Artikel BLUD.id

Langkah Strategis Kota Cimahi Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Warga dan Transformasi BLUD

Setelah menghadapi masa darurat sampah akibat kebakaran di TPA Sarimukti, Pemerintah Kota Cimahi resmi mengakhiri status darurat tersebut. Pembukaan kembali Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan aturan yang lebih ketat menjadi sinyal dimulainya kembali upaya penanganan sampah secara sistematis. Namun, apa yang dilakukan Cimahi hari ini bukan hanya bentuk pemulihan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan didukung kelembagaan yang kuat.Salah satu pendekatan yang patut diapresiasi adalah langkah Pemkot Cimahi dalam mengedepankan partisipasi warga sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Program seperti Grak Ompimpah (Gerakan Kader Pilah Sampah) menjadi contoh nyata bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan infrastruktur, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku dan kesadaran kolektif. Lewat pelibatan warga dalam pemilahan sampah dari rumah, Cimahi sedang membangun kultur baru dalam pengelolaan lingkungan.Lebih dari itu, Pemerintah Kota Cimahi juga tengah melakukan transformasi kelembagaan melalui konversi UPTD Persampahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan layanan, memperkuat akuntabilitas, serta membuka peluang pembiayaan berkelanjutan di luar skema APBD. Transformasi UPTD menjadi BLUD di sektor persampahan akan memungkinkan unit pengelola bekerja dengan cara yang lebih profesional dan efisien. Dengan status BLUD, pengelolaan anggaran bisa dilakukan secara mandiri berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sehingga operasional dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan. Hal ini sangat relevan bagi Kota Cimahi yang sedang membangun kemandirian dalam pengelolaan sampah dan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional.Konsultan Syncore Indonesia melalui program ISWMP turut membersamai Kota Cimahi dalam proses transisi kelembagaan menjadi UPTD BLUD, khususnya dalam penyusunan dokumen administratif dan proses penilaian persyaratan BLUD. Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Cimahi dalam menyusun strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dari rumah tangga hingga kelembagaan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Cimahi tidak hanya menyelesaikan krisis sampah pasca-darurat, tetapi juga meletakkan pondasi kuat bagi sistem layanan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.Dalam konteks nasional, pengelolaan sampah di Kota Cimahi dapat menjadi model replikasi. Perpaduan antara edukasi masyarakat, partisipasi aktif, dan penguatan kelembagaan merupakan rumus dasar dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Banyak kota menghadapi persoalan serupa, tetapi belum semua mengambil langkah struktural sebagaimana dilakukan Cimahi.Sumber:  https://koran.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3039350305/status-darurat-sampah-cimahi-resmi-berakhir-tps-dibuka-kembali-dengan-aturan-ketat

Masalah Sampah Semakin Mendesak, Pengawasan Anggaran Jadi Kunci Efektivitas Solusi

