Artikel BLUD.id

Tujuan dan Asas Pengelolaan BLUD

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 s.d 5 Permendagri 79/2018, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan. Kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemda yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.  Pengelolaan BLUD juga harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:  1.Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum Kepala daerah menjadi penanggung jawab utama dan tertinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya pada penyelenggaraan pelayanan umum Pemda yang secara teknis dilaksanakan oleh BLUD. Oleh karena itu kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum oleh BLUD dilaksanakan dengan landasan peraturan kepala daerah. 2.Pejabat Pengelola BLUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan). Pejabat Keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan Pejabat Teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pemberian layanan umum tersebut diharapkan mengena pada sasaran sesuai ruang lingkup layanan yang dilakukan BLUD. 3.BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemda BLUD bukan merupakan entitas yang terpisah dari Pemda karena merupakan unit kerja dari satuan kerja perangkat daerah. BLUD merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berbeda dengan unit dan satuan kerja perangkat daerah yang lain karena mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 4.BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berbeda dengan BUMD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Implikasinya baik anggaran maupun laporan keuangan BLUD harus digabungkan dengan anggaran dan laporan keuangan Pemda.

BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL INDONESIA PART 3

 Pada artikel Museum Nasional Indonesia Part 2 telah dijelaskan mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia pada sesi pertama. Artikel kali ini akan membahas mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia untuk sesi kedua, berikut adalah artikelnya Seperti yang kita tahu pada artikel sebelumnya bahwa, Workshop pola pengelolaan BLU dimulai pada hari Jum’at 23 Desember 2022 yang dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi kedua ini diawali dengan penyampaian materi mengenai Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk BLU yang disampaikan oleh tim konsultan BLU Syncore Indonesia. Seperti halnya pada sesi pertama, pada sesi kedua ini Museum Nasional Indonesia cukup antusias dengan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber, ditandai dengan adanya diskusi antara Ibu Debby dengan konsultan BLU dari Syncore Indonesia, seperti berikut ini: Ibu debby: RSB yang sudah ada di museum nasional indonesia adalah hasil dari pengerjaan konsultan, sehingga tidak memahami darimana asal angka-angka yang ada di dalam RSB, dan bagaimana cara konsultan menyusunnya, kalau seperti itu bagaimana ya pak? Konsultan: Dalam penyusunan RSB BLU boleh-boleh saja menggunakan jasa konsultan, tetapi sebaiknya tidak semuanya dikerjakan oleh konsultan, pihak museum nasional indonesia juga perlu berkontribusi dalam penyusunan RSB tersebut. Misalnya untuk penetapan target pendapatan maupun belanja untuk 5 tahun mendatang, penentuan layanan, program, kegiatan, maupun strategis 5 tahun mendatang semestinya pihak museum memberikan kontribusi disitu. Jadi tidak semuanya dikerjakan konsultan, dan seharusnya penyusunan RSB juga perlu mempertimbangkan kinerja museum tahun-tahun sebelumnya. Sesi kedua dilanjutkan dengan konsultan memaparkan aplikasi BLU yang dimiliki Syncore Indonesia. Aplikasi BLU yang dimiliki Syncore Indonesia merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara mudah dimanapun kita berada. Aplikasi BLU Syncore terdiri dari beberapa modul yaitu (penganggaran (RBA), penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, dan pelaporan keuangan). Seperti yang kita tahu, dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2020 pasal 171 (1,2) mengamanatkan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban yang perlu dipersiapkan oleh BLU adalah laporan keuangan yaitu 7 laporan keuangan (LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL, Arus Kas, dan CALK). Dengan adanya aplikasi BLU Syncore ini diharapkan dapat membantu BLU di seluruh Indonesia dalam pola pengelolaan keuangan agar dalam hal pencatatan, maupun penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah.

SMKN Jawa Barat Menerapkan BLUD

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah. Dari data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK. Sebanyak 112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jogja 3 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, Sumatera Barat sebanyak 25 sekolah, dan Jawa Barat sebanyak 35 sekolah. Saat ini ada sebanyak 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan siswa memasuki dunia kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat mengumumkan peresmian BLUD 35 SMK tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat kepada 35 kepala sekolah di SMK Negeri 1 Karawang. Dengan adanya informasi tersebut merupakan hal yang memungkinkan bagi SMKN untuk dapat mengembangkan kinerja SMKN. Di dalam penerapan PPK BLUD, tentu adalah hal yang menarik karena SMKN belum terlalu banyak yang dapat menerapkan PPK BLUD. Untuk dapat menerapkan implementasi PPK BLUD SMKN di Jawa Barat dapat melaksanakan pelatihan PPK BLUD . Syncore BLUD menyediakan pelayanan jasa pelatihan dan pendampingan PPK BLUD. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah baru dimana Syncore BLUD dapat menjadikan peluang ini untuk dapat menggandeng dinas Pendidikan jawa barat.

