Artikel BLUD.id

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 5

  Kerja Sama Berbeda dengan SKPD atau unit kerja, BLUD dapat melakukan kerjasama-kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama ekonomis, efektif, efesien, dan saling menguntungkan. Kerjasama operasional: dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Dalam hal pemanfaatan barang milik daerah (BMD), dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan. Tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala DaerH. Investasi Dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat. Tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Pengertian investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan. Bentuk investasi jangka pendek berupa deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 bulan s.d 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis surat berharga negara jangka pendek. Karakteristik investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan untuk manajemen kas dan instrumen keuangan dengan risiko rendah. Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Latar Belakang TEFA di SMK

Latar belakang mengapa SMK menerapkan tefa berasal dari beberapa permasalahan.  Latar belakang Tefa di SMK, salah satunya karena adanya asset SMK yang belum digunakan secara maksimal. Selain itu, banyaknya media belajar atau produk yang terpaksa menumpuk digudang (dibuang begitu saja) dan beberapa SMK mempunyai pengalaman permasalahan audit dan hukum. Hal ini mampu membuat banyak SMK yang menerapkan system paling aman yaitu dengan tidak menerapkan TEFA Tefa menurut pp no 41/2015 adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata di dunia industry dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Sedangkan, Tefa menurut permendikbut no 34/2018 adalah model pembelajaran yang bernuansa industry melalui sinergi SMK/MAK dengan dunia industry untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa bentuk penerapan tefa di SMK diantaranya  penempatan siswa di industry melalui program kerja lapangan. Disamping itu, industry juga dapat mengembangkan proses produksi di SMK dengan system kurikulum berbasis industry. Dasar hukum dalam penerapat TEFA di SMK terdapat dalam instruksi Presiden No. 09 Tahun 2016.  Pada tahun 2018 mendikbud telah mendorong smk untuk menerapkan BLUD. Mengapa SMKN di wajibkan menerapkan BLUD? Karena BLUD merupakan langkah strategis dalam rangka memberikan payung hukum kepada SMK agar dapat menjalankan unit produksi, tefa, dan usaha usaha lainnya yang selama ini menjadi sarana meningkatkan kompetensi siswa secara realistis. BLUD menjadi strategi alternative untuk memayungi secara hukum kegiatan tefa yang diterapkan oleh smk. Ada payung hukum yang jelas dan pelaksanaan yang jelas, jadi tidak perlu khawatir lagi terhadap penerapan BLUD SMK. BLUD yang di terapkan SMK bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memalui peningkatan kompetensi siswanya. Dalam penerapan BLUD perlu adanya persiapan dan komitmen dari pihak pihak terkait khususnya pemerintah daerah. Tefa yang utama adalah meningkatkan kompetensi siswa dan guru.  PenerapanTEFA juga perlu memperhatikan peningkatan kompetensi siswa.  Oleh karena itu, pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lulusannya

FLEKSIBILITAS YANG DIMILIKI BLU/BLUD PART 4

Fleksibilitas yang dimiliki BLU/BLUD yaitu Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia BLUD terdiri dari ASN dan Profesional lainnya, sedangkan SKPD/Unit Kerja hanya ASN. Fleksibilitas yang dimiliki BLU/BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari Perundang-undangan) yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum PP 48/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS. Sedangkan APBD hanya boleh membiayai Honorer dan PNS. Sumber Daya Manusia BLUD terdiri dari: Pejabat pengelola: bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan; Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari: PNS dan/atau P3K (sesuai ketentuan perundang-undangan), profesional lainnya (kontrak atau tetap). Pejabat pengelola yang berasal dari profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun. Selain itu, dapat diangkat kembali 1 kali periode masa jabatan berikutnya. Pengangkatan kembali periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 tahun. Pengangkatan juga dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pejabat pengelola terdiri dari  pemimpin BLUD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Selain pimpinan BLUD juga terdapat pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin. Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA/KPB. Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/KPB (PNS) termasuk bendahara penerimaan dan pengeluaran. Fungsi pimpinan BLUD adalah penanggungjawab umum operasional dan keuangan, fungsi Pejabat keuangan BLUD adalah penangungjawab keuangan BLUD yang dibantu bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sedangkan fungsi pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan bidangnya, terkait dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lainnya. Pembina dan pengawas BLUD dilakukan oleh unsur-unsur berikut : Pembina teknis Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yg bersangkutan dan pembina keuangan adalah PPKD; Satuan Pengawas Internal (SPI) berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD. SPI dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat; Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD (pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola).

