshop tersebut dibagi menjadi 2 gelombang, gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2022. Acara workshop tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan 50 Puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, masing-masing puskesmas tersebut terdiri dari 2-5 orang.  Dalam acara workshop, puskesmas dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan didampingi oleh konsultan untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan pola penatausahaan keuangan BLUD mulai dari perencanaan hingga pelaporannya. Pada hari ke-1 di gelombang 1, workshop dibuka dengan sambutan dari Bapak Iszar Prastowo, M.M. selaku Direktur Eksekutif Syncore BLUD dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Bapak dr. Endang Suradi.  Setelah itu, untuk materi workshop mengenai PPK BLUD disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Niza WIbyana Tito, M.Kom, M.M., CAAT.  Materi dikemas dan disampaikan oleh Pak Tito dengan sangat interaktif dan menarik sehingga peserta workshop dapat mengikuti dan menyimak materi dengan sangat antusias. Narasumber menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan di puskesmas ada 2 (dua) hal yaitu menaikkan pendapatan dan mengefisiensikan belanja.  Untuk meningkatkan pendapatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antaralain: Menambah layanan Meningkatkan kualitas layanan Mempromosikan layanan Mengevaluasi layanan Inovasi dalam pelayanan Meninjau ulang retribusi/jasa layanan Yang utama dalam peningkatan pendapatan adalah meninjau ulang tarif jasa layanan. Maksudnya adalah meninjau ulang HPP untuk menentukan tarif agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh peserta terkait dengan tata kelola dalam BLUD, pihak dinas menanyakan terkait apakah dinas harus mengetahui ketika Puskesmas melakukan kegiatan/aktivitas seperti adanya pergantian bendahara?  Lalu dijawab oleh narasumber bahwa UPT/Puskesmas merupakan anak dari SKPD atau Dinas terkait, sebagai perumpamaan orang tua harus mengetahui keadaan atau kegiatan dari anak-anaknya baik. Itu hanya sekedar mengetahui ataupun ikut hadir dalam kegiatan tersebut, tak terkecuali segala sesuatu yang terkait dengan 10 fleksibilitas perlu diketahui dinas.   Puskesmas juga menanyakan beberapa hal, serta Puskesmas Teluk Jambe yang menanyakan terkait dengan kapan pergeseran anggaran bisa digunakan.  Lalu dijelaskan bahwa penggunaan pergeseran anggaran dilakukan setelah RBA murni disahkan, dan sebelum RBA perubahan (mendahului ambang batas), akan tetapi jangan sampai melebihi pagu gelondongannya. Pada workshop gelombang pertama di hari pertama, dihasilkan beberapa kesepakatan dinas antara lain: Perbup penggunaan SILPA untuk puskesmas di Kabupaten Karawang sudah ada, sehingga SILPA sebetulnya bisa langsung digunakan pada RBA murni. Namun nominal SILPA tiap-tiap puskesmas perlu kesepakatan dengan PPKD terlebih dahulu Salah satu fleksibilitas BLUD adalah terkait penggunaan anggaran, sebenarnya di awal periode anggaran bisa segera dicairkan dan SILPA bisa segera digunakan di awal tahun, tidak perlu menunggu ketok palu APBD. Adanya petunjuk teknis mekanisme penggunaan SILPA sesuai dengan perbup yang sudah disusun Data SILPA masing-masing puskesmas sudah ada dan sudah diberikan ke puskesmas oleh dinas Bagi puskesmas yang pendapatannya masih kecil atau dibawah rata-rata masih akan dibantu melalui APBD, terutama untuk 10 puskesmas yang memiliki pendapatan terkecil Harapannya dengan penerapan BLUD ini bisa terlepas dari APBD, walaupun tidak bisa langsung terlepas. Paling tidak secara berkala, dana yang bersumber dari APBD dapat dikurangi Sistem pencairan bisa ditingkatkan dengan sistem tertentu agar lebih cepat dan fleksibel RBA 2023 dikumpulkan di akhir Juli 2022 menggunakan sistem aplikasi syncore BLUD SILPA 2021 dimasukkan di RBA perubahan 2022 Pagu RBA perubahan sudah ada dan sudah diberikan dinas ke puskesmas, silahkan masing-masing puskesmas merincikan RBA perubahannya Pagu perubahan belanja sudah dengan SILPA, sedangkan pagu perubahan pendapatan belum dengan SILPA. Pergeseran anggaran yang dilakukan puskesmas, mulai semester 2 atau pada RBA perubahan akan di tertibkan (perlu adanya bukti administrasi/pencatatan pergeseran anggaran dengan berupa adanya berita acara pergeseran disertai dengan lampiran pergeseran, kemudian diajukan ke pemimpin BLUD untuk disahkan & melaporkan pergeseran anggaran tersebut ke dinas kesehatan karawang) sehingga tidak asal geser saja Penggunaan SILPA, pada tahun 2023 ini akan mulai ditertibkan dan dimunculkan sesuai dengan rumahnya (penerimaan pembiayaan) bukan jadi 1 dengan jasa layanan. Berikut adalah artikel mengenai workshop PPK BLUD part 1, untuk part 2 kami akan membahas tentang workshop PPK BLUD Kabupaten Karawang hari kedua, gelombang pertama.