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Menurut Pasal 50 sampai 57 Permendagri 79 tahun 2018, struktur anggaran BLUD terdiri dari tiga hal yakni pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Berikut penjelasan dari tiga hal sebagai berikut: 1. Pendapatan BLUD Pada pendapatan BLUD terdiri dari: Jasa layanan  Ialah imbalan yang didapatkan dari jasa layanan yang diberikan kepada BLUD masyarakat. Hibah Hibah terdiri dari hibah terikat dan hibah tidak terikat yang didapatkan dari masyarakat maupun dari badan lain. Hibah dipergunakan berdasarkan dengan tujuan pemberian hibah, serta sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD yang tercantum di naskah perjanjian hibah. Hasil kerjasama dengan pihak lain Hasil kerjasama dengan pihak lain adalah hasil yang didapatkan dari kerjasama BLUD APBD Merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan kas umum daerah yang dipakai guna belanja kegiatan yang berasal dari DPA APBD Dinas Kesehatan diluar DPA BLUD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Lain-lain pendapatan BLUD yang sah terdiri dari: Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD Investasi Pengembangan usaha 2. Belanja BLUD Beberapa hal terkait anggaran belanja BLUD yang akan dimasukkan dalam RBA yaitu: Belanja operasi Ialah seluruh belanja BLUD yang digunakan sebagai menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain. Belanja modal Ialah seluruh belanja BLUD yang digunakan dalam perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan yang dipakai untuk kegiatan BLUD, misalnya belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan , dan belanja aset tetap lainnya. 3. Pembiayaan BLUD Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan BLUD yang dimasukkan dalam RBA terdiri dari: Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan antara lain: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Divestasi Penerimaan utang/pinjaman Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan antara lain: Investasi Pembayaran pokok utang /pinjaman

Pola Pengelolaan Keuangan RSUD Karawang Dalam Rangka Keseragaman Laporan Keuangan Part 4

Semangat yang masih membara ada di semangat para peserta pelatihan pola pengelolaan keuangan RSUD Karawang dapat dilihat dari diskusi yang semakin seru. Narasumber yakni Niza Wibyana Tito, melanjutkan diskusi dengan menjelaskan apabila secara logika tidak mungkin belanja melebihi pendapatan. Hal ini bisa diatasi dengan efisiensi yang artinya uang masih banyak tetapi output dapat tercapai. Efisiensi dapat tercipta dengan cara membuat anggaran berbasis kinerja, misalnya anggaran untuk membeli obat berapa. Apabila sudah ditentukan maka volumenya bertambah berapa.  Setelah dilakukan penganggaran yang ternyata terjadi belanja yang tidak ada dananya maka bisa dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dibuat berita acara pergeseran yang didalamnya berisi alasan melakukan pergeseran dan ditandatangani oleh pemimpin BLUD.  Penjelasan berlanjut tentang tentang tarif, bahwasanya RSUD Karawang perlu membuat tarif yang nantinya menjadi peraturan gubernur agar bisa melakukan belanja barang dan jasa secara fleksibel.  Tarif BLUD dapat ditentukan dengan cara berikut ini: Menghitung sesuai unit cost Mengacu kebijakan kepala daerah yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat “Apakah RSUD Karawang sebelumnya sudah menggunakan SILPA?” tanya Pak Tito. Bu Lusi menjawab bahwa di tahun 2021 sudah menggunakan SILPA.  Berlanjut dengan bagaimana mekanisme belanja barang dan jasa di RSUD Karawang? Di RSUD Karawang apabila setelah masuk ke keuangan maka akan diverifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara. Di mana peran dari Pejabat Keuangan? Oleh karena itu pengajuan permohonan ditujukan untuk Pejabat Keuangan.  Bu Lusi melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana cara membuat RBA? Pak Tito langsung menjawab bahwa RBA bisa disusun dengan cara ini: Prognosa 2 tahun Analisa bisnis Acara diakhire dengan menjelaskan bahwa RBA merupakan dokumen terlampir untuk RKA. 

