Artikel BLUD.id

Intip Keseruan Workshop Pra BLUD Dinas Kesehatan Kota Bontang!

Syncore BLUD kembali menyelenggarakan workshop untuk pendampingan penyusunan dokumen pra BLUD pada tanggal 18-20 Oktober 2023 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta. Sebanyak 45 peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Bontang, 6 Puskesmas yang tersebar di Kota Bontang dan 1 Labkesda Kota Bontang turut berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini. Kegiatan workshop diawali oleh sesi materi seputar BLUD yang dibuka pada tanggal 18 Oktober 2023, sesi ini diperuntukan bagi peserta untuk memahami esensi dari BLUD itu sendiri, seperti apa alur dari sistem BLUD, siapa saja dan terlibat dalam BLUD, dan apa saja yang keuntungan menjadi BLUD. Sesi materi ini dibawakan oleh Narasumber sekaligus Pakar BLUD yakni Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT, selaku narasumber yang sudah memiliki berbagai pengalaman seputar BLUD. Peserta workshop tampak antusias dalam mengikuti sesi materi ini dengan memunculkan banyak pertanyaan seputar BLUD. Setelah sesi materi berlangsung, peserta memasuki penysunan dokumen Pra BLUD yakni surat-surat pengantar seperti Surat Permohonan Menerapkan BLUD, Surat Bersedia Di Audit dan Surat Kesanggupan Meningkatkan Kinerja. Selain itu dokumen lain yang juga disusun adalah dokumen Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal, serta kertas kerja Laporan Keuangan. Masing-masing peserta pertama-tama di pandu oleh Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, CAAT untuk mengisikan template dokumen Pra BLUD, kemudian peserta di arahkan untuk mengisi sesuai petunjuk yang diberikan dan di pandu oleh konsultan pendamping BLUD yang bertugas. Peserta tampak antusias mengikuti sesi penyusunan dokumen pra BLUD dan berkonsultasi seputar dokumen dengan masing-masing konsultan pendamping. Baca juga: Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab Bersama

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD menjadi aspek yang sangat krusial. Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah upaya penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana publik. Artikel ini akan membahas mengapa sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD penting dan bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pentingnya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD membantu mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara etis. Pemahaman Tentang Peran BLUD: Masyarakat umum sering tidak sepenuhnya memahami peran dan kontribusi BLUD dalam penyediaan layanan publik. Sosialisasi membantu menjelaskan bahwa BLUD adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya. Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan: Sosialisasi yang efektif dapat memengaruhi staf BLUD untuk bertindak dengan integritas dan mencegah penyalahgunaan keuangan. Mereka menyadari konsekuensi hukum dan etika dari tindakan yang merugikan dana publik. Manfaat dari Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan BLUD dalam penyediaan layanan. Mereka menjadi pemantau yang lebih aktif dan kritis. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Ketika masyarakat memahami pengelolaan keuangan BLUD, mereka dapat lebih aktif dalam mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Ini meningkatkan partisipasi dalam proses demokratis. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Sosialisasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan BLUD. Masyarakat lebih cenderung mendukung program-program dan inisiatif yang mereka percayai dikelola dengan baik. Cara Efektif Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Layanan Pelanggan dan Komunikasi Terbuka: Membangun hubungan yang kuat antara BLUD dan masyarakat melalui layanan pelanggan yang baik dan komunikasi terbuka. Penggunaan Media Sosial dan Kampanye Informasi: Memanfaatkan media sosial dan kampanye informasi untuk menjelaskan konsep pengelolaan keuangan BLUD kepada masyarakat. Seminarr dan Workshop: Mengadakan seminar dan workshop untuk memperdalam pemahaman staf BLUD tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan penatausahaan keuangan BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD. Workshop Penatausahaan Keuangan BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan keuangan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. Kesimpulannya Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah alat penting dalam membangun kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan sosialisasi yang efektif, BLUD dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD untuk mencapai tujuan ini. Baca juga: Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok

