Artikel BLUD.id

BLUD Salah Satu Faktor Meningkatnya Pelayanan Publik

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Dibandingkan dengan SKPD umum, model pengelolaan keuangan BLUD memberikan kebebasan berupa fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang baik serta sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari peraturan umum pengelolaan keuangan daerah.  Dalam hal pengelolaan keuangan, BLUD memiliki fleksibilitas, antara lain adalah pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan hutang dan piutang, pengadaan barang dan jasa, tarif, pengelolaan investasi, pengelolaan kerja sama, pengelolaan sumber daya manusia, SiLPA, dan remunerasi. Terdapatnya hak istimewa ini untuk BLUD dikarenakan adanya sebuah kewajiban yakni guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk publik atau masyarakat. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) perlu dilaksanakan dengan objektif dan selektif. Hal tersebut seperti menilai layak tidaknya sebuah perangkat daerah yang menerapkan BLUD wajib dinilai oleh tim penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang nanti hasil nilainya berdasarkan pada penilaian objektif dan bukan hanya pemenuhan kelengkapan syarat adminitratif. Selain obyektivitas hasil evaluasi, keberadaan BLUD juga harus dikontrol dalam bentuk kontrak kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan Pimpinan BLUD. Pimpinan daerah bertanggung jawab atas kebijakan pelayanan dan pimpinan BLUD bertanggung jawab untuk mendemonstrasikan hasil pelayanan. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan PPK-BLUD bukan sekedar perubahan bentuk yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, dan pengelakan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik, kinerja keuangan dan tunjangan kinerja kepada masyarakat. Melanjutkan pemenuhan salah satu etos BLUD yang dikelola berdasarkan “sound business practice”. Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan BLUD. Pendampingan BLUD milik PT. Syncore Indonesia telah mendampingi lebih dari 1000 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain.  Workshop dari PT.Syncore Indonesia ini termasuk layanan favorite selama 10 tahun berdiri, dikarenakan dalam proses pendampingannya menggunakan pakar keuangan BLUD bernama Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom.,M.M.,CAAT. Bapak Niza mempunyai pengalaman di bidang pendampingan BLUD selama lebih dari 8 tahun di berbagai UPT/D. baca juga: Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD  

Mengoptimalkan Layanan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model pengelolaan organisasi di sektor publik yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan proses yang terstruktur dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi pada BLUD Keterbukaan Transparansi: Proses monitoring dan evaluasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan masyarakat tentang kinerja BLUD. Ini memungkinkan transparansi yang diperlukan dalam penggunaan anggaran, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan organisasi. Perbaikan Berkelanjutan: Melalui analisis yang terus-menerus, BLUD dapat mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi, proses, atau kebijakan untuk meningkatkan layanan yang disediakan. Akuntabilitas dan Kredibilitas: Monitoring dan evaluasi yang konsisten membantu BLUD dalam memenuhi kewajibannya kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap institusi tersebut. Langkah-langkah dalam Proses Monitoring dan Evaluasi BLUD Penetapan Tujuan yang Jelas: Sebuah BLUD harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan efektif. Tujuan ini harus sejalan dengan misi organisasi dan kebutuhan masyarakat. Pengumpulan Data dan Indikator Kinerja: Data yang relevan harus dikumpulkan secara teratur untuk memantau kinerja BLUD. Indikator kinerja, seperti tingkat pelayanan, kepuasan pelanggan, efisiensi anggaran, dan lainnya, harus ditetapkan dan diukur secara sistematis. Analisis dan Evaluasi: Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengevaluasi pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup identifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Temuan dari proses evaluasi harus diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkrit. Ini dapat mencakup perubahan strategi, alokasi anggaran yang lebih baik, peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia, atau pengembangan kapasitas organisasi. Tantangan dalam Proses Monitoring dan Evaluasi BLUD Keterbatasan Sumber Daya: Terkadang, BLUD dapat menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, atau anggaran, yang dapat menghambat efektivitas proses monitoring dan evaluasi. Kesulitan dalam Pengukuran Kinerja: Terkadang, menetapkan indikator kinerja yang tepat dan mengukur kinerja BLUD secara obyektif bisa menjadi tantangan. Hal ini memerlukan kerangka kerja yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang operasi BLUD. Proses monitoring dan evaluasi yang efektif adalah pondasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam proses ini, BLUD dapat memastikan penggunaan yang efisien dari sumber daya yang ada dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan memprioritaskan monitoring dan evaluasi, BLUD dapat menjadi teladan dalam pengelolaan layanan publik yang efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baca juga: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Kolaborasi dengan Konsultan Profesional