TEACHING FACTORY DI SMK

Teaching factory (TEFA) di SMK, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Peningkatan kompetensi didapatkan dengan jalan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan teaching factory. Salah satunya dengan menerapkan sekolah berbasis produksi dimana para siswa diharuskan menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual. Desain produk yang akan dihasilkan akan dibuat oleh guru berdasarkan pesanan dari konsumen ataupun berupa produk massal.  Selanjutnya, produk tersebut akan dipasarkan oleh tim pemasaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu, teaching factory di SMK sangat bagus diterapkan untuk para siswa. Siswa  juga akan dituntut untuk selalu menghasilkan barang yang memenuhi kriteria standar tertentu pada saat praktik. Jika siswa belum berhasil memenuhi standar yang telah ditetapkan, siswa diharuskan untuk mengganti barang yang dibuat diluar jam pelajaran. Pada saat praktik, prinsip yang diterapkan ialah 1 siswa 1 mesin. Setiap 5 orang siswa akan disupervisi oleh 1 orang instruktur. Dengan demikian kegiatan praktik yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal untuk meningkatkan ketrampilan siswa. Selain untuk meningkatkan kompetensi siswa, teaching factory juga bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa. Lulusan SMK perlu untuk dibekali dengan kemampuan berwirausaha karena tidak semua lulusan SMK dapat terserap oleh industry. Disisi lain, peningkatan jumlah lulusan yang dihasilkan dengan ketersediaan lapangan kerja juga masih belum berimbang. Kegiatan teaching factory juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan jiwa kewirausahaan siswa, jika kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dipelajari. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga akan lebih berkontribusi positif jika melibatkan siswa mulai dari proses perencanaan, produksi, sampai dengan pemasaran. Pelibatan siswa mulai dari proses perencanaan, produksi, sampai dengan pemasaran diperlukan untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dalam berwirausaha.

Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ?

Mengapa UPT dianjurkan menjadi BLUD ?. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran dengan pola tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Melalui basis kinerja ini, maka orientasi penggunaan sumber daya pemerintah tidak lagi berorientasi pada input. Sehingga, terjadinya pergeseran penggunaan sumber daya yaitu pada output. Disisi lain,  mengingat sumber daya pemerintah yang makin terbatas, maka pemerintah terdorong untuk terus mencari terobosan yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan agar pelayanan kepada publik terus meningkat. Dalam proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT,  serta belum menerapkan BLUD, maka terdapat kelemahan dan hambatan. Kelemahan dan hambatan yang dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu seperti tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan / anggaran sendiri. Hal ini dikarenakan pengelolaanan anggaran / keuangan UPT sudah ditetapkan oleh pusat. Disisi lain UPT juga tidak bisa mengubah anggaran tersebut kecuali mendapat persetujuan dari pusat. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan ini  UPT akan sulit memaksimalkan pos yang dianggarkan dalam memberikan pelayanan ke publik. Hal ini mampu mengakibatkan pelayanan yang ada menjadi kurang maksimal. Sehingga, UPT yang  belum menjadi BLUD khususnya puskesmas dan rumah sakit sangat dianjurkan untuk menjadi BLUD. Hal ini tentunya agar memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga pelayanan kepada publik menjadi lebih maksimal.

Perbedaan UPTD dan BLUD

Perbedaan UPTD dan BLUD akan dijelaskan dalam artikel kali ini.  Banyak dari kita yang masih beranggapakan bahwa kedua hal ini merupakan suatu hal yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya UPTD dan BLUD merupakan dua hal yang berbeda. Nah, apa saja Perbedaaan UPTD dan BLUD  ? Silahkan baca penjelasan dibawah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. BLUD   mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Apa Saja Perbedaan UPTD dan BLUD ? BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Oleh karena itu,  sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Contoh dari SKPD dengan status BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Unit kerja seperti puskesmas atau tempat rekreasi tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.   [wpdm_package id='13730']  

Jumlah Viewers: 10972