Pendampingan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu model pengelolaan yang diterapkan dalam sektor kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kota Depok adalah salah satu lembaga yang berpotensi untuk mengadopsi model BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dalam konteks ini, penyusunan dokumen administratif yang kuat dan komprehensif adalah langkah penting dalam persiapan penerapan BLUD. Labkesda Kota Depok menyiapkan untuk menerapkan pola pengelolaan BLUD dengan bekerjasama dengan Syncore BLUD.   Berikut ini adalah panduan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen administratif BLUD untuk Labkesda Kota Depok:   Memahami Konsep BLUD: Pahami dengan baik konsep dan prinsip dasar BLUD. Ini termasuk pemahaman tentang otonomi keuangan, manajemen sumber daya, dan akuntabilitas yang diperlukan dalam model ini. Tim Penyusunan Dokumen: Bentuk tim yang terdiri dari tenaga ahli keuangan, manajemen, dan kesehatan. Tim ini akan bertanggung jawab atas penyusunan dokumen administratif dan pengawasan implementasi BLUD. Identifikasi Tujuan dan Visi Labkesda: Definisikan visi dan tujuan jangka panjang Labkesda sebagai BLUD. Tujuan ini harus berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Depok. Penyusunan Renstra (Rencana Strategis):Buat Rencana Strategis yang mencakup tujuan jangka panjang, strategi, dan prioritas operasional. Pastikan Rencana Strategis ini mendukung visi Labkesda sebagai BLUD. Penyusunan Renja (Rencana Kerja Tahunan):Buat Rencana Kerja Tahunan yang mendetail, yang mencakup proyeksi pendapatan, anggaran belanja, dan proyeksi pelayanan kesehatan tahunan. Penyusunan Pedoman Pelayanan dan Tarif:Tentukan pedoman pelayanan yang mencakup jenis pelayanan kesehatan, tarif, dan prosedur administratif. Pastikan bahwa tarif yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan kesehatan yang berlaku. Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan:Pastikan bahwa staf Labkesda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan BLUD. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat juga diperlukan untuk mengarahkan perubahan. Pengelolaan Risiko:Buat rencana pengelolaan risiko yang mencakup cara mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama implementasi BLUD. Kesiapan Teknis dan Infrastruktur:Pastikan bahwa Labkesda memiliki infrastruktur teknis yang memadai, seperti sistem informasi kesehatan, untuk mendukung operasi BLUD. Bekerja Sama dengan Instansi Terkait:Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam penerapan BLUD. Ini penting untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional dan regional. Pendampingan dan konsultasi dengan Syncore BLUD dengan tenaga ahli BLUD Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT.  yang sudah berpengalaman dalam membantu dalam menyusun dokumen administratif. Dengan persiapan yang cermat dan dokumen administratif yang baik, Labkesda Kota Depok dapat berhasil menerapkan model BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baca juga: Komitmen Bupati Puncak Jaya Papua Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Komitmen Bupati Puncak Jaya Papua Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bupati Puncak Jaya Papua bersama Tim Syncore BLUD tengah melakukan sosialisasi terkait penerapan BLUD. Dalam acara tersebut Bupati Puncak Jaya menyampaikan bahwa pemda memiliki komitmen yang tinggi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puncak Jaya Papua yaitu dengan mengalokasikan lebih kurang lebih 10% dari APBD untuk bidang kesehatan. RSUD Mulia berdiri pada tahun 2003 yang berlokasi di Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, yang merupakan satu satunya RSUD yang ada di kecamatan Puncak Jaya Papua. RSUD Mulia salah satu RSUD di Puncak Jaya Papua yang di arahkan oleh Bupati untuk dapat menerapkan BLUD. Tentunya dalam prosesnya RSUD membutuhkan bantuan pakar BLUD Bapak Niza Wibiana Tito, M.Kom, M.M , CAAT untuk membantu memberikan pemahaman terkait BLUD. Dengan penerapan BLUD nantinya diharapkan RSUd Mulia dapat meningkatkan pelayanan dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Tim syncore BLUD dalam 3-5 oktober 2023, melakukan pendampingan penyusunan dokumen administratif sebagai syarat terakhir untuk penerapan BLUD. Baca juga: Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara Kepulauan Riau

