Artikel BLUD.id

PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN I

Bagi setiap UPT / SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD maka wajib menyusun dokumen RBA. RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Dokumen RBA ini merupakan serapan dari dokumen RKA, sebelum ditetapkan menjadi BLUD, UPT / SKPD menyusun RKA yang hanya terdiri dari 3 jenis anggaran belanja yang dipisahkan berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tanpa perlu untuk disajikan rincinya dan hanya dalam format global. Namun pada RBA rinci per jenis biaya. Penyusunan dokumen RBA terdiri dari 9 bagian yaitu: 1.  Halaman Sampul 2.  Lembar Pengesahan 3.  Kata Pengantar 4.  Daftar Isi 5.  Daftar Tabel 6.  Ringkasan Eksekutif 7.  RBA-Bab 1 8.  RBA-Bab 2 9.  RBA-Bab 3 Pada Halaman Sampul terdiri dari bagian : a)  Terdapat Nama daerah sesuai Pemerintah Kabupaten / Kota UPT / SKPD b)  Nama Badan Layanan Umum Daerah UPT c)  Logo UPT / SKPD d)  Judul Dokumen (Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 20XX)                 Gambar I. Halaman Sampul             Pada Lembar Pengesahan terdapat kolom pengesahan yang perlu dilengkapi kolom tanda tangan penanggungjawab: 1.  Pejabat Pengelola Keuangan pada bagian kiri surat 2.  Pemimpin BLUD pada bagian kanan surat Untuk contoh format yang benar bisa dilihat pada contoh dibawah ini. Gambar II. Lembar Pengesahan Pada lembar Kata Pengantar terdiri dari bagian isi Kata Pengantar pada umumnya dan terdapat kolom tanda tangan penanggungjawab dari Pemimpin BLUD. Untuk format contohnya bisa seperti pada gambar dibawah ini. Gambar III. Kata Pengantar Kemudian pada lembar daftar isi bisa dirincikan isi dari setiap bab RBA, seperti pada contoh format dibawah ini.                         Gambar IV. Daftar Isi             Dan ada lembar daftar tabel yang isinya daftar semua tabel pada dokumen RBA, seperti pada contoh format dibawah ini.     Gambar V. Daftar Tabel             Kemudian ada lembar Ringkasan Eksekutif yang membahas isi pokok dari setiap bab pada dokumen RBA.             Demikian contoh format penyusunan dokumen RBA – Bagian IReferensi : PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN II

PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN II

Kali ini saya akan berbagi cara Penyusunan Dokumen RBA – Bagian II, untuk Bagian I bisa dilihat disini (ngelink ke artikel Penyusunan Dokumen RBA – Bagian I). Pada bagian kedua ini merupakan bagian inti dari dokumen RBA yang terdiri dari: RBA – Bab 1 RBA – Bab 2 RBA – Bab 3 Pada RBA – Bab 1 merupakan Bab dari Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab Gambaran Umum UPT/SKPD, Visi dan Misi UPT/SKPD, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan UPT/SKPD, Susunan Pejabat Pengelola UPT/SKPD. Pada Gambaran Umum UPT/SKPD paragraf pertama membahas mengenai letak geografis UPT/SKPD, Tanggal peresmian UPT, Tujuan didirikannya UPT/SKPD, dan wilayah kerja UPT/SKPD. Gambar I. Gambaran Umum     Paragraf kedua, ketiga membahas latar belakang pelayanan yang diberikan berdasarkan Undang-undang. Paragraf keempat membahas tujuan penerapan BLUD pada UPT/SKPD dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dasar yang terdapat pada Undang-undang. Pada gambara umum ini juga harus menjelaskan TUKSI atau Tugas dan Fungsi UPT/SKPD, misalnya jika Puskesmas maka Tugasnya melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Fungsinya terbagi atas fungsi sebagai Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan dijabarkan lagi untuk masing-masing fungsi UKP dan UKM. Gambar II. Tugas dan Fungsi     Kemudian melampirkan gambar peta lokasi UPT/SKPD yang lengkap beserta dengan detail alamatnya. Gambar III. Peta UPT/SKPD             Pada sub bab kedua menjelaskan Visi dari UPT/SKPD dan dirincikan lagi Misi untuk mendukung visi tersebut. Gambar IV. Visi dan Misi             Kemudian sub bab ketiga menjelaskan Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen RBA. Gambar V. Maksud dan Tujuan               Pada sub bab keempat menjelaskan mengenai Jenis Pelayanan UPT/SKPD. Seperti pada contoh format Pelayanan Puskesmas meliputi kegiatan UKP dan UKM dan dirincikan lengkap per tindakannya.  Gambar VI. Jenis Pelayanan                        Pada sub bab yang kelima kita perlu menjelaskan Susunan Pejabat Pengelola UPT/SKPD yang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati. Setiap Jabatan dilengkapi dengan penjelasan tugas dan kewajiban seperti pada contoh format dibawah susunan pejabat pengelola Puskesmas.   Gambar VII. Susunan Pejabat Pengelola                       Demikian contoh format penyusunan dokumen RBA – Bagian II, untuk contoh format bagian III bisa di klik disini (ngelink ke artikel PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #1).  

PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #1

Kemudian pada bagian ketiga ini kita akan masuk pada RBA - Bab 2 yang membahas tentang cara mengukur Kinerja Tahun Berjalan dan menyusun kerangka Rencana Bisnis dan Anggaran. Bab II ini terdiri dari poin yang menjelaskan tentang: Gambaran Umum Analisa Internal dan Eksternal BLUD Pada Gambaran Umum ini kita menjelaskan fungsi Puskesmas secara umum yaitu menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat Pada Gambaran Umum ini kita juga menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi dalam Pencapaian Kinerja Pelayananan Publik. Analisis Internal Indikator Analisis Internal Kekuatan dan Kelemahan diukur dari aspek : Tabel 2.1 Analisis Internal Puskesmas ....   Kekuatan   Kelemahan 1 Kondisi Sarana dan Prasarana 1 Kondisi Sarana dan Prasarana   a.  Ketersediaan ruangan setiap pelayanan b.  Kelayakan ruangan sesuai standar kesehatan   a.  Lahan parkir masih terbatas b.  Taman puskesmas belum tersedia 2 Kondisi Pelayanan 2 Kondisi Pelayanan   a.   Pelayanan buka selama 24 jam b.   Puskesmas rujukan 9 desa di Kabupaten Sleman c.    Jadwal dan Biaya Pelayanan Pasti   a.    Farmasi atau obat-obatan belum lengkap b.    Persyaratan pelayanan yang masih banyak prosedur 3 Kondisi Keuangan dan akuntansi 3 Kondisi Keuangan dan akuntansi   a.   Sumber pendapatan bervariasi yang mendukung peningkatan pelayanan b.   Tersedia aplikasi akuntansi   a.  Tenaga keuangan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi 4 Kondisi Sumber Daya Manusia 4 Kondisi Sumber Daya Manusia   a.   Pelatihan yang terus dilakukan sesuai kebutuhan b.   Disiplin kerja pegawai yang baik   a.  Kuantitas sumber daya manusia yang kurang b.  Pegawai belum mampu membuat perencanaan organisasi   Analisis Eksternal Indikator Analisis Eksternal Kekuatan dan Kelemahan diukur dari aspek : Tabel 2.2 Analisis Eksternal Puskesmas ...............     Kekuatan   Kelemahan 1 Penduduk 1 Penduduk   a. Daya beli masyarakat yang sesuai terhadap pelayanan kesehatan puskesmas b. Jumlah penduduk produktif yang terus bertambah   a.  Gaya hidup masyarakkat belum mementingkan kesehatan b.  Masyarakat masih percaya dengan obat tradisional disekitar desa 2 Pesaing 2 Pesaing   a. Puskesmas dengan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat b. Puskesmas dengan tarif murah c.  Puskesmas bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan layanan   a.  Jarak desa dengan puskesmas lebih jauh dibandingkan pesaing b.  Terdapat berbagai jenis sarana kesehatan disekitar wilayah kerja puskesmas 3 Regulasi 3 Regulasi   a. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mendukung keberadaan Puskesmas ............... b. Pembentukan BLUD mempermudah Operasi Pelayanan Kesehatan   a.  Peraturan tentang kesehatan sering berubah-ubah yang memperlambat fungsi operasi Puskesmas ............... b.  Tumpang Tindih Peraturan antara Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan 4 Geografis 4 Geografis   a. Letak Puskesmas dekat dengan wilayah kerja.   a.  Perubahan musim yang tidak pasti berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat             Kemudian pada poin kedua ada Asumsi Penyusunan RBA yang meliputi Asumsi Makro dan Asumsi Mikro; Kinerja non Keuangan dan Target Kinerja bisa dilihat di sini (ngelink ke artikel Penyusunan Dokumen RBA – Bagian III #2)

PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #2

Asumsi Penyusunan RBA Menjelaskan secara singkat komponen dari Asumsi Makro dan Asumsi Mikro seperti pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, nilai kurs, tarif dan volume pelayanan dan lain-lain asumsi yang relevan. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro Asumsi Makro Melampirkan tabel perkembangan asumsi makro ekonomi Puskesmas yang terdiri dari indikator Tingkat Inflasi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kurs Rupiah terhadap USD, Tingkat Bunga Deposito dan Tingkat Bunga Pinjaman. Ringkasan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten .... adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Asumsi Makro Puskesmas .... No Indikator Asumsi Tahun 2019 1 2 3 1 Tingkat Inflasi % 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 3 Kurs Rupiah terhadap USD Rp 4 Tingkat Bunga Deposito % 5 Tingkat Bunga Pinjaman %   Asumsi Mikro kita menjelaskan indikator perkembangan asumsi mikro ekonomi Puskesmas. Ringkasan perkembangan indikator mikro ekonomi Kabupaten .... adalah sebagai berikut: Perubahan penerapan pengelolaan Puskesmas .... Kabupaten .... dari SKPD menjadi UPTD dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pengembangan infrastruktur berupa dimanfaatkan/ operasionalisasi atas pembangunan ruang rawat inap kelas. Subsidi masih diterima dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Kesehatan melalui mekanisme DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Subsidi dari Pemerintah Kabupaten .... untuk Belanja Gaji, dan sebagian Belanja Modal. Tarif layanan sesuai Peraturan Daerah (terlampir) Kepesertaan JKN Tabel 2.4 Asumsi Mikro Puskesmas ............... No Uraian Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 A Peserta BPJS       B Jumlah Penduduk Wilayah       C Presentase Coverage (%) (a/b)       D Tingkat KBPKP         Kinerja non keuangan dan Target Kinerja Kinerja Pelayanan diukur dari jenis pelayanan: Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tabel 2.5 Rincian UKM Puskesmas .... No Uraian Pelayanan Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 Angka % Capaian Angka % Capaian Angka % Capaian   1                 2                 3                 Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diukur dari indikator Perkembangan Jumlah Pengguna Layanan, Pengguna Layanan berdasarkan Jenis Pasien, Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Efisiensi Pelayanan. Perkembangan Jumlah Pengguna Layanan Tabel 2.6 Rincian UKP Puskesmas .... No Uraian Jenis Layanan Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 1 Rawat Inap (hari rawat inap)         Rawat Inap (jumlah kunjungan)       2 Rawat Jalan         Poli Pengobatan Umum         Poli Gigi         Poli Imunisasi         Poli KIA-KB         Poli Fisioterapy       3 UGD       4 Farmasi       5 Penunjang         Klinik Sanitasi         Laboratorium                 Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis Pasien Tabel 2.7 Rincian Pengguna Layanan Puskesmas .... No Uraian Jenis Pasien Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 1 Umum       2 BPJS (JKN)       3 Maskin       4 Jamkesda       5 Lainnya         Kepuasan Pelanggan   Tabel 2.8 Rincian Kepuasan Pelanggan Puskesmas ..... No Indeks Kepuasan Pelanggan Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 1 Nilai IKM         Kualitas Pelayanan Tabel 2.9 Rincian Kualitas Pelayanan Puskesmas ....   No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 1 Angka infeksi luka operasi kecil       2 Angka komplikasi pasca bedah minor       3 Kematian ibu melahirkan yang ditangani       4 Angka kematian ibu karena eclampsia       6 Angka kematian ibu karena perdarahan       7 Angka kematian ibu karena sepsis       8 Angka kematian bayi dgn BB =<2000 Gram       9 Kematian pasien ≤ 24 jam (UGD)       10 Kematian pasien ≤ 48 jam (Rawat Inap)       11 Lama pencarian rekam medik           Efisiensi Pelayanan (khusus Puskesmas Perawatan) Tabel 2.10 Rincian Efesiensi Pelayanan Puskesmas .... No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Target 2019 1 BOR       2 BTO       3 ALOS       4 TOI           Referensi : PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #3

