Artikel BLUD.id

Permasalahan Tata Kelola PPK BLUD

Permasalahan Tata Kelola PPK BLUD   1. Mengapa puskesmas di BLUD kan? Bukanya BLUD itu seperti bisnis ya Pak, sedangkan kesehatan kita kan berbasis layanan kepada masyarakat, lalu seperti apa seharusnya kami? jawab : BLUD itu meningkatkan pelayanan, jadi dia diberi fleksibilitas dalam memberikan pelayanan karena motonya semata-mata tidak mencari keuntungan tapi dalam rangka meningkatkan pelayanan. jadi rohnya adalah untuk meningkatkan pelayanan, jika nanti ada keuntungan ya itu hanya efek dari meningkatnya pelayanan.   2. Penerapan BLUD di beberapa puskesmas kami awalnya penyusunan RKA nya menjadi satu, tetapi seiring berjalannya waktu kita pecah per puskesmas (untuk RKA) dengan alasan untuk memudahkan sistem pelaporan dalam simda, terkait dalam penyediaan pelaporannya itu nanti seperti apa ? jawab :dalam BLUD masing-masing puskesmas membuat RBAnya sendiri, baru nanti dikonsolidasikan ke dinas (masuk ke RKAnya dinas).   3. Terkait dengan kewenangan, ketika setelah APBD-P disahkan ternyata ada satu puskesmas BLUD kami dalam penempatan 3 jenis belanja ada yang agak keliru dalam memasukkan kedalam postnya. bolehkah dia melakukan pergeseran (pergeseran dari antar jenis belanja) dalam penyusunan anggaran perubahan tersebut ? jawab : Dalam satu jenis boleh dilakukan pergeseran tetapi jika antar jenis belanja itu tidak boleh.   4. Terkait penggunaan sisa kas, jika dilihat posisi sisa kas di BLUD masuknya di (SILPA) ini boleh digunakan sebelum diaudit oleh BPK tapi ada aturan tersendiri, haruskah ada suatu kewajiban yang akan kita buat dan aturannya untuk siapa ? jawab : aturan hanya untuk BLUD, sisa kas itu tidak setor ke kas daerah tetapi itu merupakan bagiannya dari SILPAnya daerah.   5. Apakah BLUD tidak perlu di audit oleh KAP ? jawab : KAP tidak boleh mengaudit yang boleh hanya BPK. jika daerah menganggarkan audit oleh KAP hal tersebut keliru karena tidak ada dasar hukumnya. Yang boleh hanya BPK karena BPK juga lembaga independen   6. DPA tahun 2016 di mana DPA puskesmas BLUD menjadi satu kesatuan di dinas kesehatan. Namun tahun 2017 BPKP sudah membuat per itemnya dan sudah tercatat di SIMDA, jika itu harus bergabung jadi satu di dinas kesehatan apakah boleh nanti di tahun 2018 dijadikan satu? jawab : setiap puskesmas seharusnya membuat satu laporan konsolidasi yang berisi total gelondongan belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Rinciannya ada di RBA. Sehingga yang dikonsolidasikan 3 belanjanya saja.   7. Terkait Perbub tatakelola PPK BLUD, untuk memudahkan pelaksanaannya, maka penyusunan tersebut kita jadikan satu peraturan. Apakah itu boleh dilakukan ? jawab : kalau mau peraturannya dijadikan satu itu nanti akan kesusahan jika akan dilakukan revisi, sebaiknya di pecah-pecah saja, selain memudahkan jika nanti ada revisi, tentu akan memudahkan juga menyusun peraturannya.   8. Apakah jasa layanan bisa digunakan untuk belanja modal ? jawab : untuk jasa layanan tidak ada larangan, bisa digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa dan modal.   9. Tentang pembagian jaspel berapa prosentase idealnya ? jawab : kalau diluar kapitasi kalau sudah jadi BLUD diatur oleh kepala daerah, kalau mau sehat supaya tidak tergantung dari APBD, jasa layanan maksimal 35%.   10. Apakah boleh Pos dari program APBD yang terkena rasionalisasi bisa di BLUD kan ? jawab : kalau belum dilaksanakan programnya ya silahkan dipindah dengan ketentuan yang berlaku, tapi kalau sudah dilaksanakan programnya baru dipindah sebaiknya tidak demikian sebab akan menimbulkan masalah.   contoh dokumen BLUD silahkan download di sini. Regulasi BLUD silahkan download di sini  