Isu persampahan di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan teknis pengangkutan atau penumpukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ini telah menjadi persoalan nasional yang menyentuh aspek lingkungan, sosial, kesehatan, hingga tata kelola pembangunan daerah. Setiap harinya, jutaan ton sampah dihasilkan di kota-kota besar dan sebagian besarnya belum terkelola secara optimal. Di tengah tekanan timbulan sampah yang terus meningkat, kehadiran fasilitas pengolahan modern menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.Karena itu, rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis RDF (Refuse-Derived Fuel) di Rorotan, Jakarta Utara, dengan nilai proyek mencapai Rp1,3 triliun, merupakan langkah yang sangat penting. Proyek ini diharapkan bisa mengolah hingga 30% dari total timbulan sampah di DKI Jakarta menjadi bahan bakar alternatif sebuah solusi yang tidak hanya berdampak terhadap pengurangan volume sampah, tetapi juga mendukung transisi energi bersih.Namun sebagaimana kita pahami, tantangan dalam proyek infrastruktur lingkungan bukan hanya pada aspek teknis, melainkan pada integritas tata kelolanya. Oleh karena itu, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara aktif mengawasi proyek ini patut diapresiasi dan didukung penuh. Dalam konteks kebijakan publik, pengawasan seperti ini bukan hanya soal mencegah kerugian negara, tetapi juga menjaga agar kebijakan penyelesaian masalah strategis seperti sampah benar-benar dapat terlaksana dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.Bagi kami yang berkecimpung dalam isu manajemen persampahan, proyek-proyek infrastruktur pengolahan sampah memang membutuhkan anggaran besar, waktu panjang, dan koordinasi lintas sektor. Namun, tanpa pengawasan dan akuntabilitas, risiko inefisiensi dan penyimpangan sangat tinggi. Jika ini terjadi, tidak hanya uang negara yang hilang tetapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menyelesaikan krisis sampah. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti RDF harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mendorong perubahan sistem dan perilaku. Supaya hasilnya benar-benar maksimal dan berkelanjutan, pengawasan seperti yang dilakukan KPK menjadi sangat relevan bukan hanya untuk proyek RDF di Jakarta, tetapi juga untuk berbagai inisiatif lain di daerah, seperti TPS3R, TPST, maupun bentuk fasilitas sejenis yang tengah dikembangkan.Sumber:  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/706485/kpk-endus-celah-korupsi-proyek-pengolahan-sampah-jakarta-rp13-triliun?utm_source=chatgpt.com

TPS3R Magelang dan Jalan Panjang Menuju Sistem Persampahan yang Tangguh

Permasalahan sampah di daerah bukan lagi sekadar isu kebersihan lingkungan, melainkan sudah menjadi tantangan tata kelola pelayanan publik yang multidimensi. Kabupaten Magelang menjadi salah satu contoh daerah yang mengambil langkah konkret dan progresif dalam merespons tantangan ini, dengan membangun dan mengembangkan sistem Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) berbasis masyarakat. TPS3R yang baru saja diresmikan di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis, merupakan bagian dari strategi untuk mengelola timbulan sampah harian yang telah mencapai lebih dari 660 ton.Model TPS3R menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan. Warga didorong untuk memilah sampah dari sumbernya, mengelola sampah organik menjadi kompos, serta mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk yang bernilai. Pendekatan ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat literasi publik, kemandirian desa, dan potensi ekonomi lokal.Sebagai konsultan yang selama ini aktif mendampingi berbagai daerah dalam penguatan sistem manajemen persampahan, Syncore Indonesia memandang bahwa pengembangan TPS3R seperti di Magelang harus dilihat sebagai bagian dari arsitektur kelembagaan yang lebih luas. Pembangunan fasilitas fisik akan efektif jika ditopang oleh kelembagaan yang kuat, sistem pembiayaan yang berkelanjutan, serta perencanaan operasional yang berbasis data dan kebutuhan nyata.Strategi pengelolaan sampah berbasis TPS3R sangat relevan untuk mendukung agenda transisi lingkungan nasional. Dengan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, TPS3R berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Ditambah lagi, pendekatan ini membuka peluang ekonomi sirkular di tingkat desa melalui pemanfaatan kompos, kerajinan daur ulang, dan kerja sama dengan pelaku industri.Kabupaten Magelang telah membangun 53 TPS3R. Ini merupakan langkah luar biasa, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh keberlanjutan pengelolaan dan konsistensi pembinaan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga mitra swasta harus terus diperkuat.Syncore Indonesia mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Magelang dan siap mendukung upaya serupa di daerah lain. Pengelolaan sampah yang baik tidak dapat berdiri di atas infrastruktur semata, tetapi harus dibangun di atas sistem yang dikelola dengan mekanisme kelembagaan, semangat kolaborasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan.Sumber: https://magelangkab.go.id/home/detail/pemkab-magelang-atasi-masalah-sampah-dengan-tps3r/6803 