Koordinasi Jarak Jauh Tim Konsultan Syncore BLUD bersama Dinas Kesehatan dan BKAD Kota Serang melalui Zoom

Pada Jumat, 13 Januari 2023 telah berlangsung Koordinasi Jarak Jauh Online Bersama Dinas Kesehatan dan BKAD Kota Serang ini merupakan tindak lanjut dari PPK BLUD sebelumnya. Zoom tersebut dihadiri 4 peserta dari Dinas Kesehatan  dan didampingi oleh tim konsultan BLUD dari PT Syncore Indonesia. Pada sesi kali ini peserta sangat antusias saat berdiskusi dengan tim konsultan. Berikut pertanyaan-pertanyaan para peserta:  Pertanyaan Ibu Denty “Puskesmas sudah menginputkan pagu anggaran sumber dana dan kegiatan di tahun 2022, bagaimana cara menginputkan BOK?’’ kemudian jawaban tim konsultan “ untuk BOK di tahun 2022 tersebut direalisasikan oleh Puskesmas langsung. Untuk sistem aplikasi kita BOK dimasukan sebagai anggaran dan penatausahaan karena BOK itu dari APBD maka dimasukkannya secara gelondongan, serta rincian dari BOK itu sendiri dapat dilihat di simbada/simral”. Langkah-langkah dalam menginputkan BOK adalah : 1. BOK diinputkan pada anggaran secara gelondongan Diproyeksikan di pendapatan APBD dipilih yang BOK Diproyeksikan di belanja APBD dipilih BOK kemudian dipilih akan dimasukkan ke belanja barang dan jasa, belanja modal atau belanja pegawai 2. BOK diinputkan di penatausahaan secara gelondongan Di bagian penatausahaan, dimasukkan ke pendapatan APBD masuk ke rekening kas di bendahara pengeluaran APBD dengan kode rekening dana APBD BOK Di bagian penatausahaan, dimasukkan ke belanja APBD pilih BOK, apabila itu belanja barang dan jasa maka pilih rekening belanja barang dan jasa APBD 3. BOK diinputkan ke Akuntansi Misalnya membeli barang yang bersumber dariAPBD kemudian mengakui pembelian barang habis pakai dan belanja modal. Belanja barang habis pakai ini perlu dilakukkan penyesuaian. Penyesuaian ini dicatat sebagai penambahan persediaan BHP dari APBD. Sehingga jurnal yang dibuat adalah debit suku cadang, kreditnya beban barang dan jasa sebesar 15 juta (contoh). Dengan adanya penyesuaian ini maka nilai beban berkurang menjadi 0 dan sediaan bertambah sebesar 15juta.  Tim konsultan menjelaskan bahwa hal yang terpenting adalah dinas perlu mengecek inputan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran puskesmas apakah sama dengan nilai kas setara kas. Apabila nilainya sudah sama maka 50-60% laporan keuangan sudah tersusun tinggal input penyesuaian di bagian Akuntansi. Kemudian Bapak Rika Bertanya “Kalau sempat melihat CALK-nya di laporannya apakah sudah bisa dipakai?” kemudian tim konsultan menjawab “Sudah bisa dilihat laporannya. Bentuk Laporannya untuk Dinas Kesehatan ini gelondongan semua puskesmas. Dinas Kesehatan harus memposting satu-persatu puskesmas. Setelah diposting maka nantinya CALK-nya diisi oleh puskesmas masing-masing dan formatnya disesuaikan oleh dinas Kesehatan itu sendiri”.  Apabila puskesmas menerima  dropping BHP, maka puskesmas melakukan penyesuaian asset, persedian, dan hibah,  dari APBD dan pencatatan in  dari dinas out nya ke  puskesmas in lagi ke puskesmas. pada saat diaudit, yang diauditkan puskesmas karena barangnya di puskesmas. Pertanyaan selanjutnya Bapak Rika “Kalau barang dari Gudang obat  mau di drop ke puskesmas harus dicatat?’’, kemudian jawaban Tim konsultan “Harus dicatat  di puskesmas karena sangat diperlukannya catatan in-outnya. ’’  Kemudian Bapak rika wahyudi selaku Dinas Kesehatan Kota Serang Menyampaikan pesan jika memanfaatkan dengan baik kesempatan yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kota Serang dengan Syncore BLUD.

Jumlah Viewers: 10924