Pelatihan Software PPK-BLUD Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelatihan software PPK-BLUD puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung meriah. Peserta yang berasal dari 32 puskesmas yang berada di Kabupaten Kutai Kertanegara sangat antusias mengikuti pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini. Puskesmas yang mengikuti pelatihan ini adalah Puskesmas Muara Muntai, Puskesmas Kahala, Puskesmas Badak Baru, Puskesmas Rimba Ayu, Puskesmas Rapak Mahang, Puskesmas Mangkurawang, Puskesmas Loa Ipuh, Puskesmas Sebulu I, Puskesmas Sebulu II, Puskesmas Muara Badak, Puskesmas Tabang, Puskesmas Teluk Dalam, Puskesmas Separi III, Puskesmas Batuah, Puskesmas Muara Kaman, Puskesmas Sanga-Sanga, Puskesmas Bunga Jadi, Puskesmas Kota Bangun, Puskesmas Loa Kulu, Puskesmas Ritan Baru, Puskesmas Samboja, Puskesmas Jonggon Jaya, Puskesmas Sungai Mariam, Puskesmas Loa Duri, Puskesmas Muara Wis, Puskesmas Perangat, Puskesmas Loa Janan, Puskesmas Sungai Merdeka, Puskesmas Kembang Janggut, Puskesmas Handil Baru, Puskesmas Marang Kayu, dan Puskesmas Muara Jawa. Maing-masing puskesmas mengirimkan empat perwakilannya. Hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beberapa pejabat penting. Pelatihan hari pertama dimulai pukul 08.30 waktu setempat. Setelah dibuka dengan sambutan dari PT Syncore dan perwakilan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, acara diisi dengan penyampaian materi terkait badan layanan umum daerah (BLUD) oleh Bapak Ir. Bejo Mulyono, MML. Diskusi pada sesi pertama ini berjalan ramai. Peserta pelatihan sangat aktif menyampaikan pandangan mereka terkait BLUD. Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. Materi yang disampaikan terkait penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Pada sesi ini peserta dipandu untuk melakukan mapping RBA 2018 yang telah mereka siapkan. Pelatihan hari kedua melanjutkan materi RBA yang baru setengahnya disampaikan di hari pertama. Di hari kedua ini, peserta mulai dikenalkan dengan software PPK-BLUD rancangan PT Syncore. Selain diberikan pengarahan mengenai penyusunan RBA, peserta juga mulai dipandu untuk menggunakan software PPK-BLUD dalam penyusunan RBA mereka. Di sesi kedua, peserta dijelaskan mengenai alur penerimaan, dan kemudian dipandu untuk menginput data penerimaan mereka ke dalam sistem. Pelatihan hari ketiga diisi dengan melanjutkan menginput data penerimaan yang pada hari kedua belum tuntas dilakukan. Setelah semua data terinput, peserta dipandu untuk melakukan analisis data mereka. Sesi kedua, dilaanjutkan dengan materi pengeluaran. Pada sesi ini, peserta juga dipandu untuk melakukan input data pengeluaran mereka. Setelah input data penerimaan dan pengeluaran selesai, peserta dipandu untuk melakukan analisis data mereka. Sesi terakhir diisi dengan penjelasan mengenai akuntansi. Acara pelatihan ini ditutup dengan foto bersama seluruh peserta menggunakan kaos berlogo BLUD. Berita lain terkait pelatihan di Kutai Kartanegara dapat dilihat di sini

Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK Bersama Dinkes Kutai Kartanegara

Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK Bersama Dinkes Kutai Kartanegara   Pelatihan ini diikuti oleh 32 puskesmas yang sudah menjadi BLUD. Pelatihan ini lebih berfokus kepada pola pengelolaan keuangan BLUD. Mulai dari konsep RBA , penyusunan RBA hingga pembuatan dokumen RBA 5 BAB. Pelatihan juga menghadirkan Bapak Ir. Bejo Mulyono, beliau adalah salah satu penggagas peraturan menteri dalam negeri 61 tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Beliau menyampaikan bahwa seharusnya BLUD sudah bsia belanja sejak 1 Januari, tidak ada lagi namanya per 1 Januari meminjam uang atau utang kepada pimpinan puskesmas, sebab menjadi BLUD sama halnya diberikan kebebasan mengelola keuangannya sendiri sejak 1 Januari. Caranya adalah menggunakan dana SiLPA yang ada. SiLPA tersebut dimasukkan ke dalam rincian RBA sebagai SiLPA, sehingga sejak 1 Januari sudah bias belanja. selain itu Pak Bejo juga menyampaikan bahwa yang boleh mengaudit adalah BPK, sebab BPK merupakan audit independek juga. Jika ada daerah yang BLUD nya diaudit oleh selain BPK maka silahkan untuk konsultasi langsung kepada Beliau, sebab BPK merupakan audit independen yang mengaudit BPK. Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK Bersama Dinkes Kutai Kartanegara sangat ramai dan menghasilkan banyak solusi dari permasalahan yang terjadi di BLUD kutai Kartanegara. Peserta justru banyak memberikan saran bahwa pelatihan dilaksanakan 4 hari, sebab pelatihan 3 hari kurang. Pelatihan tiga hari tersebut membahas 3 hal besar yaitu RBA, Penatausahaan dan laporan keuangan berbasis SAK. RBA membahas mengenai konsep, penyusunan hingga pelaporan RBA.  Untuk Penatausahaan membahas mengenai penrimaan dan pengeluaran BLUD. Di mana pengelolaan kas penerimaan dan kas keluar ini perlu untuk diatur sebab di sinilah aliran kas BLUD itu setiap harinya digunakan.   Foto penutupan dari Dinkes dan tim Syncore.

Kalimantan Timur Siap Menggunakan Software Keuangan BLUD

Kalimantan Timur siap menggunakan software keuangan BLUD. Setelah sebelumnya UPDB Kutai Barat yang lebih dulu menggunakan software keuangan BLUD, kini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Karta Negara. Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara terdiri dari 32 UPTD Puskesmas yang semuanya siap menggunakn software keuangan BLUD. Kesiapan 32 UPTD Puskesmas Dinkes Kutai Kartanegara dibuktikan dengan terselenggaranya Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan SAK menggunakan software keuangan BLUD. Acara pelatihan berlangsung pada tanggal 20-22 November 2017, bertempat di Hotel Aston Samarinda. Pelatihan ini diikuti oleh 150 peserta, baik dari pihak Dinas selaku mediator dan penyelenggara maupun dari masing-masing Puskesmas. Peserta yang diwajibkan mengikuti pelatihan ini adalah Kepala Puskesmas, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Akuntansi dari masing-masing Puskesmas. Selain pihak dari Dinas Kesehatan, beberapa pihak lain yang turut dihadirkan untuk menjadi mediator dan selaku pemangku kebijakan daerah antara lain adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, BPKAD dan Plt Bupati Kutai Kartanegara. Semua pihak yang berkaitan turut dihadirkan untuk mengupas tuntas mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD. Tidak tanggung-tanggung, narasumber yang dihadirkan adalah Bapak Ir. Bejo Mulyono, MML dari Kementerian Dalam Negeri RI selaku penggagas Permendageri 61 tahun 2007 yang dijadikan pedoman dalam menjalankan BLUD. Selain itu narasumber lain yang dihadirkan adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. selaku Konsultan BLUD dan penggagas software keuangan BLUD. Acara berlangsung sangat meriah, peserta tampak antusias dan target output pelatihan tercapai. Rangkaian acara dibagi menjadi enam sesi, sesi pertama dan kedua merupakan pemaparan materi mengenai pola pengelolaan keuangan BLUD dan penyusunan RBA BLUD oleh kedua narasumber. Kemudian sesi ketiga sampai dengan sesi keenam merupakan sesi praktik, yaitu praktik menggunakan software keuangan BLUD. Software keuangan BLUD dibagi menjadi empat modul, yaiyu modul RBA, penerimaan, pengeluaran dan akuntansi. Sesi praktik dipandu langsung oleh Bapak Niza Wibyana Tito, peserta mengikuti arahan tersebut dan mulai menginput data masing-masing Puskesmas. Selama sesi praktik peserta didampingi oleh beberpa pendamping dari tim konsultan BLUD dari Syncore, sehingga apabila ada kesulitan selama input data langsung bisa ditanyakan. Setelah berakhirnya acara pelatihan bukan berarti pendampingan penggunaan software keuangan BLUD selesai. Pendampingan dalam penggunaan software akan berlangsung terus selama jangka waktu 1 tahun. Yang membedakan adalah metode pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan online via aplikasi whatsapp maupun telepon. Selain pendampingan online, peserta juga mendapatkan fasilitas review hasil inputan dan Laporan Keuangan SAK untuk masing-masing Puskesmas.   Kontak Kami Phone & Fax : (+62) 274 488 599 Email : admin@syncore.co.id training@syncore.co.id