PENYUSUNAN DOKUMEN RBA – BAGIAN III #3

Kemudian kita masuk ke sub poin kedua kita membahas mengenai SDM. Pengelolaan SDM Perkembangan Jumlah SDM   Tabel 2.11 Rincian Perkembangan Jumlah SDM Puskesmas ....   No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 PNS Non PNS Non PNS Non 1 Dokter Umum             2 Kesmas             3 Kesling             4 Gizi             5 Rekam Medik             6 Keuangan             7 Administrasi             8 Perawat             9 Bidan             10 Dokter Gigi             11 Perawat Gigi             12 Asisten Apoteker             13 Apoteker             14 Analis Kesehatan             15 Phisioterapis             16 Sopir             17 Penjaga malam             18 Cleaning servis             19 Jurim             20 Epidemiologi             21 PMD             22 Petugas masak             23 Petugas Loundy               Jumlah             *tabel diisikan jumlah SDM Realisasi = Jumlah orang Jan – Jun Proyeksi = Jumlah orang Jul – Des Prognosa = Jumlah Realisasi + Proyeksi   Perkembangan SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan   Tabel 2.12 Rincian Tingkat Pendidikan SDM Puskesmas ....   No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 PNS Non PNS PNS Non PNS 1 S3             2 S2/Spesialis             3 S1             4 Diploma 4               Diploma 3               Diploma 1             5 SMA/sederajat             6 SMP/sederajat             7 SD               Jumlah               Jumlah Tenaga Medik/Paramedik Bersertifikat (dan Masih Berlaku)   Tabel 2.13 Rincian Tenaga Medik/Paramedik bersertifikat Puskesmas .... No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 1 ATLS       2 ACLS       3 BCLS       4 PONED       5 GELS       6 BIDAN DELIMA       7 CTU       8 APN       9 POSBINDU       *tabel diisikan jumlah SDM Realisasi = Jumlah orang Jan – Jun Proyeksi = Jumlah orang Jul – Des Prognosa = Jumlah Realisasi + Proyeksi     Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kinerja sarana/prasarana dikaitkan dengan perkembangan sarana/prasarana yang dimiliki puskesmas guna pelaksanaan layanan maupun kegiatan dukungan pelayanan.     Tabel 2.14 Rincian Pengelolaan Sarana dan Prasarana Puskesmas .... No Indikator Realisasi 2017 Prognosa 2018 Analisis Eksisting Proyeksi 2019 1 Tanah (m2)           Puskesmas ....           Rumah Dinas Dokter         2 Gedung dan Bangunan           Puskesmas Puskesmas           Rumah Dinas Dokter         3 Peralatan Kesehatan (set)           Kefarmasian           Penyuluhan kesehatan           Klinik Sanitasi           KIA           KB           Imunisasi           Gizi dan Laktasi           Poli Umum           UGD           Pengobatan Gigi dan Mulut           Laboratorium           Rawat Inap           Hechting Set Persalinan Puskesmas           Peralatan Asuhan Bayi Baru Lahir Puskesmas         4 Peralatan Kantor (set)           Laptop           PC           Printer           Meja           Kursi           Almari           Televisi           Genset         5 Kendaraan           Mobil Pusling           Mobil Ambulance           Sepeda Motor (unit)         6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan           Puskesmas terletak ditepi jalan           Jalan ke lokasi wilayah kerja mudah           Irigasi tidak ada, Puskemas menggunakan Perpipaan           Jaringan transportasi dan komunikasi lancer           Jaringan listrik           Jaringan transportasi dan komunikasi lancar           Jaringan listrik           Server         *tabel diisikan jumlah SDM Realisasi = Jumlah orang Jan – Jun Proyeksi = Jumlah orang Jul – Des Prognosa = Jumlah Rrealisasi + Proyeksi Analisi Eksisting : Kondisi “Baik; Buruk; Berkarat; Layak Pakai; Rusak”     Referensi : PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RBA BADAN LAYANAN UMUM

KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, dana jaminan kesehatan wajib dikelola secara efisien dan professional serta memenuhi prinsip pengelolaan aktiva dan kewajiban. Ada beberapa kebijakan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang didalamnya terdapat penjelasan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan seperti, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraab Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Group’s (INA-CBG’s), Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Undang-Undang tersebut disusun berdasarkan konsep jaminan sosial nasional yang integral sehingga dapat menjadi arahan dalam penyelenggaraan jaminan nasional. Keberadaan dasar hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional mengenai sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang diketahui oleh semua informan dari instansi yang terkait serta mengetahui semua Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang pendapatan daerah termasuk dana hasil klaim Rumah Sakit maupun Puskesmas kepada BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sebagian besar informan mengetahui tentang pembayaran pelayanan kesehatan kepada peserta oleh BPJS Kesehatan berdasarkan klaim pelayanan yang diajukan oleh pihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan, setelah diperiksa kelengkapannya oleh verifikator BPJS Kesehatan. Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Jumlah Viewers: 10962