WORKSHOP PPK BLUD LABKESDA KALIMANTAN SELATAN HARI KE-1 (PART 1)

Pada tanggal 18 Juli 2022 telah diselenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta yang hadir adalah Pemimpin BLUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Tata Usaha dan Bagian Perencanaan. Workshop ini diisi materi dan praktek oleh Narasumber yaitu Ambar Puspa Arum SE, M.Acc. Pada sesi materi, narasumber menjelaskan mengenai RBA dengan rincian sebagai berikut : Dasar hukum penyusunan RBA yaitu pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 Pasal 64 tentang Penyusunan, Penetapan, Perubahan RBA Struktur Anggaran Pendapatan BLUD yang terdiri dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, Lain-lain dan APBD Struktur Anggaran Belanja BLUD yang terdiri dari Belanja Operasi (Pegawai dan Barjas) dan Belanja Modal Struktur Anggaran Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pergeseran anggaran dengan Prinsip dan Pertimbangannya Proses Penyusunan RBA dan Dokumen RBA Alur Perencanaan dan Pengagaran BLUD/ RBA yaitu dari Renstra dijadikan acuan pembuatan RBA, kemudian diintegrasikan/konsolidasikan dengan RKA-SKPD, kemudian RKA digunakan sebagai bahan penyusunan RANPERDA APBD. Kemudian pada sesi diskusi, peserta dan narasumber saling tanya jawab dengan ringkasan sebagai berikut :     Peserta : Bagaimana cara membayar pinjaman batas? Narasumber : Bisa dilakukan perhitungan dengan rumus rata-rata proporsi dari selisih anggaran dengan periode realisasi 3 tahun terakhir     Peserta : Bagaimana cara menambah aliran pendapatan BLUD selain dari Jasa Layanan? Narasumber : Dapat memodifikasi dari Pendapatan Hasil Kerjasama seperti parkir, gudang dan Pendapatan Lain-Lain yang contohnya seperti salah satu klien Syncore RSUD yang diubah membuat bahan keperluan pemeriksaan yang dapat dibeli oleh Puskesmas.     Peserta : Apakah RBA dan RKA bisa diubah? Narasumber : Jika masih dalam bentuk RBA dan belum dikonsolidasikan ke RKA, masih bisa dilakukan pergeseran, akan tetapi jika sudah RKA tidak bisa, selanjutnya sebaiknya RBA digeser ke kelompok belanja yang masih satu klasifikasi dengan belanja sebelumnya, jangan sampai melenceng jauh. Kemudian setiap pergeseran kesepakatan akan terekam. Acara berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan rundown yang telah dibuat. Artikel berikutnya adalah kegiatan Hari Ke-2 Labkesda Kalsel.