Pelatihan PPK-BLUD RSKGM Provinsi Sumatera Selatan dan RSUD Kepulauan Seribu

Telah diselenggarakan Pelatihan PPK-BLUD RSKGM Propinsi Sumatera Selatan dan RSUD Kepulauan Seribu. Pelatihan tersebut berlangsung pada tanggal 14 – 16 Oktober 2017 di Hotel Grage Ramayana. Pemateri yang dihadirkan dalam acara pelatihan tersebut adalah Bapak Soni Haksomo, S.E., M.Si.dan Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. Pelatihan PPK-BLUD dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi materi BLUD, penyusunan RBA, penerimaan, pengeluaran dan akuntansi. Untuk materi pola pengelolaan keuangan BLUD disampaikan oleh Bapk Soni Haksomo, S.E., M.Si. Dalam kesempatan ini Bapak Soni lebih banyak membuka sesi tanya jawab dengan peserta pelatihan. Sedangkan untuk materi penyusunan RBA, penerimaan dan pengeluaran disampaikan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M.. Dalam sesi tersebut peserta menyusun RBA 2018 dengan menggunakan software simpuskesmas. Sementara untuk sesi penerimaan dan pengeluaran dilakukan input transaksi dengan menggunakan software simpuskesmas berdasarkan transaksi real peserta. Pada sesi tersebut satu peserta bertugas untuk input data selama satu bulan baik penerimaan ataupun pengeluaran. Peserta sangat antusias selama mengikuti pelatihan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya sesi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan pemateri. Sehingga output dari pelatihan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh peserta pelatihan. Pelatihan PPK-BLUD ini berakhir pada hari Kamis, 16 Oktober 2017. Dalam sesi penutupan ini dilakukan penyerahan cindera mata kepada pihak RSUD Kepulauan Seribu dan RSKGM Propinsi Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan dengan sesi foto bersama.

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum

Pengelolaan Kas pada Badan Layanan Umum Pengelolaan kas pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya di Pasal 16, dijelaskan bahwa pengelolaan kas pada BLU dilaksanakan atas dasar praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat berarti  penyelenggaraan fungsi organisasi didasarkan atas kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007). Dalam kaitannya dengan pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut dalam praktek bisnisnya, Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Rekening bank ini dibuka pada bank umum oleh pimpinan BLU. Melakukan pembayaran. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Hal ini dimaksudkan agar dana menganggur yang ada di BLU bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga, dapat menghasilkan tambahan kas pada BLU. Dengan peningkatan kas tersebut, diharapkan pemberian layanan kepada masyarakat umumpun akan meningkat kualitasnya. Dalam melakukan penarikan dana yang sumbernya adalah APBN/APBD, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Pemanfaatan surplus kas jangka pendek dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko yang  rendah, misalnya melalui deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Jika memilih memanfaatkan kas tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen investasi deposito, maka deposito tersebut harus dilakukan di bank milik pemerintah, dan bukan bank milik swasta. Syarat lainnya, investasi tersebut tidak menyebabkan terganggunya kegiatan operasional BLU. Seluruh pendapatan bunga dari hasil investasi tersebut selanjutnya akan masuk ke dalam kas BLU, dan harus dilaporkan secara rutin dalam laporan keuangan bulanan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Investasi jangka panjang seperti kepemilikan obligasi dalam jangka panjang, penyertaan modal, dan pendirian perusahaan (investasi langsung) tidak diperbolehkan dilakukan oleh BLU. Badan layanan umum perlu mendapatkan persetujuan menteri keuangan jika ingin melakukan investasi jangka panjang tersebut. Regulasi terkait BLU dapat dilihat di sini  

Jumlah Viewers: 10901