Artikel BLUD.id

Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan Pajak Penghasilan dalam Pasal 22 dilakukan oleh: Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Rumus Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut sebagai berikut: 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)   Pemungutan Pajak Penghasilan dalam Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila: pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah pecah dalam beberapa faktur; pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: Pasal 22 Undang-Undang PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.   Sumber : Mahir Pajak Bendahara pemerintah

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain. Jasa lain yang dimaksud yaitu yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. Adapun jasa yang termasuk dalam Pph antara lain, Jasa: Penilai (appraisal); Aktuaris; Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Perancang (design); Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Penebangan hutan; Pengolahan limbah; Penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Perantara dan/atau keagenan; Kustodian/penyimpanan/penitipan,kecuali yang dilakukan oleh KSEI; Sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Maklon; Penyelenggara kegiatan atau event organizer; Pengepakan; Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; Pembasmian hama; Kebersihan atau cleaning service; Catering atau tata boga.   Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: Pasal 23 Undang-Undang PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Prinsip Teaching Factory SMK

Prinsip Teaching Factory SMK. Pembelajaran teaching factory adalah model pembelajaran di SMK yang berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Selain itu, model pembelajaran juga dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Dalam menjalankan model tersebut, tentunya SMK juga harus menerapkan prinsip teaching factory. Adapun Prinsip Teaching Factory di SMK, antara lain : Perangkat pembelajaran dirancang berbasis produk/jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Siswa terlibat sepenuhnya secara langsung dalam proses pembelajaran berbasis produksi. Hal ini dimaksudkan agar kompetensi siswa terbangun melalui pengalaman pribadi dalam membuat, mengerjakan dan atau menyelesaikan produk/jasa berdasarkan standar. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengetahui dan menerapkan aturan dan norma-norma kerja di DUDI. Sesuai dengan tingkatannya, perangkat pembelajaran dirancang dengan berorientasi pada pembuatan produk/jasa sesuai faktor psikologi peserta didiknya (CBT – PBT). Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kompetensi, meningkatkan kesiapan kerja dan membangung karakter kerja serta peserta didik sesuai kebutuhan DUDI. Sertifikasi kompetensi siswa dapat atau dimungkinkan dirterbitkan disetiap tingkatan kompetensinya sesuai dengan produk/jasa yang telah diselesaikan. Fungsi dan keberadaan semua sumber daya sekolah dari fasilitas, tenaga pengajar, staff, bahan dan tatakelola dikondisikan/difungsikan untuk membangun lingkungan dan suasana DUDI atau tempat kerja/usaha yang sebenarnya. Pelaksanaan kegiatan produksi atau layanan jasa bersifat nirlaba/non-profit karena merupakan bagian dari proses pembelajaran TeFa yang dilakukan oleh siswa. Pemanfaatan produk/jasa pembelajaran berbasis TeFa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

FLEKSIBILITAS DALAM BLU/BLUD PART 2

Fleksibilitas dalam BLU/BLUD. Fleksibilitas dalam BLU/BLUD selanjutnya yaitu belanja dan pengadaan barang atau jasa. Belanja Belanja BLUD dengan dana yang bersumber dari jasa layanan (Non APBD) diberikan Fleksibilitas melebihi pagu anggaran yang sudah (Flexible Budget). Sedangkan bila entitas berupa SKPD atau unit kerja tidak dapat melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan DPA yang telah ditetapkan secara definitive. Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD dapat mengajukan tambahan anggaran dari APBD ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengadaan Barang dan/Atau Jasa BLUD. Dalam pengadaan barang dan jasa BLUD tidak mengacu pada Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbeda dengan SKPD atau Unit Kerja. Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres No.16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaaan Barang/Jasa: Pada Badan Layanan Umum; Yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau Yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.  Fleksibilitas diberikan pada pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu; lebih murah; proses pengadaan sederhana dan cepat; mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.  

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD

PENGADAAN BARANG DAN JASA BLU/BLUD. Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat pengelola BLU terdiri dari pemimpin BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pengadaan barang dan jasa BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah. BLU yang telah berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan catatan sumber dana berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, hibah tidak terikat dari masyarakat atau badan lain, dan hasil kerjasama BLU. Dalam pengadaan barang dan jasa harus mengikuti prinsip transparansi, adil, akuntabilitas dan praktik bisnis yang sehat. Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah. Selain itu, mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU dan dengan persetujuan dari pemberi hibah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan, yaitu tim/unit yang dibentuk oleh pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLU. Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. Dalam penetapan penyediaan barang/jasa panitia pengadaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 75.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 75.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Penunjukkan pejabat lain melibatkan semua unsur pengelola BLU yang harus memperhatikan: Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan Saling uji (cross-check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

JURNAL DALAM BLU/BLUD

Jurnal dalam BLU/BLUD. Jurnal dalam BLU/BLUD diantaranya terdiri dari jurnal penyesuaian, memo pembalik dan jurnal umum. Adapun penjelasan dari ketiganya sebagai berikut: Jurnal Penyesuaian Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo pada akun untuk menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal ini dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca saldo. Akan tetapi dibuat sebelum penyusunan kertas kerja (worksheet). Penyesuaian ini dilakukan untuk akun-akun tertentu yang perlu dilakukan penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian adalah Bahan Pakai Habis, Piutang, Utang, Persediaan, dsb. Fungsi jurnal penyesuaian secara umum adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Memo Pembalik Memo Pembalik merupakan memo yang digunakan untuk menginput data jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan Jurnal Penyesuaian transaksi tertentu pada awal periode akuntansi. Adapun bentuk dari jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jurnal Umum Jurnal umum merupakan ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan. Namun, pada sistem jurnal umum ini diperuntukkan untuk mencatat jurnal transaksi yang belum dapat diakomodir oleh memo jurnal penyesuaian ataupun modul penatausahaan yakni penerimaan dan pengeluaran.

Jumlah Viewers: 10971