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup pelayanan publik memerlukan langkah-langkah yang tepat dan berkesinambungan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dalam upaya ini, kerja sama dengan konsultan profesional telah terbukti memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. 1. Keahlian Khusus dan Pengalaman yang Mendalam Konsultan membawa keahlian khusus dan pengalaman yang mendalam dalam berbagai aspek manajemen, termasuk keuangan, teknologi informasi, manajemen SDM, dan strategi operasional. Keahlian ini sangat berharga dalam membimbing BLUD menghadapi tantangan khusus yang mungkin mereka hadapi. 2. Pendekatan Objektif dan Independen Sebagai pihak eksternal, konsultan dapat memberikan pandangan yang independen dan objektif terhadap proses dan operasi BLUD. Hal ini membantu dalam identifikasi masalah, kelemahan, dan potensi perbaikan tanpa terikat oleh dinamika internal organisasi. 3. Implementasi Praktik Terbaik dan Inovasi Terbaru Konsultan sering memiliki akses ke praktik terbaik dan inovasi terbaru dalam berbagai sektor. Dengan membawa gagasan-gagasan segar dan solusi inovatif, mereka membantu BLUD meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 4. Peningkatan Efisiensi Operasional Melalui audit mendalam dan analisis, konsultan dapat memberikan rekomendasi yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi operasional BLUD. Mulai dari pengelolaan anggaran hingga peningkatan proses kerja, kerja sama dengan konsultan membantu BLUD dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. 5. Penyusunan Rencana Strategis dan Evaluasi Berkelanjutan Konsultan membantu BLUD dalam menyusun rencana strategis yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Mereka juga membantu dalam menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa BLUD tetap berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian tujuan mereka. 6. Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Internal Kerja sama dengan konsultan bukan hanya tentang solusi instan, tetapi juga tentang pembelajaran jangka panjang. Konsultan dapat memberikan pelatihan, transfer pengetahuan, dan bimbingan kepada tim internal BLUD, memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. 7. Fokus pada Inovasi dan Kreativitas Konsultan mendorong BLUD untuk berpikir di luar kotak. Dengan membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif, mereka membantu BLUD untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Kerja sama dengan konsultan merupakan investasi yang berharga bagi BLUD. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa oleh konsultan, BLUD dapat memperbaiki operasi mereka, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Baca juga: Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang

