Artikel BLUD.id

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (XVII)

Bendahara Pengeluaran BLUD BLUD.co.id - Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara Pengeluaran BLUD adalah sebagai berikut: Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan penutupan kas. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan Buku Pembantu BKU lainnya serta khususnya Buku Pembantu Sub Rincian Objek untuk mendapatkan nilai belanja per sub rincian objek. Berdasarkan rekapitulasi, bendahara Pengeluaran BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dokumen SPJ beserta BKU Pengeluaran dan Laporan Penutupan Kas kemudian diberikan ke Pejabat Keuangan BLUD untuk dilakukan verifikasi. Setelah mendapatkan verifikasi, Pemimpin BLUD ditetapkan sebagai bentuk pengesahan. Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Pelaporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD Dalam pelaksanaan anggaran BLUD, pemimpin BLUD Menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD. Laporan tersebut dengan pengamanan surat tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin. Berikut adalah ilustrasi dari Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Berdasarkan Laporan yang melindungi surat tanggung jawab tanggung jawab, kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengeluaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengeluaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP). Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semua laporan tersebut diserahkan secara berkala kepada PPKD.

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XVI)

H. Pertanggungjawaban Belanja BLUD Blud.co.id - Bendahara Pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangan. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU. Pertanggungjawaban Bulanan. Berikut adalah penjelasan lengkap dari kedua pertanggungjawaban belanja BLUD tersebut: 1. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Bendahara pengeluaran BLUD melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan adalah sebagai berikut: Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut Bendahara Pengeluaran BLUD merekapitulasi belanja dalam Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing. Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan lampiran pengajuan Surat-PPD-GU. 2. Pertanggungjawaban Bulanan Pertanggungjawaban bulanan dibuat oleh bendahara pengeluaran BLUD dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban bulanan tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan untuk semua dana yang digunakan oleh BLUD. Untuk kepentingan Analisa manajemen keuangan dana BLUD, laporan pertanggungjawaban yang disusun BLUD dapat dibuat berdasarkan sumber dana APBD, BLUD, dan SILPA BLUD sebelumnya. Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban bulanan berupa SPJ dilampiri dengan:     Buku Kas Umum Pengeluaran.     Laporan Penutupan Kas. Pertanggungjawaban bulanan pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Diskusi Workshop Persiapan Penerapan PPK BLUD RSUD Syech Yusuf Gowa Makassar

Blud.co.id - Tim Blud.co.id mengadakan diskusi Persiapan Penerapan PPK BLUD RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa Makassar Februari 2022. Acara Persiapan Penerapan PPK BLUD RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa Makassar merupakan langkah awal menuju pendampingan penerapan yang akan dilakukan mendatang. Acara pelatihan ini diikuti oleh empat peserta RSUD syekh Yusuf kabupatenRSUD syekh Yusuf kabupaten Gowa makasar dan berjalan dengan lancar. Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Pelatihan dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 Februari 2022 dan dilaksanakan di Arte Hotel Yogyakarta. Suasana penjelasan & latihan input teknis penatausahaan keuangan BLUD berjalan dengan lancar dan para peserta antusias untuk input data. Saat pemberian materi peserta terlihat aktif bertanya dan berdiskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber berpengalaman BLUD.co.id yaitu Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT. Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Secara keseluruhan acara berjalan dengan lancar dan di akhir sesi acara semua peserta dan narasumber melakukan foto dan jargon bersama.

Tim BLUD Adakan Kunjungan Ke Dinkes, RSP dan RSUD Karawang untuk Analisis Kebutuhan Klien