Workshop dan Pendampingan PPK BLUD Puskesmas Juata Tarakan 1 Juli 2022

Blud.co.id - Jumat, 1 Juli 2022. Workshop dan Pelatihan PPK BLUD Puskesmas Juata Tarakan masih terus berlangsung untuk mengupas kendala dan pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD.  Sama seperti hari sebelumnya, pada hari kedua ini dibuka oleh beberapa pertanyaan dari peserta pelatihan.  Pelatihan kali ini selain membahas mengenai kendala BLUD juga diisi oleh materi keuangan BLUD.  Materi yang disampaikan seputar pola pengelolaan keuangan BLUD khususnya pada penatausahaan keuangan di BLUD.  Peserta dan narasumber melakukan diskusi secara dua arah dimana pemaparan materi pengelolaan keuangan berhasil memancing peserta untuk bertanya lebih lanjut seputar BLUD. Diskusi dibuka dengan pertanyaan dari Jecky Setiawan selaku Bendahara Pengeluaran Puskesmas Juata Tarakan mengenai belanja.  Belanja di BLUD sendiri memiliki beberapa jenis yakni belanja operasi dan belanja modal.  Belanja operasi merupakan belanja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi di instansi, seperti belanja pegawai, belanja barang & jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.  Sedangkan modal belanja mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.  MelIputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.  Kedua belanja ini mutlak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BLUD untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal lain yang juga dibahas dalam diskusi Workshop PPK BLUD ini yakni mengenai mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Belanja Langsung (LS), dimana meknisme ini biasanya digunakan pada BLUD untuk melakukan alur belanja.  Kebijakan untuk menerapkan sistem UP, GU dan LS ini dilakukan apabila sudah ada pengesahan SK dari kepala daerah. UP sendiri adalah uang persediaan yang sifatnya seperti kas kecil yang dimana pada pengajuannya dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali pada awal tahun, uang persediaan ini selanjutnya akan digunakan untuk mengisi uang persediaan dengan ganti uang (GU).  Pete UP memiliki beberapa 3 cara. Cara yang pertama yakni dengan ketentuan Batasan UP sebagai berikut:     Maksimal Rp.50.000.000 untuk PAGU DPA SKPD sampai dengan Rp.500.000.000 dan Maksimal Rp.75.000.000 untuk PAGU DPA SKPD sampai dengan Rp.500.000.000- Rp.1.000.000.000     Maksimal Rp.100.000.000 untuk PAGU DPA SKPD lebih dari Rp.1.000.000.000 Cara kedua yang bisa dilakukan untuk menentukan besaran UP adalah sebagai berikut: Adapun cara terakhir yang dapat dilakukan untuk menentukan besaran UP adalah dengan menentukan besarannya sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing melalui penetapan SK yang disahkan oleh pemimpin BLUD. Alur belanja lainnya pada pengeluaran BLUD yakni Ganti Uang (GU). GU sendiri dilakukan untuk menggantikan uang dari realisasi belanja yang telah dilakukan menggunakan uang persediaan. Adapun mekanisme pengajuan GU dilakukan dengan cara berikut: Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPD GU dengan langkah berikut: Mempersiapkan dokumen untuk SPPD GU Melakukan SPPD GU dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan UP yang telah disahkan LPJ UP Bendahara pengeluaran kemudian mengajukan SPPD GU kepada Pejabat Keuangan untuk selanjutnya diajukan SOPD. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pejabat keuangan untuk pengajuan SOPD adalah sebagai berikut: Pejabat Keuangan mengecek dokumen yang ada di SPPD GU lengkap atau tidak lengkap Apabila SPPD tidak lengkap dikembalikan ke bendahara pengeluaran Jika SPPD sudah lengkap lalu mengajukan SOPD GU ke Pemimpin BLUD untuk di tandatangani. Setelah SOPD berhasil diajukan maka selanjutnya Pejabat Keuangan BLUD mengeluarkan surat SPD yang berasal dari surat SOPD. Alur belanja terakhir pada Pengeluaran BLUD yakni belanja langsung (LS). LS ini digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Mekanisme pengajuan LS dapat dilakukan dengan cara berikut: Bendahara Pengeluaran melakukan Pengajuan SPPD LS dengan mempersiapkan dokumen untuk SPPD LS dibantu PPTK Pejabat keuangan mengajukan SOPD dengan melakukan langkah-langkah berikut: Pejabat Keuangan mengecek dokumen yang ada di SPPD LS lengkap atau tidak lengkap SPPD tidak lengkap dikembalikan ke bendahara Pengeluaran SPPD lengkap lalu mengajukan SOPD LS ke Pemimpin BLUD untuk ditandatangani. Setelah SOPD berhasil diajukan maka selanjutnya Pejabat Keuangan BLUD mengeluarkan surat SPD yang berasal dari surat SOPD.

Magang Bersertifikat Kampus Merdeka Junior Consultant Financial

Blud.co.id - Syncore Indonesia bekerjasama dengan Talentahub kembali membuka Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka untuk posisi Junior Consultant.  Mahasiswa dapat mempelajari proses pendampingan dalam inovasi pelayanan publik, keuangan digital, dan peningkatan tata kelola melalui ekosistem digital di mitra mitra binaan Syncore Indonesia.  Program Magang Syncore siap membantu kampus dan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sehingga diharapkan setelah lulus mahasiswa dapat menjadi seorang profesional.  Syncore Indonesia adalah perusahaan yang memberikan layanan dibidang keuangan, konsultan, media, Training dan sistem dengan mengedepankan teknologi.  Junior Consultant - Financial Junior Consultant - Digital Media Junior Consultant - Customer Relation Management Junior Consultant - Business Development Link Pendaftaran masing-masing posisi: https://s.id/JC-Financial https://s.id/DigitalMedia https://lnkd.in/du7FuHkh https://lnkd.in/dwTS_KBD Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka akan dilaksanakan secara 𝐇𝐘𝐁𝐑𝐈𝐃. Pendaftaran dibuka mulai 13 - 20 Juli 2022, dengan periode Magang mulai dari 25 Juli - Desember 2022. Informasi lebih lanjut hubungi: 081-996-900-800 (Fani) 081-903-900-800 (Arin)