Cilegon Menata Layanan Sampah: Sinergi BLUD, Aplikasi, dan Energi Terbarukan

Kota Cilegon terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sektor pengelolaan sampah. Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah peluncuran aplikasi Jerapah (Jemput Ragam Sampah) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam melaporkan sampah liar dan menjadwalkan pengambilan sampah terpilah yang bernilai guna. Ini adalah langkah positif dalam mendorong digitalisasi layanan publik lingkungan yang lebih efisien dan partisipatif. Namun, keberhasilan inovasi semacam ini tidak berdiri sendiri. Fondasi penting telah lebih dulu dibangun melalui transformasi UPT TPSA Bagendung menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam hal ini, Syncore Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi mitra pendamping Pemerintah Kota Cilegon dalam proses transformasi kelembagaan tersebut, termasuk dalam penguatan aspek tata kelola dan manajemen layanan persampahan.Transformasi menjadi BLUD bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pembaruan menyeluruh dalam cara kerja: mulai dari fleksibilitas anggaran, orientasi pada kinerja, hingga kapasitas untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan. Pengelolaan persampahan kini tidak lagi semata-mata dijalankan berdasarkan rutinitas birokratis, tetapi sebagai unit layanan publik yang mampu bergerak adaptif, profesional, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan kelembagaan BLUD yang telah terbentuk, integrasi inovasi digital seperti aplikasi Jerapah menjadi lebih bermakna. Sistem pelaporan, pengangkutan, dan pelayanan lapangan bisa didukung oleh infrastruktur manajemen yang akuntabel dan transparan. Kombinasi antara sistem digital dan kelembagaan kuat seperti ini membuka peluang perbaikan layanan yang berkelanjutan.Selain digitalisasi dan kelembagaan, langkah strategis lain yang patut diapresiasi adalah kerja sama Kota Cilegon dengan PT PLN dalam pengembangan bahan bakar alternatif dari sampah untuk program cofiring. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab kebersihan, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap agenda transisi energi nasional dan pengurangan emisi karbon. Kerja sama ini tentu menuntut kesiapan sistem dari hulu ke hilir mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah yang konsisten dan berkualitas. Di sinilah peran BLUD menjadi sangat strategis: memastikan layanan berjalan stabil, pembiayaan operasional dapat dikelola dengan baik, dan indikator kinerja dapat terus dimonitor untuk menjamin mutu pasokan ke sektor industri energi. Sebagai mitra yang mendampingi langsung proses transformasi UPT TPSA Bagendung menjadi BLUD, kami menyaksikan secara langsung komitmen kuat dalam membangun sistem layanan pengelolaan sampah yang bukan hanya efisien, tetapi juga visioner. Cilegon telah menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor bukan hal yang saling terpisah, melainkan bagian dari satu ekosistem pelayanan publik yang saling memperkuat. Ini adalah contoh baik bagaimana daerah dapat mengelola isu lingkungan dengan pendekatan yang sistemik, terukur, dan berpihak pada masa depan.Sumber: https://www.berita.cilegon.go.id/baca/Digitalisasi-Pengelolaan-Sampah,-DLH-Cilegon-Dorong-Kelurahan-Gunakan-Aplikasi-Jerapah/20250507/Nzk2

Perjalanan Syncore Indonesia Mendampingi Penyusunan Dokumen Administratif UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III Kabupaten Bekasi