Blud.co.id - Tim BLUD melakukan kunjungan ke tiga tempat berbeda di Karawang yakni Dinkes, Rumah Sakit Paru dan RSUD Karawang.  Kunjungan ini dilakukan oleh Tim BLUD pada tanggal 28 hari Jumat bulan Januari 2022 kemarin.  Kunjungan dari tim BLUD ke beberapa tempat tersebut di Karawang untuk melakukan analisa kebutuhan klien.  Selain itu juga tim BLUD melakukan rincian kegiatan sebagai berikut yakni ke Dinas Kesehatan Karawang untuk mempererat tali silaturahmi.  Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Selain itu juga bersendawa dengan staf dan pejabat baru di lingkungan Dinas Kesehatan, RSP dan RSUD Karawang.  Tidak hanya itu, tim BLUD juga melakukan evaluasi terkait dengan pelatihan BLUD yang telah dilakukan pada tahun 2021 kemarin. Evaluasi dilakukan untuk melihat performa dan memperbaiki pendampingan kepada tiga instansi terkait tersebut di tahun 2022 ini. Setelah evaluasi selesai kegiatan dilanjutkan dengan melakukan diskusi kegiatan untuk tahun 2022 mendatang.  Tidak lupa juga tim BLUD melakukan Perkenalan Syncore dan penyajian produk pendampingan BLUD untuk RSUD Karawang yang belum melakukan pendampingan bersama dengan tim BLUD.co.id. Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Khusus untuk instansi dia yakni RSP Karawang dan Dinkes Karawang yang telah melakukan pendampingan di tahun 2021 kemarin dilanjutkan dengan diskusi untuk langkah selanjutnya.  Acara kunjungan ini dilakukan untuk menjalin hubungan dengan klien BLUD yang sudah pernah melakukan kerjasama dengan BLUD di tahun sebelumnya.  Selain itu juga kunjungan ini untuk membuka jalan silaturahmi untuk klien baru yang ingin bekerjasama dengan tim BLUD.co.id di tahun 2022. 

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XV)

F. Pembukuan di Pejabat Keuangan BLUD Blud.co.id - Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD dilakukan dalam rangka pembukuan untuk  mengendalikan rekening kas BLUD yang dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD.  Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD meliputi pencatatan atas: 1.Penerimaan pendapatan BLUD (Pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) yang diterima dari: a.Bendahara Penerimaan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD. b.Pembayaran Pendapatan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari rekening Pembayaran Pendapatan BLUD. Penerimaan Pembiayaan BLUD. Pengeluaran Belanja BLUD baik untuk mekanisme UP/GU maupun LS. Pengeluaran Pembiayaan BLUD Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo G. Pertanggungjawaban Pendapatan BLUD Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan BLUD memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:     Buku Kas Umum Penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan.     Register STS.     Bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan BLUD adalah sebagai berikut: Bendahara penerimaan BLUD memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan BLUD, maka Pejabat Keuangan BLUD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut. Apabila disetujui, maka Pemimpin BLUD akan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administrative) sebagai bentuk pengesahan. Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (XIV)

Blud.co.id - Setelah sebelumnya kita membahas mengenai proses keuangan yang dilakukan pejabat keuangan BLUD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses Penerbitan Surat-OPD-PK merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat-PPDPK Penerbitan. Surat-OPD PK adalah otoritas Pemimpin BLUD.  Dengan demikian, tanda tangan dokumen Surat OPD PK DIlakukan oleh pimpinan BLUD yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup BLUD.  Sebelum ditutup oleh Pemimpin BLUD, kemudian dikembalikan lagi ke Pejabat Keuangan untuk kemudian dilakukan pencairan dana. Surat-OPD-PK dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada permintaan periode pengeluaran kas. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Waktu pelaksanaan penerbitan Surat-OPD-PK diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Surat PPD-PK diterima.  Baca Juga: Tim BLUD Berhasil Lakukan Pendampingan Asistensi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Surat Pencairan Dana Pejabat Keuangan (SURAT-PD PK) Proses Penerbitan SURAT-PD PK merupakan tahapan terakhir dalam penatausahaan Pengeluaran BLUD yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan Surat-OPD PK.  Setelah Pemimpin BLUD memberikan persetujuan untuk mencairkan uang dalam bentuk Surat-OPD-PK. Pejabat Keuangan Maka pencairan pembayaran dengan cara mengeluarkan Surat Pencairan Dana (SURAT-PD PK) yang nantinya digunakan untuk pembayaran atau diberikan kepada pihak ketiga. SURAT-PD PK dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang telah ditetapkan. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Waktu pelaksanaan penerbitan Surat-PD PK: Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Surat-OPD PK diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima Surat-OPD PK. Apabila ternyata Pemimpin BLUD menyatakan bahwa menolak pencairan, maka Surat-OPD PK dikembalikan ke Pejabat Keuangan dan akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut yang akan dibantu oleh staf di Pejabat Keuangan.  Baca Juga: Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perbaikan dokumen pencairan ini paling lambat 1 hari kerja sejak Surat-OPD PK diterima. Untuk kepentingan pengendalian Pejabat Keuangan juga membuat Daftar Surat-PPD PK.  Setelah kita mengetahui proses penerbitan SOPD maupun SPD, selanjutnya kita perlu memahami pembukuan yang dilakukan oleh pejabat keuangan yang akan dibahas pada artikel berikutnya.

Jumlah Viewers: 10948