Artikel Workshop PPK BLUD Puskesmas Juata Tarakan Kalimantan Utara Pada 30 Juni 2022, Sesi 1

Blud.co.id - Pada tanggal 30 Juni 2022 telah diselenggarakan Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Juata Tarakan Kalimantan Utara.  Workshop ini diadakan di Fave Hotel Kusumanegara, Yogyakarta yang dihadiri sebanyak 5 peserta yang terdiri dari pejabat keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pengadministrasi keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.  Acara ini diawali dengan sambutan yang dipaparkan oleh  Intan Mei Lan yang mewakili sebagai perwakilan dari PT Syncore Indonesia dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sanji Anugrah S.K.M selaku Kasubag Tata Usaha Puskesmas Juata Tarakan.  Sanji berharap pelatihan ini bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengelolaan BLUD bagi peningkatan pelayanan puskesmas yang lebih baik. Penyampaian materi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD disampaikan oleh Ahmad Wahyu Prasetyo, S.E selaku Senior Konsultan BLUD Syncore dimulai dengan sharing session yang membahas terkait dengan kendala dan permasalahan pada penerapan BLUD di Puskesmas Juata Tarakan.  Sharing session dibuka dengan pertanyaan terkait kendala pergeseran anggaran RBA karena peserta pelatihan belum cukup mengerti mengenai konsep pergeseran anggaran. RBA sendiri boleh dilakukan pergeseran setelah RBA murni disahkan atau setelah RBA perubahan disahkan. Pergeseran ini tidak boleh dilakukan apabila memiliki jenis belanja yang berbeda.  Namun boleh dilakukan di RBA perubahan. Pergeseran RBA boleh dilakukan selama itu dibutuhkan.  Untuk pergeseran anggaran tidak perlu menunggu instruksi dinas. Pengesahan pergeseran anggaran RBA tersebut dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD.  Sehingga tidak perlu melalui dinas, dan pengesahannya tidak perlu melalui PPKD. Cukup kepada pemimpin BLUD saja. Kendala lain yang juga disampaikan oleh peserta pelatihan yakni terkait dengan mekanisme dan penggunaan dana SILPA. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.  Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.  SILPA sendiri bermuara ke rekening BLUD yang akan dipertanggungjawabkan apabila digunakan dan perlu melampirkan berita acara kepada dinas apabila SILPA dipinjam.  SILPA dapat digunakan untuk kegiatan apa saja, namun sebelum menggunakan SILPA harus dilakukan pengecekkan terlebih dahulu apakah puskesmas atau sebuah instansi BLUD memiliki kewajiban atau tidak.  Setelah membayarkan kewajibannya SILPA boleh digunakan untuk berbagai kegiatan misalnya kegiatan investasi, termasuk pada pengembangan usaha. Selain pada pembahasan terkait dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, hal lain yang juga disampaikan atau masih menjadi kendala di Puskesmas Juata Tarakan yakni terkait dengan tugas dan wewenang dari pejabat pengelola BLUD Puskesmas Juata.  Kendala ini disampaikan oleh Jecky Setiawan selaku Bendahara Pengeluaran, dimana beliau juga menjabat sebagai bendahara barang.  Beliau menyampaikan kendalanya terkait dengan rangkap jabatan yang membuat tugas dan laporan yang dilakukan menjadi tidak maksimal sehingga beresiko terjadi human error.  Pertanyaan lain seputar pengelola BLUD juga diutarakan oleh Surianur selaku Bendahara Penerimaan dan Dwi Rulianti, S.K.M selaku PPTK yang menyampaikan terkait dengan sertifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bendahara. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Wahyu Prasetyo, S.E selaku pembicara Workshop PPK BLUD Puskesmas Juata Tarakan menyampaikan bahwa pejabat pengelola Puskesmas. Dihimbau untuk menetapkan SDM yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selain itu perlu dilihat juga pada aspek efektivitasnya.  Selain itu beliau juga menyarankan pejabat pengelola puskesmas mengikuti pelatihan maupun sertifikasi untuk menambah kompetensi, pengetahuan dan kesiapan.  Sharing session ini berjalan secara interaktif antara peserta dengan narasumber dan ditutup pada jam 18.00 WIB. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca atau PRA BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

Jumlah Viewers: 10937