Pada tahun 2024, Syncore Indonesia melalui BLUD.id diberikan kesempatan untuk melakukan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III DLH Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi salah satu tonggak penting bagi Syncore Indonesia dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia.Proses penyusunan dokumen administratif ini dimulai pada bulan Juli 2024 dan berhasil diselesaikan pada bulan Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, Syncore Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya data yang tersedia dari pihak UPTD untuk menyusun laporan proyeksi keuangan. Kekurangan data ini juga berdampak pada penyusunan dokumen rencana strategis, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari persyaratan BLUD.Namun, kendala tersebut tidak membuat Syncore Indonesia mundur. Dengan semangat kerja keras dan komitmen untuk memberikan solusi terbaik, tim Syncore Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses penyusunan dokumen berjalan dengan lancar. Koordinasi intensif dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan tim IPCI, guna memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data sekunder, wawancara langsung, dan validasi data dilakukan dengan teliti agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.Walaupun menghadapi tantangan besar dalam hal keterbatasan data, tim Syncore Indonesia tidak pernah kehilangan fokus. Pendekatan yang sistematis dan kolaborasi yang solid dengan pihak-pihak terkait akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Pada bulan Oktober 2024, seluruh dokumen administratif yang diperlukan untuk penerapan BLUD selesai disusun dan dikirimkan ke tim IPCI untuk proses lebih lanjut.Keberhasilan ini merupakan salah satu bukti nyata dari kemampuan Syncore Indonesia dalam memberikan pendampingan profesional di bidang pengelolaan sampah. Meski menghadapi berbagai tantangan, tim kami tetap dapat menyelesaikan proyek dengan hasil yang memuaskan dan tepat waktu.Proyek ini juga menjadi pencapaian penting dalam perjalanan Syncore Indonesia di sektor pengelolaan sampah. Dengan pengalaman ini, Syncore Indonesia semakin dipercaya sebagai ahli dalam manajemen pengelolaan sampah, dan kami yakin bahwa pengelolaan sampah di setiap daerah di Indonesia bukan lagi menjadi masalah yang sulit untuk diatasi.

Pejabat Pengelola BLUD Sebagai Pilar Utama dalam Pengelolaan Keuangan dan Layanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu elemen kunci yang memegang peranan penting dalam pengelolaan BLUD adalah pejabat pengelola BLUD. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan operasional dan keuangan BLUD, termasuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Struktur Pejabat Pengelola BLUDDalam Permendagri 79/2018 dijelaskan bahwa pejabat pengelola BLUD adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan. Struktur pejabat pengelola BLUD terdiri dari:PemimpinPemimpin bertanggung jawab kepada kepala daerah.Pemimpin mempunyai tugas:memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;menyusun Renstra;menyiapkan RBA;mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dantugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.Pemimpin dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Dalam hal pemimpin tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.Pejabat KeuanganPejabat keuangan bertanggung jawab kepada pemimpin.Pejabat keuangan mempunyai tugas:merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;mengoordinasikan penyusunan RBA;menyiapkan DPA;melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;menyelenggarakan pengelolaan kas;melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dantugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.Pejabat TeknisPejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.Pejabat teknis mempunyai tugas:menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dantugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.Pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.Pelaksanaan tugas pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat PengelolaPejabat pengelola memegang peran krusial dalam operasional dan pencapaian tujuan BLUD. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa BLUD dikelola oleh individu yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri 79/2018, Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Pengangkatan ini bersifat definitif dan dituangkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Untuk jabatan Pemimpin BLUD, pengangkatan dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Sekretaris Daerah atau langsung oleh Kepala Daerah, tergantung pada status Pemimpin BLUD yang dipilih (PNS atau non-PNS) dan struktur organisasi daerah. Sementara itu, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD. Pengangkatan ini sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan. dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.Seorang pejabat pengelola harus memenuhi serangkaian kriteria dan kualifikasi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Berikut beberapa kriteria terkait pejabat pengelola BLUD:Pejabat pengelola dapat berasal dari profesional lainnya (diluar PNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)),Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.Pengadaan pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia. masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.Penunjukan pejabat pengelola BLUD bukanlah sekadar pemenuhan jabatan struktural semata. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar profesional, memiliki integritas, serta pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip tata kelola BLUD yang fleksibel namun tetap akuntabel. Pada akhirnya, kualitas dan kapabilitas pejabat pengelola inilah yang akan menjadi kunci utama keberhasilan implementasi fleksibilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan mutu layanan, memastikan BLUD dapat bergerak secara efektif dalam mencapai tujuannya memberikan pelayanan publik yang optimal. Syncore Indonesia melalui BLUD.id siap mendampingi proses pembentukan, pelatihan, dan penguatan kapasitas pejabat pengelola BLUD di seluruh Indonesia.Pendampingan BLUD

Jumlah Viewers: 784