Asistensi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Tangerang

Pada kesempatan kali ini tanggal 15-17 November 2023, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melakukan asistensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BLUD dengan baik. Dalam acara asistensi ini didampingi oleh konsultan BLUD dan diselenggarakan di kantor Meravi id. Acara ini dimulai dengan pembahasan mengenai alur pergeseran anggaran. Rencana Bisnis Anggaran yang biasa disingkat RBA dapat dilakukan pergeseran dengan mudah apabila RBA murni maupun RBA perubahan sudah disahkan sebelumnya.  Pengesahan RBA dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini bertujuan agar baik RBA Murni maupun RBA Perubahan yang telah disahkan atau ditetapkan ketika dilakukan pergeseran tidak akan mengubah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Setelah RBA disahkan oleh TAPD, UPTD dapat melakukan belanja sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Namun perlu diingat kembali bahwa dalam penyusunan RBA harus menyusun ambang batas. Tujuan dari penyusunan ambang batas sendiri adalah menentukan seberapa besar UPTD bisa melakukan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya terkait dengan penerimaan dapat dicantumkan nama penyetor untuk melengkapi informasi pada Tanda Bukti Pembayaran. Pembahasan dilanjutkan tentang buku panjar, bahwasanya buku panjar sebelumnya telah digunakan di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sehingga ingin menerapkan Kembali buku panjar di system e-blud. Berikutnya dilanjutkan pembahasan mengenai penginputan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian sendiri dilakukan setiap semesteran. Sehingga dalam 1 periode tahun dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian sebanyak 2x. Pada periode ini, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk semester 2. Jurnal penyesuaian di semester 2 ini selanjutnya akan dilakukan jurnal pembalik di awal tahun 2024 menggunakan database tahun 2024. Baca juga: Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Workshop Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di Forriz Hotel, Yogyakarta. Ada 6 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Perekonomian Setda (2 orang), Puskesmas Bluto (2 orang), Dinas Kesehatan (2 orang). Permendagri 79 Tahun 2018 : BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendorong pengelolaan BLUD yaitu: Fleksibilitas, Sistem Pembayaran Kapitasi di Puskesmas, dan Kualitas Layanan Publik. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan Evaluasi BLUD bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD, Upaya peningkatan kinerja, dan Aspek keuangan dan non keuangan. Dengan pelaksana yaitu Tim Evaluasi BLUD dan Dewan Pengawas, dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Untuk kendala dan tantangannya adalah sebagian tenaga puskesmas adalah tenaga BLUD, harus mengikuti SE Menpan RB, Pembinaan BLUD sesuai Permendagri 79 ada di Dinkes, bagaiman peran tim pembina Kabupaten, Indikator KBK sulit tercapai, Renstra transisi dengan nomenklatur SIPD.  Cara Menyusun Indikator yaitu ada kejelasan tujuan dan latar belakang dari tiap-tiap indikator dan mengapa indikator tersebut penting dan dapat menunjukkan tingkat kinerja organisasi/bagian/unit kerja, kejelasan terminology / definisi operasional yang digunakan, kapan pengumpulan data (kapan indikator harus di update), kapan harus dianalisis, cara analisis, dan interpretasinya, numerator dan denominator, darimana data diperoleh (system informasi untuk mendukung perolehan data) , target.  Baca juga: Pemahaman e-SKP pada RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Administrasi

Pemahaman e-SKP pada RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Administrasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki tantangan unik dalam administrasi yang memerlukan efisiensi tinggi dan tingkat transparansi yang baik. Workshop e-SKP (Sistem Kinerja Pegawai) menjadi solusi modern untuk memperbarui dan meningkatkan manajemen administratif di RSUD.  Pada tanggal 15-16 November telah berlangsung acara pemahaman e-SKP RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat yang diselenggarakan di Gedung Meravi.id Yogyakarta. Dalam acara ini dihadiri oleh 5 peserta dari RSUD Pratama Sendawar. Pemahaman e-SKP RSUD Pratama Sendawar Kutai Barat juga menghadirkan 2 narasumber yaitu Bapak Yudistira Susila Putra,S. STP dan Agus Sriyana, S. H.  Hari pertama diisi oleh Bapak Yudistira Susila Putra,S. STP selaku pakar e-SKP. Bapak Yudisira menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran dari e-SKP adalah peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, pegawai dan pegawai, pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. E-SKP juga penting dikarenakan mampu meningkatkan akurasi dan keterukuran data kinerja pegawai, meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam administrasi kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Selain pemaparan materi e-SKP, narasumber juga memperlihatkan bagaimana cara untuk pengisian penilaian kinerja ke aplikasi e-SKP. Pada hari kedua diisi oleh Bapak Agus Sriyana,S.H. Bapak Agus menyampaikan bahwa “Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi berfokus pada pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya (sdm dan anggaran) yg dimiliki secara efektif dan efisien.”  Kesimpulannya Pemahaman e-SKP di RSUD bukan hanya langkah menuju efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan motivasi pegawai. Melalui pemahaman dan penerapan sistem ini, RSUD dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. baca juga: Workshop Penerapan Persiapan BLUD pada BPKPD, Puskesmas, Labkes dan RSUD Kabupaten Sragen

Jumlah Viewers: 10908