Pada tanggal 13-15 September telah berlangsung acara pemahaman BLUD pada SMKN 1 Bintan Utara yang diselenggarakan di aula SMKN 1 Bintan Utara. Dalam acara ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Sub Bagian Perbendaharaan BKAD, Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan Bappeda serta seluruh guru di SMKN 1 Bintan Utara. Pemahaman BLUD di SMKN 1 Bintan Utara juga menghadirkan Bapak Niza Wibiyana Tito selaku pakar BLUD yang sudah berpengalaman dalam mendampingi BLU/BLUD di lebih dari 1.400 instansi di Indonesia. Sebelumnya telah disampaikan oleh Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau bahwa SMKN di Kepulauan Riau yang sudah menerapkan BLUD adalah SMKN 1 Tanjung Pinang, SMKN 2 Tanjung Pinang, SMKN 1 Batam, SMKN 2 Batam, SMKN 6 Batam. Dari kelima SMKN tersebut, tiga SMKN yaitu SMKN 1 Batam, SMKN 2 Batam, dan SMKN 6 Batam dalam persiapan penerapan BLUD didamping oleh Syncore Indonesia. Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 terdapat 11 SMKN di Kepulauan Riau yang akan ditetapkan menjadi BLUD. Disambung dengan penjelasan oleh pakar BLUD yaitu Pak Tito bahwa SMKN perlu segera menerapkan BLUD karena SMKN memiliki unit produksi atau TEFA yang mampu menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Untuk dapat mengelola keuangan TEFA maka SMKN di Indonesia harus menerapkan BLUD, jika tidak segera menerapkan BLUD kemungkinan besar akan terjerat permasalahan keuangan di SMKN. Baca juga: Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Workshop PPK BLUD Puskesmas Di Kabupaten Sukamara

Minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 12-14 Oktober telah berlangsung acara workshop pola pengelolaan keuangan BLUD oleh puskesmas di Kabupaten Sukamara. Acara ini dihadiri oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sukamara meliputi Puskesmas Sukamara, Puskesmas Permata Kecubung, Puskesmas Pantai Lunci, Puskesmas Jelai dan Puskesmas Balai Riam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dan BPKAD turut hadir dalam acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Acara ini tidak luput dengan kehadiran Bapak Niza Wibiyana Tito selaku pakar BLUD yang berpengalaman dalam mendampingi PPK BLUD pada lebih dari 1.400 instansi di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut Pak Tito mengupas tuntas materi PPK BLUD mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penyampaian materi yang lugas dan mudah diterima membuat peserta workshop sangat antusias dalam mempelajari Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pada dasarnya dalam mengelola keuangan BLUD tidaklah rumit hanya saja perlu memahami berbagai aturan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Kelima puskesmas di Kabupaten Sukamara saat ini sedang mempersiapkan rencana bisnis anggaran untuk tahun 2024. Melalui workshop ini, puskesmas dapat memahami cara penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran. Selain itu puskesmas juga mempelajari mengenai penatausahaan keuangan hingga pelaporan. Pada sesi akhir acara yaitu penutupan, dari pihak BPKAD mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh pakar Syncore BLUD yaitu  Pak Tito yang telah menjelaskan materi dari penganggaran hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting bagi BPKAD dalam proses penyusunan anggaran agar tepat sasaran. Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara juga menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan agar pengelolaan keuangan menjadi tranparan dan akuntabel. Baca juga: Pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Kota Surakarta

Jumlah Viewers: 10910